El Nino Perparah Polusi Udara Jakarta, Hujan Jadi Solusi?

Liputan6.com, Jakarta Masalah polusi udara Jakarta masih jadi pembicaraan hangat. Banyak kendaraan yang berkeliaran pun disebut-sebut menjadi biang kerok buruknya kualitas udara Jakarta.

Namun, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria menilai polusi udara Jakarta terjadi karena cuaca akibat El Nino. “Asap kendaraan terjebak panas sehingga susah terurai. Nanti juga selesai kalau turun hujan,” kata Sofyano dikutip Jumat (15/9/2023).

Sofyano mengatakan, hal itu terbukti saat pemerintah melakukan rekayasa atau modifikasi cuaca beberapa hari belakangan.

“Kita sama-sama tahu, kalau langit Jakarta cerah karena polutan berhasil diurai oleh water mist hasil rekayasa cuaca," tutur dia.

Dia pun meminta agar publik tidak salah menyerap informasi data risiko kerugian finansial dan kesehatan

“Sekarang lagi banyak informasi beredar tentang data risiko kerugian finansial sebesar Rp14,2 triliun dan ancaman kesehatan, bahkan risiko kematian kepada 1.470 orang akibat buruknya kualitas udara. Data itu hanya asumsi,” kata Sofyano kepada media, Kamis (14/09/2023).

Sofyano juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terlalu khawatir soal angka dan risiko Kesehatan yang beredar luas.

Polusi Udara Jakarta Makin Membaik

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga diangkat sebagai Ketua Satgas Polusi Udara Jabodetabek, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut indeks polusi udara saat ini telah membaik.

"Pencemaran indeks ini sekarang pada hari ini angkanya kita monitor sudah semakin bagus. Saya monitor betul ini," ujar Menko Luhut dalam acara Seminar Nasional IKAXA di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (14/9/2023).

Menurut dia, penanggulangan polusi Jakarta turut terbantu oleh modifikasi cuaca yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggunakan water mist spraying dengan dua pesawat Cessna. "Karena sekarang kita buat pesawat terbang itu drone untuk mengikat polutannya. Itu yang membuat cepat, tapi itu kan temporary," imbuh Luhut.

Sebagai tindak lanjut, Luhut bakal menindak tegas kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat yang tidak lulus uji emisi. Penindakan ini utamanya dilakukan bagi para pegawai pemerintahan.

Luhut mengaku dirinya telah berkoordinasi dengan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk melacak kendaraan yang dipakai oleh seluruh pegawai pemerintahan.

"Saya udah bilang ke pak Heru gubernur, pak Heru, seluruh instansi pemerintah baik TNI/Polri semua periksa. Tidak boleh yang jalan pake asap yang kuat. Karena sekecil apapun punya pengaruh, punya kontribusi," tegasnya.

Tak hanya soal kendaraan, ia pun mewanti-wanti pelaku industri yang memiliki pembangkit listrik sendiri untuk menggunakan teknologi cofiring dan memasang scrubber.

"Semua listrik-listrik yang ada di perusahaan, yang 5 MW, 3 MW pake cofire itu kita minta dia pakai scrubber. Atau ditutup nanti, kita gantikan oleh PLN. Saya bilang PLN, kamu kan ada excess power, kamu harus kasih insentif. Jadi semua harus holistik penanganannya," pinta Luhut.

Kementerian PPN/Bappenas bersama PT MRT Jakarta meluncurkan kampanye Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Stasiun MRT Jakarta Bundaran HI, Selasa (12/9/2023).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai agenda global TPB/SDGs di 2030. 

Menurutnya, dalam Dekade Aksi yang tinggal tujuh tahun lagi ini, gaung TPB/SDGs harus lebih ditingkatkan agar TPB/SDGs dapat dicapai tepat waktu.

"Moda transportasi umum menjadi salah satu sarana strategis untuk mempromosikan TPB/SDGs dan mendorong gaya hidup berkelanjutan, serta mendukung pengurangan polusi dan emisi,” kata Suharso Monoarfa. 

Adapun kampanye TPB/SDGs membidik beberapa tujuan dari TPB/SDGs, yaitu Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Tujuan 11: Kota dan Pemukiman Berkelanjutan; Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab; Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim; serta Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. 

Lebih lanjut, Suharso mengatakan, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, kampanye ini mengangkat beberapa isu, di antaranya penanganan perubahan iklim, mobilitas berkelanjutan dengan transportasi ramah lingkungan, pengelolaan sampah, serta upaya penurunan tingkat polusi.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2023, penyumbang polusi terbesar di Indonesia adalah sektor transportasi sebesar 44 persen, diikuti industri energi sebesar 31 persen, sektor perumahan dan komersial sebesar 15 persen, serta sektor manufaktur sebesar 10 persen. 

Data tersebut menunjukkan penyumbang emisi GRK terbesar di Indonesia adalah sektor energi, salah satunya melalui penggunaan bahan bakar pada transportasi. Pada 2022 tercatat lebih dari 3,7 juta pengguna mobil penumpang dan 17,3 juta pengguna sepeda motor di DKI Jakarta.