Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Secara Online Terbukti Genjot Efisiensi

Liputan6.com, Jakarta Dalam upaya mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang bersih, efektif, dan transparan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Bali yang dilaksanakan pada 22 Agustus 2023 di Gedung Sabha Utama, kantor Gubernur Bali di Denpasar. 

Sekretaris Daerah Provinisi Bali Dewa Made Indra menekankan untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang bersih, kredibel dan akuntabel dibutuhkan profesionalisme dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku pengadaan, mulai dari proses perencanaan pengadaan langsung, tender, pelaksanaan kontrak hingga serah terima hasil pekerjaan.

“Meski tingkat kematangan dari unit kerja pengadaan barang dan Jasa (UKPBJ) di Provinsi Bali telah berada di tingkat tiga, dengan indikator penilaian yang cukup tinggi, Pemerintah Provinsi Bali masih terus mendorong  dan memaksimalkan upaya pengadaan barang/jasa secara profesional dan berintegritas," kata dia dikutip Senin (28/8/2023).

"Pengadaan barang/jasa melalui mitra Toko Daring Mbizmarket, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin transparansi, mengingat rekam jejak pembelanjaan secara daring memiliki tingkat efisiensi dan transparansi yang lebih tinggi” jelas Dewa Made Indra.

Mbizmarket sebagai marketplace mitra Toko Daring LKPP yang telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Bali sejak tahun 2020 berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan tata Kelola pengadaan barang/jasa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) mitra Toko Daring LKPP, kami terus menghadirkan fitur layanan terbaru, salah satunya adalah digitalisasi pembayaran di platform Mbizmarket yang telah terhubung dengan BPD Bali. Selain itu, kini pejabat bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali juga tidak lagi perlu repot-lapor-setor pajak, dengan diimplementasikannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 (PMK 58) di mana Mbizmarket berperan sebagai wajib pungut pajak (Wapu)," jelas Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, CEO dan Co-Founder Mbizmarket.

"Kami berkomitmen untuk terus berinovasi, terutama dalam memberikan kemudahan dalam mendukung pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah dengan mengikuti dan mengakomodasi tuntutan perubahan yang terjadi, yang tentunya sesuai dengan kebutuhan terkini, dan bermanfaat bagi kita semua," tutup dia.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah atau LKPP RI Hendrar Prihadi (Hendi) melangsungkan kegiatan peluncuran konsolidasi pengadaan untuk pakaian dinas dan seragam sekolah bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Balaikota Surakarta. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Hendi dengan Ganjar sebelumnya, dimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditunjuk LKPP RI sebagai role model konsolidasi pengadaan untuk tingkat pemerintah daerah.

Konsolidasi pengadaan sendiri merupakan inovasi yang dirancang oleh LKPP RI untuk mendorong terwujudnya efisiensi anggaran pemerintah, sesuai arahan Presiden Jokowi. Melalui strategi konsolidasi pengadaan, LKPP RI berupaya menekan harga jual barang/jasa oleh penyedia melalui pemaksimalan potensi pengadaan lintas instansi, sehingga pemerintah bisa bertransaksi dengan harga yang lebih efisien.

Adapun khusus untuk provinsi Jawa Tengah, LKPP RI menyasar konsolidasi pengadaan untuk bahan pakaian dinas (khaki) serta seragam sekolah untuk SDLB, SMPLB, SMALB, SMA, dan SMK. Hal itu karena potensi belanja pemerintah untuk produk tersebut di provinsi Jawa Tengah dinilai cukup besar dan perlu untuk dilakukan efisiensi melalui strategi konsolidasi pengadaan.

Hasilnya, konsolidasi pengadaan untuk pakaian dinas dan seragam sekolah di provinsi Jawa Tengah tersebut berhasil mengefisienkan anggaran hingga 59% atau senilai Rp 106,3 miliar dari total nilai awal pengadaan sebesar Rp 180,3 miliar.

Tekait hal tersebut, Ganjar sendiri mengapresiasi Hendi bersama LKPP RI yang terus mendorong peningkatan kinerja pengadaan untuk pemerintah daerah di Indonesia, termasuk pemerintah provinsi Jawa Tengah.

"Terima kasih Pak Hendi, untuk kesekian kalinya beliau datang dalam rangka marathon sebagai agen perubahan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Kita terus coba laksanakan perintah presiden melalui LKPP," tutur Ganjar dikutip Minggu (27/8/2023).

"Dan tadi seperti yang kita lihat, perbandingan harga setelah dilakukan konsolidasi sangat jauh, sehingga tugas kami berikutnya adalah mendorong seluruh kabupaten kota untuk menjalankan konsolidasi tadi," tekan Gubernur Jawa Tengah itu.

Pada kesempatan yang sama, Hendi pun menyebutkan strategi konsolidasi pengadaan penting untuk dipahami oleh seluruh pelaku pengadaan. "Karena dengan masifnya penggunaan e-katalog masih banyak yang belum paham kalau klik katalog harganya harus efisien, sehingga harus dibanding-bandingkan (harganya). Maka supaya lebih cepat, kita dorong melalui konsolidasi pengadaan," terang Hendi.

"Dan konsolidasi pengadaan ini bisa dari LKPP, bisa dari Kementerian Lembaga, atau bisa dari pemerintah daerah," lanjut Hendi.

Lebih lanjut Hendi juga menyebutkan, bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi di seluruh sektor pengadaan barang dan jasa lainnya, selanjutnya LKPP RI akan melakukan konsolidasi pengadaan untuk menghasilkan potensi efisiensi pada pengadaan Lisensi Office Workspace, Akomodasi Hotel, Logistik Pemilu, Asphalt Buton, serta BBM dan pelumas kebutuhan TNI.