APBN Surplus 8 Kali Berturut-turut, Agustus 2023 Capai Rp 147,2 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2023 mencatatkan surplus sebesar Rp 147,2 triliun.

Artinya, pemerintah selama 8 bulan terakhir sukses menjaga realisasi pendapatan lebih besar dibanding pengeluaran atau belanja pemerintah sehingga APBN surplus.

"APBN kita hingga akhir Agustus 2023 masih mencatatkan surplus sebesar Rp 147,2 triliun atau diukur dari PDB 0,7 persen dari produk domestik bruto," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi September 2023, secara virtual, Rabu (20/9/2023).

Sedangkan dari sisi keseimbangan primer juga mengalami surplus sebesar Rp 422,1 triliun.

Menkeu juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Agustus masih tetap terjaga positif. Negara sukses mengantongi pendapatan mencapai Rp 1.821,9 triliun.

"Pendapatan negara hingga akhir Agustus mencapai Rp 1.821,9 triliun. Ini artinya kita sudah mengumpulkan 74 persen dari target. Dari sisi pertumbuhan, pendapatan negara ini 3,2 persen tumbuh dari tahun lalu Agustus tahun 2022," kata Menkeu.

Sementara dari sisi pengeluaran, belanja negara pada Agustus 2033 telah mencapai Rp 1.674,7 triliun atau mengalami kenaikan 1,1 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Dari sisi belanja negara kita telah membelanjakan Rp 1.674,7 triliun, ini artinya kita telah membelanjakan 54,7 persen dari total pagu anggaran tahun 2023 ini. Dan ini naik tipis 1,1 persen dibandingkan total belanja negara posisi Agustus tahun lalu," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya sempat membuat Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bertanya-tanya. Lantaran, Kementerian Keuangan tahun ini tidak banyak menerbitkan surat berharga negara (SBN).

SBN adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Dalam penerbitan SBN tersebut, pemerintah sebagai penerbit menjamin pembayaran keuntungan (kupon) secara berkala dan pengembalian nilai pokok investasi pada saat jatuh tempo.

"Kalau sekarang kompetitif, demand banyak, supply kita tahan, sampai Pak Gubernur itu tanya 'Bu enggak ngeluarin lagi bu?' malah mau beli," kata Sri Mulyani dalam acara dalam acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It!), di Jakarta, Senin (14/8/2023).

Alasan bendahara negara ini tidak menerbitkan banyak SBN, dikarenakan kas keuagan negara masih surplus. Disamping itu, dilihat dari sisi permintaan investor juga masih cukup banyak, karena imbal hasil yang kompetitif.

Diketahui, hingga Juli 2023, Menkeu mencatat kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih mencatatkan surplus sebesar Rp 153,5 triliun atau 0,72 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Lebih lanjut, dalam laporan APBN KiTa edisi Agustus pekan lalu, juga disebutkan bahwa pembiayaan utang pemerintah melalui penerbitan surat utang mengalami penurunan yang signifikan.

Tercatat hingga Juli 2023, realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang baru mencapai Rp 194,9 triliun dari total target Rp 696,3 triliun pada akhir 2023 nanti.