Bahlil Bongkar Reaksi Investor Kaca Asal China Saat Dengar Ada Konflik di Pulau Rempang

Pemerintah telah berkoordinasi dengan perusahaan kaca asal China tersebut membahas yang terjadi di Pulau Rempang.

oleh Tira Santia diperbarui 02 Okt 2023, 18:15 WIB
Diterbitkan 02 Okt 2023, 18:15 WIB
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, membeberkan reaksi investor Xinyi Group terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, membeberkan reaksi investor Xinyi Group terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, membeberkan reaksi investor Xinyi Group terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam.

Bahlil mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan perusahaan kaca asal China tersebut. setelah dilakukan koordinasi, pihak Xinyi pun memahami permasalahan yang timbul dengan warga Rempang tersebut.

Xinyi Group dikatakan mempercayakan seluruhnya kepada Pemerintah Indonesia untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan rencana investasi senilai USD 11,6 miliar atau Rp 175 triliun untuk pengembangan Rempang Eco City.

"Insya Allah mereka mau pahami. Karena perwakilan saya sebelum rapat saya telepon, Insyaallah mereka pahami, tapi mereka berpikirnya agar sama-sama selesaikan dengan baik dan kalau bisa diharapkan bisa cepat itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI, secara virtual, Sein (2/10/2023).

Sejauh ini, pihak Xinyi pun tidak menekan Pemerintah Indonesia. Adapun Bahlil menegaskan, Pemerintah akan selalu bijak dalam mengambil keputusan agar bisa menyelesaikan masalah Rempang dengan baik.

"Tapi posisinya tidak sampai menekan kita, nggak lah. mudah-mudahan kita mampu menyelesaikan ini dengan baik-baik saja dan dengan cepat," katanya.

Bahlil menilai, sangat disayangkan jika investasi Rempang ini tidak berhasil diperoleh. Sebab investasi merupakan salah satu jalan untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045.

"Terkecuali kita ini semua sepakat mengusir investasi, nggak apa. Seandainya kita sepakat, jangan bermimpi 2045 akan menjadi Indonesia Emas. Nanti Indonesia tembaga nanti," pungkasnya.

Tak Menolak

Bentrokan Pulau Rempang
Bentrokan antara warga dan aparat keamanan terjadi di Pulau Rempang. (Liputan6.com/ Dok Ist)

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mengaku telah berdiskusi dengan perwakilan warga di Pulau Rempang beberapa waktu lalu.

Diskusi tersebut menghasilkan 6 hal kesepakatan dari warga Rempang. Pertama, warga Rempang tidak menolak investasi. Justru mereka menyambut baik.

"Mereka tidak menolak investasi. Mereka sampai mengatakan kiamat 5 kali pun, Rempang ini tidak jalan kalau tidak ada investasi. Jadi mereka welcome dan saya bangga dengan mereka," kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI, secara virtual, Sein (2/10/2023).

Kedua, warga Rempang meminta agar Pemerintah dan investor menghargai eksistensi masyarakat Kampung Melayu, lantaran mereka telah menempati tempat itu sejak lama.

Ketiga, masyarakat rempang menolak relokasi ke pulau Galang. Kata Bahlil, mereka meminta direlokasi yang masih di kawasan Rempang."Mereka maunya di Kampung yang di Rempang, karena mereka orang Rempang bukan orang pulau Galang," ujar Bahlil.

Keempat, warga Rempang meminta hak-hak mereka dengan jelas. Kelima, mereka meminta agar masyarakat diikutsertakan dalam pengembangan kawasan Rempang. Artinya bukan sekedar pekerja biasa, melainkan andilnya lebih besar.

"Investasi ini bukan hanya rakyat jadi pekerja melainkan ikut mengambil bagian sebagai objek dan subjek daripada investasi itu, mungkin mereka bisa jadi pengusahanya, kontraktornya, suppliernya," kata Bahlil.

Keenam, mereka meminta agar pengembangan Kawasan Rempang tidak menghilangkan mata pencaharian warganya yang merupakan nelayan. Sekaligus mereka juga meminta agar kuburan-kuburan di Rempang tidak diganggu.

"Kalau mereka digeser tidak boleh menghilangkan mata pencaharian mereka karena mereka adalah nelayan, dan mereka meminta kuburan-kuburan kampung tua jangan diapa-apain, itulah aspirasi malam itu," pungkas Bahlil Lahadalia.

Dicap Bodoh soal Konflik Rempang, Menteri Bahlil Jawab Begini

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengapresiasi dukungan dari Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, dalam percepatan pengembangan Pulau Rempang.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengapresiasi dukungan dari Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, dalam percepatan pengembangan Pulau Rempang.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kembali memenuhi panggilan Komisi VI DPR guna membahas Tindak Lanjut Permasalahan lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Dalam raker tersebut, Bahlil Lahadalia menyampaikan kepada Komisi VI DPR RI, bahwa perlu diluruskan terkait anggapan masyarakat yang menilai dirinya bodoh perihal rencana investasi di Pulau Rempang.

"Ini satu ekosistem besar dan perusahaan ini bukan hanya Xinyi tapi memang dia yang di depan. Jadi ini penting saya luruskan biar tidak ada orang-orang katakan saya ini bodoh," kata Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI secarra virtual, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Bahlil menjelaskan, Pulau Rempang rencananya akan disulap menjadi Rempang Eco Park. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, diperlukan investor, dan salah satunya Xinyi Glass Holding Ltd yang merupakan produsen kaca asal China. Nilai investasi Xinyi pun fantastis yakni USD 11,6 miliar.

 

 

Penilaian Masyarakat

Rempang
Gaya dialog Menteri Bahlil Lahadalia hanya searah dan tidak berubah dalam menyelesaikan kasus Rempang. Warga menyebut bukan komunikasi karena warga tak diberi kesempatan bicara. Foto: liputan6.com/ajang nurdin 

Disisi lain, Bahlil pun menyayangkan penilaian masyarakat yang tidak selaras sesuai fakta. Menurutnya, munculnya konflik rempang ini diawali dengan kesalahpahaman terkait penggunaan lahan di pulau Rempang.

"Saya kadang-kadang bingung republik kita informasi liar lebih dari pada yang benar jadi suapaya tidak ada dosa di antara kita kita harus membangun kesepahaman agar ada kerangka objektif data yang benar," ujarnya.

Berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, luas lahan yang akan dikembangkan adalah seluas 17.600 hektar, yang terdiri dari sekitar 10.280 hektar hutan lindung dan 7.572 hektar yang digunakan PT MEG untuk investasi.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya