India Pakai Nama Bharat, Ini Daftar Negara yang Berganti Nama

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi telah mengganti nama India dengan kata Sansekerta dalam undangan makan malam kepada delegasi yang menghadiri KTT G20 pekan ini.

Dikutip dari AP, ditulis Minggu (10/9/2023), langkah ini mencerminkan upaya partai nasionalis untuk menghilangkan apa yang dianggap sebagai nama era kolonial. Presiden India Droupadi Murmu disebut sebagai Presiden Bharat dan bukan Presiden India dalam undangan yang dikirimkan kepada peserta G20.

Negara berpenduduk lebih dari 1,4 miliar jiwa ini resmi dikenal dengan dua nama India dan Bharat. Akan tetapi, nama pertama yang paling umum digunakan baik di dalam dan luar negeri.

Bharat adalah kata Sansekerta kuno yang diyakini banyak sejarawan berasal dari teks-teks Hindu awal. Kata itu juga berarti India dalam bahasa Hindi.

Perubahan nomenklatur ini didukung oleh pejabat Partai Bharatiya Janata yang dipimpin Modi. Mereka menilai, nama India diperkenalkan oleh colonial Inggris dan merupakan “simbol perbudakan”

Inggris memerintah India selama 200 tahun, hingga negara itu memperoleh kemerdekaan pada 1947. Di tengah ramainya kabar India ganti nama, ada sejumlah negara yang mengganti nama karena berbagai alasan mulai dari politik hingga budaya, dan bahkan upaya melupakan masa lalu.

Berikut daftar negara yang mengganti nama dikutip dari laman deccanherald.com, ditulis Minggu (10/9/2023):

1.Turki Jadi Turkiye

Pada 2022, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan Turki berganti nama menjadi Turkiye. Kata Turkiye mewakili dan mengekpresikan buaya, peradaban, dan nilai-nilai bangsa Turki dengan cara terbaik.

2.Persia Jadi Iran

Nama Persia adalah nama resmi Iran hingga 1935. Iran yang merupakan nama negara dalam bahasa Persia, diadopsi setelah pemerintah meminta negara-negara yang memiliki hubungan diplomatic dengan mereka untuk resmi menyebut sebagai Iran.

3.Siam Jadi Thailand

Negara yang belum pernah dijajah ini diperintah oleh Raja Siam dan dikenal dengan nama itu. Namun, pada 1939, raja mengubah namanya menjadi Thailand setelah menjadi monarki konstitusional.

4.Burma jadi Myanmar

Junta militer yang berkuasa mengubah nama negara yang dikenal sebagai Burma menjadi Myanmar pada 1989. Perubahan nama tersebut diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

5.Democratic Kampuchea jadi Kamboja

Negara Kamboja memiliki sejarah perubahan namanya sesuai dengan perubahan pemimpin dan politik. Negara yang dulunya merupakan Kerajaan Kamboja dan republic Khmer ini kemudian disebut Democratic Kampuchea di bawah rezim komunis antara 1975-1979. Kemudian PBB menyebutkan nama Kamboja kepada negara tersebut sesuai nama Kerajaan sebelumnya pada 1993.

6.Holland jadi Belanda

Holland menjadi Netherlands atau Belanda pada 2020. Negara ini sebenarnya memiliki dua wilayah utara dan Selatan menjadi the Netherlands yang dipromosikan menjadi daerah wisata.

7.Irish Free State jadi Irlandia

Negara ini sebenarnya bernama the Irish Free State dan berganti nama menjadi Irlandia pada 1937.

8.Ceylon jadi Sri Lanka

Sri Lanka terpisah dari warisan colonial dan berganti nama dari Ceylon yang diberikan penjajah dari Inggris menjadi Sri Lanka. Setelah kemerdekaan, pemerintah ganti nama menjadi Sri Lanka.

9.The Republic of Macedonia jadi the Republic of North Macedonia

Dalam upaya untuk menjalin aliansi dengan NATO, Republik Makedonia mengubah namanya menjadi Republik Makedonia Utara pada 2019.

10.Swaziland jadi Eswatini

Raja Swaziland di Afrika pada 2018 mengubah nama negaranya menjadi Eswatini yang hanya merupakan Swazilan dalam bahasa lokalnya.

11.Rhodesia jadi Zimbabwe

Zimbabwe mengubah nama dari colonial Rhodesia setelah memperoleh kemerdekaan menjadi Republik Zimbabwe, kemudian diubah namanya menjadi Zimbabwe.

Sebelumnya, dikutip dari kanal Global Liputan6.com, beredar spekulasi bahwa pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi mungkin mencoba mengubah nama negara India – menjadi Bharat. Benarkah demikian?

Rumor India ganti nama itu mengemuka dari undangan baru-baru ini yang dikirim untuk jamuan makan malam kenegaraan G20 mendatang, menyebut Droupadi Murmu sebagai "Presiden Bharat" dan bukan "Presiden India" pada umumnya.

Mengutip Vice.com, Jumat (6/9/2023), beberapa politisi dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa telah menyatakan dukungannya terhadap perubahan nama, sementara politikus partai oposisi tampaknya bingung dengan usulan tersebut.

Shashi Tharoor, anggota parlemen dari Indian National Congress party (partai Kongres Nasional India) dan mantan menteri, menulis di X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, bahwa “bodoh” jika berhenti menyebut negara itu India.

"Meskipun tidak ada keberatan konstitusional untuk menyebut India sebagai 'Bharat', yang merupakan salah satu dari dua nama resmi negara tersebut, saya berharap pemerintah tidak akan sebodoh itu untuk sepenuhnya mengganti 'India', yang memiliki nilai merek yang tak terhitung banyaknya selama berabad-abad," tulis Tharoor.

"Kita harus terus menggunakan kedua kata tersebut daripada melepaskan klaim kita atas sebuah nama yang berbau sejarah, sebuah nama yang diakui di seluruh dunia," tambah Tharoor.

Sementara itu, juru bicara BJP juga menulis tweet yang mengatakan bahwa Modi menghadiri pertemuan puncak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Indonesia sebagai "Perdana Menteri Bharat.

Secara konstitusional, Bharat sudah menjadi nama resmi dari bahasa Sansekerta untuk negara tersebut. Di paspor menyertakan nama resmi Bharat Ganrajya dalam bahasa Hindi dan Republik India dalam bahasa Inggris.

Kabarnya sidang khusus parlemen akan diadakan pada akhir September, dan jika ada perubahan nama akan diumumkan secara resmi.​