Mayoritas Warga Indonesia Setuju Kondisi Hari Ini Layak Dideklarasikan Darurat Iklim

Liputan6.com, Jakarta - Center of Economic and Law Studies (Celios) dan Unitrend melakukan survei nasional tentang bagaimana krisis iklim dipersepsikan masyarakat, dinarasikan dalam komitmen bakal calon presiden 2024, hingga masif diperbincangkan pada jagat media massa.

Celios melakukan survei kuantitatif dengan teknik random sampling. menjangkau hingga 1.245 responden yang merepresentasikan berbagai wilayah di Indonesia pada kawasan perkotaan, pinggiran kota, hingga pedesaan.

Hasil dari survei tersebut mengungkapkan bahwa masyarakat hari ini cenderung rasional dalam mengkalkulasikan komitmen atas perlindungan lingkungan dan transisi energi sebagai indikator penilaian calon pemimpin masa depan.

“Komitmen aktor politik dalam agenda transisi energi sangat efektif dalam menekan dampak negatif perubahan lingkungan yang beririsan langsung dengan derajat ekonomi masyarakat,” kata Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (8/9/2023).

Peneliti energi terbarukan Unitrend, Rizki Ardinanta mengungkapkan bahwa “Indikator lingkungan telah menempatkan Anies Baswedan sebagai ‘top of mind ‘ diantara pesaing lainnya karena vokal pada pemberitaan media massa dalam membincangkan gagasan kendaraan listrik dan emisi karbon.”

Temuan survei memetakan bahwa Anies Baswedan memiliki kepekaan terhadap isu lingkungan tertinggi sebesar 32 persen, dibandingkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang masing-masing 23 persen dan 14 persen.

Temuan survei ini juga mengungkapkan sebanyak 81 persen masyarakat Indonesia menyetujui bahwa kondisi hari ini sudah layak dideklarasikan sebagai darurat iklim, sehingga kebijakan klasik yang cenderung normatif tidak akan menjadi solusi signifikan atas permasalahan krisis.

Media Wahyudi Askar menyebut “Urgensitas yang sudah sangat kritis dirasakan oleh masyarakat berbanding terbalik dengan kepercayaan publik terhadap kapasitas pemerintah dalam merumuskan kebijakan progresif pencegahan darurat iklim di Indonesia.”

Ketidakpercayaan tersebut tergambar dalam temuan survei bahwa 60 persen masyarakat menilai kebijakan pemerintah saat ini belum mampu mengatasi krisis iklim.

Dibalik pengaruh variabel lingkungan yang signifikan bagi pemilih, intensitas pemberitaan mengenai isu lingkungan dan krisis iklim pada media massa masih sangat minor.

Celios mengungkapkan, dalam kurun waktu 6 bulan (November - Mei 2023), pemberitaan isu lingkungan di beberapa media massa populer yang disurvei hanya berjumlah 2.271 berita dari 304.398 berita secara keseluruhan sehingga proporsinya kurang dari 1 persen.

Rizki Ardinanta menekankan bahwa “Koalisi akademisi, media, NGO, dan masyarakat diperlukan untuk mengintensifkan kampanye publik hingga transisi energi berhasil dimenangkan.“

“Sentimen negatif transisi energi dapat terlihat dalam perbincangan mengenai kendaraan listrik yang hanya didominasi konstituen di pulau Jawa dengan infrastruktur dan potensi geografis lebih memadai daripada pulau lainnya,” demikian pandangan Bondan Andriyanu.

Oleh karenanya, perhatian publik atas isu lingkungan harus variatif dan komprehensif sehingga capres tidak bisa lagi hanya vokal dalam topik kendaraan listrik tetapi mengesampingkan topik deforestasi dan ekonomi sampah sirkular.