7 Ancaman yang Bikin Ekonomi Indonesia Tak Bisa Ngegas

Liputan6.com, Jakarta - Mandiri Institute mengingatkan terdapat tujuh ancaman yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan perpajakan Indonesia ke depan.

Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono, mengatakan meskipun Pemerintah telah mencabut status pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun, masih terdapat beberapa potensi risiko dari periode pascapandemi (post pandemic period).

"Kita melihat tahun ini dan tahun depan potensi risiko post pandemi ini. Jadi, ada beberapa hal yang menjadi ancaman buat perekonomian kita dan juga berdampak untuk penerimaan perpajakan," kata Teguh dalam diskusi Sudah tepatkan arah kebijakan Pajak Kita dalam RAPBN 2024, di Jakarta Selatan, Selasa (29/8/2023).

Ancaman pertama, yakni geopolitik yang masih belum stabil. Adanya perang antara Rusia-Ukraina yang hingga kini belum jelas penyelesaiannya

"Kita belum melihat kalau tanda-tanda geopolitik akan mereda," imbuhnya.

Krisis Bank AS

Selanjutnya, ancaman kedua yaitu inflasi yang masih relatif tinggi dan policy rate dari negara-negara maju yang mengikuti tekanan dari inflasi tersebut, tentu akan berengaruh terhadap perekonomian Indonesia.

"Inflasi yang masih relatif tinggi dan juga policy rate dari negara-negara maju yang kan mengikuti tekanan dari inflasi. Seperti kalau kita lihat The Fed menyatakan bahwa stand point nya semakin hawkish ke depannya," katanya.

Ketiga, adanya ancaman US Banking Crisis. Sebelumnya, pada awal tahun 2023 The Fed menaikkan suku bunga sangat agresif, sehingga terdapat tiga bank yang kolaps.

Ancaman keempat, pertumbuhan ekonomi global melambat. Ancaman kelima, yakni perekonomian Indonesia mulai tumbuh melambat. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh resesi yang terjadi dibeberapa negara, utamanya negara maju lantaran bisa mempengaruhi permintaan terhadap prouduk-produk ekspor Indonesia.

Surplus Perdagangan

Lebih lanjut, ancaman keenam yakni inflasi di Indonesia berpotensi naik relatif tinggi, meskipun saat ini tren inflasi di dalam negeri mulai melambat.

"Kita lihat, meskipun tren inflasi mulai melambat tetapi kita melihat adanya potensi masih relatif tinggi dan kita akan meihat ke depannya, karena BI rate masih relatif tinggi," ujarnya.

Ancaman terakhir yakni, surplus perdagangan Indonesia semakin menurun. Hal itu disebabkan resesi global sudah mulai terjadi, yang berdampak pada permintaan eksternal Indonesia.

"Karena resesi global sudah terjadi, kemudian berdampak pada eksternal demand ke Indonesia, trade surplus kita makin semakin turun. itu yang menunjukkan beberapa risiko yang akan kita hadapi ke depannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 dikisaran 5,2 persen. Hal itu disampaikan dalam Pidato Presiden tentang RAPBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangan, di Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Perkiraan tersebut, berdasarkan atas pertimbangan potensi perekonomian yang Indonesia miliki, serta dengan tetap memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang.

"Maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024 adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2 persen," kata Jokowi.

Adapun untuk stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga. Situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 harus diwujudkan demi meningkatkan optimisme perekonomian jangka pendek.

Kemudian, Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural.

Selanjutnya, inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,8 persen. Selain itu, peran APBN akan tetap dioptimalkan untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejolak eksternal.

"Koordinasi yang kuat antara anggota forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah akan terus dijaga," ujarnya.

Lebih lanjut, asumsi makro 2024 selanjutnya yakni rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp15.000 per Dolar AS. Sementara, rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun diprediksi pada level 6,7 persen.

"Koordinasi anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan akan selalu antisipatif dan responsif dalam menghadapi potensi gejolak eksternal," ujar Jokowi.

Terkahir, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada 80 Dolar AS per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masingmencapai 625 ribu barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari.