Kemenkumham Buka Lowongan PNS Pimpinan Tinggi Madya, Simak Informasinya

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham kembali membuka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya 2023. Kali ini rekrutmen dibuka untuk Pegawai Negeri Sipil atau PNS.

Sebelumnya informasi ini secara resmi disampaikan melalui surat Pengumuman Nomor: SEK-KP.03.03-580 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemenkum HAM Tahun 2023.

Mengutip surat tersebut, Senin (28/8/2023), Kemenkumham buka seleksi terbuka untuk mencari Staf Ahli Bidang Sosial Eslon I.b. Bagi yang tertarik mendaftarkan diri, berikut ini disimak terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi calon pelamar.

Persyaratan Umum

1. Memiliki kualifkasi pendidikan:

• Paling rendah sarjana atau diploma IV;
• Diutamakan telah mengikuti dan lulus serendah-rendahnya Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Diklat Penjenjangan Fungsional setara;

2. Memiliki Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;

3. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;

4. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama paling singkat 2 (dua) tahun:

- Sekurang-kurangnya sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a) dengan masa kerja dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sekurangkurangnya 2 (dua) tahun atau sedang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada bulan Agustus 2023;

5. Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas yang baik;

6. Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada tanggal 1 Desember 2023;

7. Sehat jasmani dan rohani.

1. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tk. I (IV/b);

2. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

3. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

4. Tidak sedang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana;

5. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam 2 tahun terakhir;

Selanjutnya calon pelamar diminta untuk mengunggah berkas lamaran pada laman https://pansel.kemenkumham.go.id/. Adapun dokumen yang diperlukan antara lain:

1. Surat lamaran bermaterai;

2. Ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;

3. Ijazah Kepemimpinan Tingkat II / Diklat Penjenjangan Fungsional setara (jika ada/opsional);

4. Surat Keputusan (SK) kepangkatan dan jabatan yang diduduki; 5.

5. Hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;

6. Daftar Riwayat Hidup lengkap; 7.

7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam 2 (dua) tahun terakhir;

8. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak tahun terakhir;

9. Pakta Integritas;

10. Surat pernyataan yang menerangkan:

a. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

b. tidak sedang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana;

11. Surat keterangan bebas hukuman disiplin dari Inspektorat Jenderal/Inspektorat;

12. Pas Foto terbaru ukuran 3R dengan warna latar belakang merah;

13. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

14. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

15. Khusus bagi Peserta dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat izin sebagaimana dimaksud angka 14 didasari rekomendasi dari Atasan (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya); 16. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah

Calon pelamar yang memenuhi kualifikasi tersebut di atas silakan melakukan pendaftaran dan melengapi berkas persyaratan. Segera registrasi karena rekrutmen ini ditutup pada 2 September 2023 pukul 15.00 WIB.