Mendag Zulkifli Hasan Beberkan 3 Jurus Jaga Kinerja Perdagangan di ASEAN

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyakini, Keketuaan ASEAN-BAC 2023 telah memberikan semangat inklusif untuk menyatukan komunitas bisnis di Kawasan di bawah tema “ASEAN Centrality: Innovating Towards Greater Inclusivity”.

oleh Elza Hayarana Sahira diperbarui 04 Sep 2023, 12:40 WIB
Diterbitkan 04 Sep 2023, 12:40 WIB
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyakini, Keketuaan ASEAN-BAC 2023 telah memberikan semangat inklusif untuk menyatukan komunitas bisnis di Kawasan di bawah tema “ASEAN Centrality: Innovating Towards Greater Inclusivity”.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyakini, Keketuaan ASEAN-BAC 2023 telah memberikan semangat inklusif untuk menyatukan komunitas bisnis di Kawasan di bawah tema “ASEAN Centrality: Innovating Towards Greater Inclusivity”.

Hal ini juga sejalan dengan semangat Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 yang bertema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth."

"Kolaborasi adalah kunci untuk memperkuat kerja sama dan sektor swasta agar ASEAN bisa menjadi pusat ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kita harus menjaga performa ini dengan tindakan nyata, termasuk meningkatkan perdagangan di ASEAN," kata Mendag dikutip Senin (4/9/2023).

Hal tersebut ia sampaikan, pada ASEAN Business and Investment Summit (ABIS) 2023 di Hotel Sultan, Jakarta Minggu (3/9/2023). Penyelenggaraan ABIS berada di bawah Keketuaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) 2023.

Kemudian ia juga mencatat, tren peningkatan perdagangan barang dan arus investasi antar-negara anggota ASEAN setiap tahunnya. Untuk mempertahankan kinerja tersebut, Mendag Zulkifli Hasan menyatakan, ada tiga hal konkret yang dapat dilakukan. Pertama, memperkuat Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ASEAN Trade in Goods Agreement/ATIGA). 

Hal ini bertujuan, untuk memastikan perjanjian tersebut tetap relevan, modern, dan lebih responsif terhadap perkembangan regional dan global.

Kedua, menyelesaikan perundingan yang sedang berjalan dengan mitra dialog seperti Kanada secepat mungkin, serta menjajaki Free Trade Agreement (FTA) baru dengan mitra strategis.

Ketiga, lanjut Mendag Zulkifli Hasan, kita juga perlu memulai perundingan Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital atau Digital EconoMy Framework Agreement/DEFA tahun ini, yang akan menjadi landasan kerja sama ekonomi digital ASEAN,” tambah Mendag Zulkifli Hasan.

"Mari kita bersama-sama mendorong kemajuan perdagangan dan investasi ASEAN di masa depan,” pungkas Mendag Zulkifli Hasan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Mantan Wapres Boediono Bocorkan Tips Kerek Pertumbuhan Ekonomi ASEAN

Kali Ini, Cak Imin Safari Politik ke Rumah Boediono
Boediono menjadi wapres keempat yang ditemui Cak Imin dalam safari politiknya ke wapres dan mantan wapres dalam dua pekan terakhir. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. Boediono mengungkapkan beberapa hal yang dapat disumbangkan komunitas bisnis untuk mendukung pertumbuhan di negara ASEAN dalam jangka panjang.

"Tentu saja ada banyak hal yang dapat dilakukan dunia usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung," kata Boediono dalam acara ASEAN Business & Investment Summit atau ABIS 2023 di Sultan Hotel, Jakarta pada Minggu (3/9/2023).

"Yakni, upaya untuk meningkatkan standar pemerintahan baik di wilayah swasta maupun publik. Di mana sektor swasta melakukan semua kegiatan ekonomi terutama berdasarkan keuntungan dan motif swasta, sedangkan sektor publik menetapkan peraturan untuk menjaga kepentingan publik," ungkapnya.

Namun pada kenyataannya, di dunia nyata, keduanya saling terkait. Boediono mengatakan, ranah politik memberikan kesamaan tempat mereka bertemu, tempat para aktor berbaur, dan tempat motif serta tindakan mereka saling berinteraksi.

"Akibatnya, baik atau buruknya standar tata kelola yang diterapkan di kedua sektor tersebut, merupakan produk akhir dari proses politik yang sebenarnya terjadi. Konsekuensinya adalah upaya untuk memelihara tata kelola pemerintahan yang baik di sektor swasta hanya akan berhasil jika terdapat upaya yang sesuai untuk mendukung hal tersebut di sektor publik," jelasnya.

 


Bencana Ekologi

Imbauan WFH saat KTT ASEAN
Pemprov DKI Jakarta juga akan menerapkan rekayasa lalu lintas dengan melakukan buka tutup jalan di area-area kegiatan (venue) KTT ASEAN seperti, hotel dan tempat pertemuan tingkat tinggi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Misalnya, praktik bisnis yang mengakibatkan bencana ekologi akan gagal jika tidak ada upaya yang tepat untuk memberantas tata kelola yang buruk di sektor publik, seperti korupsi, sebagai contoh.

"Oleh karena itu, dalam pandangan saya, sangat penting bagi para pemimpin bisnis dan pemerintahan untuk melakukan diskusi yang tulus mengenai bagaimana mengkoordinasikan upaya meningkatkan standar tata kelola di setiap tingkat, di mana mereka beroperasi, baik dengan masyarakat lokal, dan negara," papar Boediono.

Faktanya, di tingkat regional, standar tata kelola antar negara anggota berbeda-beda. Mungkin ada yang secara obyektif lebih maju dibandingkan yang lain.

"Tapi saya pikir kita harus melihatnya sebagai peluang, bukan masalah. Anggota yang lebih mahir dapat berbagi pengalaman dan keahlian dengan anggota lainnya. Apakah ini terdengar terlalu optimis? Mungkin. Tapi saya memang optimis ketika memikirkan potensi besar yang dimiliki kawasan ASEAN," tutur Boediono.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya