Holding BUMN Pertahanan Bantah Jual Senjata ke Myanmar

Liputan6.com, Jakarta - Holding BUMN Industri Pertahanan atau Defend ID membantah melakukan ekspor senjata produk pertahanan ke Myanmar. Menyusul ada tudungan 3 BUMN industri pertahanan mengirim alat tersebut ke Myanmar baru-baru ini.

Direktur Utama PT LEN Industri (Persero) Bobby Rasyidin menegaskan pihaknya tak pernah melakukan ekspor produk industri pertahanan ke Myanmar pasca 1 Februari 2021. Hal ini sejalan dengan Resolusi Majelis Umum PBB nomor 75/287 yang melarang suplai senjata ke Myanmar. 

"DEFEND ID lewat PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding serta beranggotakan PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia, mendukung penuh resolusi PBB dalam upaya menghentikan kekerasan di Myanmar," kata dia dalam keterangannya, Rabu (4/10/2023).

Bobby menjelaskan, sebagai perusahaan yang memiliki kemampuan produksi untuk mendukung sistem pertahanan yang dimiliki negara, DEFEND ID selalu selaras dengan sikap Pemerintah Indonesia. DEFEND ID selalu patuh dan berpegang teguh pada regulasi yang berlaku termasuk kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Dia menegaskan PT Pindad juga tidak pernah melakukan Eksport ke Myanmar setelah adanya himbauan DK PBB pada 1 Februari 2021.

"Kami pastikan bahwa PT Pindad tidak melakukan kegiatan ekspor produk alpalhankam ke Myanmar terutama setelah adanya himbauan DK PBB pada 1 Februari 2021 terkait kekerasan di Myanmar. Adapun kegiatan ekspor ke Myanmar dilakukan pada tahun 2016 berupa produk amunisi spesifikasi sport untuk keperluan keikutsertaan Myanmar pada kompetisi olahraga tembak ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) 2016," tegasnya.

Sama halnya dengan PTDI dan PT PAL yang dipastikan tak memiliki kerja sama penjualan produk ke Myanmar. 

"Dapat kami sampaikan tidak ada kerja sama maupun penjualan produk alpahankam dari kedua perusahaan tersebut ke Myanmar," pungkasnya.

Sebelumnya, krisis Myanmar merupakan salah satu fokus utama dalam diskusi para pemimpin ASEAN yang hadir pada KTT ke-43 ASEAN di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (5/9/2023).

Terkait itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Lima Poin Konsensus (5 Point of Consensus/5PC) akan tetap jadi pedoman utama ASEAN dalam menyelesaikan krisis Myanmar.

"Terkait implementasi 5PC, saya ingin ingatkan bahwa 5PC adalah upaya kolektif ASEAN sebagai keluarga, yang telah disepakati para pemimpin ASEAN di Jakarta pada 24 April 2021," ujar Presiden Jokowi dalam sesi retreat KTT ASEAN 2023, Selasa.

"Indonesia telah melakukan engagement secara sangat intensif. Lebih dari 145 engagements dengan 70 stakeholders telah dilakukan dalam sembilan bulan dan Indonesia melihat sudah mulai muncul trust antara satu stakeholder dengan yang lain, kecuali dengan junta militer."

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyatakan bahwa inilah saatnya ASEAN terus mendorong dilakukannya dialog inklusif nasional di Myanmar sebagai kunci penyelesaian krisis politik di negara itu.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa ASEAN harus berani mengevaluasi diri, membahas permasalahan secara terbuka, dan mencari solusi bersama.

"Kita butuh upaya yang lebih taktis dan extraordinary untuk implementasikan 5PC," tegas Presiden Jokowi.

Selain itu, sebut Presiden Jokowi, bantuan kemanusiaan ASEAN terhadap Myanmar masih terus dilakukan melalui AHA Centre.

"Namun, proses yang dilakukan memang masih amat panjang," ungkap Presiden Jokowi.

Lima Poin Konsesus atau 5PC merupakan cara ASEAN dalam menyelesaikan krisis Myanmar, yang sejauh ini disebut-sebut belum mencapai kemajuan signifikan.

Senada dengan Presiden Jokowi, Menlu Retno mengatakan bahwa 5PC akan tetap menjadi rujukan utama terkait krisis Myanmar. 

"Kita merasa perlu adanya sustainability penanganan isu ini," kata Menlu Retno. 

Lima Poin Konsensus mengenai krisis Myanmar adalah:

1. Kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya;
2. Dialog konstruktif di antara semua pihak terkait mulai mencari solusi damai untuk kepentingan rakyat;
3. Utusan khusus ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan sekretaris jenderal ASEAN;
4. ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre;
5. Utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.