Sulawesi Selatan Bangkrut Usai Keuangan Defisit Rp 1,5 Triliun, Benarkah?

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan merespon pernyataan Pj Gubernur Sulawesi Selatan yang menyatakan provinsinya bangkrut, usai mengalami defisit hingga mencapai Rp 1,5 triliun.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo tak sepakat dengan label bangkrut yang disematkan. Menurutnya, itu lebih kepada masalah Pemprov Sulawesi Selatan dalam memenuhi kewajiban atau utang miliknya.

"Penggunaan istilah bangkrut sejatinya kurang tepat untuk memaknai ketidakmampuan Pemprov Sulsel dalam melunasi utang jangka pendek/panjang di tahun ini. Yang dialami Pemprov bukanlah kebangkrutan, melainkan kesulitan likuiditas akibat dari pengelolaan utang jangka pendek yang kurang pruden," jelasnya, Senin (16/10/2023).

Prastowo mengatakan, Kemenkeu sudah melakukan analisa terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2023 Pemprov Sulsel. Hasilnya memang menunjukkan kinerja keuangan yang kurang sehat, khususnya pada aspek likuiditas.

Untuk tahun 2023, terdapat utang jangka pendek jatuh tempo dan utang jangka panjang yang menjadi kewajiban Pemprov Sulawesi Selatan.

"Sebagai catatan, masalah yang dialami Pemprov Sulsel adalah likuiditas (kesulitan melunasi utang jangka pendek), bukan solvabilitas (kesulitan melunasi utang jangka panjang) mengingat angsuran pokok utang jangka panjang telah dianggarkan dalam APBD 2023 pada pengeluaran pembiayaan," terangnya.

Kewajiban Utang

Menurut dia, tingginya kewajiban utang tersebut sebenarnya dapat dihindari dengan optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja. Mengingat tingginya akumulasi sisa lebih pembayaran anggaran (SILPA) 2023 dan tahun-tahun sebelumnya.

Diketahui bahwa per September 2023, SILPA Pemprov Sulsel berada di angka Rp 676 miliar. Kondisi ini diprediksi tetap terjadi hingga akhir tahun, melihat tren realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat serta pola akumulasi SILPA di 2 tahun sebelumnya.

"Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Pemprov dapat melakukan; negosiasi utang jangka pendek, restrukturisasi utang jangka panjang, optimalisasi pendapatan dan efisiensi serta realokasi belanja untuk menekan SILPA, dan/atau refinancing sebagai langkah terakhir," tuturnya.

Untuk diketahui, Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin mengaku jika keuangan wilayah yang dipimpinnya mengalami defisit hingga mencapai Rp 1,5 triliun. Bahkan dia menyebut pemerintahan diambang bangkrut dengan mengibaratkan kapal yang dinahkodainya akan tenggelam.

Ini dia sampaikan terkait usulan Ranperda APBD Pokok 2024 senilai Rp 10,4 triliun. Dia menuturkan dari defisit itu, Pemprov Sulsel akan melakukan penghematan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun. Penghematan dilakukan pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel.

Sedangkan soal utang akan diupayakan penyelesaiannya agar tidak menyeberang di tahun berikutnya. Ia bahkan menyebut data dari keuangan bersama TAPD masih ada potensi utang senilai Rp 1,6 triliun.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif membenarkan, pihaknya bersama Pemprov sepakat akan mengurangi belanja dan ongkos penyelesaian utang.

Sehingga postur menyelesaikan pendapatan Rp10,4 triliun lebih belanjanya dikurangi, sehingga utang Rp1,6 triliun itu bisa dibayarkan.

"Jadi, tidak merubah postur tapi mengurangi belanja dan menyelesaikan utang. Tahun ini ada DBH (Dana Bagi Hasil) mau dibayar, untuk infrastruktur yang urgen boleh dilanjutkan, tidak urgen, tahan dulu, karena mau bayar utang. Untuk (utang) 2023, dibayar 2024 dan (APBD) 2024 dikurangi belanja, selesaikan utang. Untuk 2025 bisa normal keadaan," jelas dia melansir Antara, seperti dikutip Senin (16/10/2023).

Meski akhirnya, Fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya menyepakati persetujuan bersama untuk melanjutkan tahapan pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok tahun anggaran 2024.

"Kita berharap dengan persetujuan bersama dengan Pemprov untuk pembahasan APBD Pokok 2024 ini menjadi momentum menyehatkan kembali sistem pemerintahan dan sistem keuangan  Sulsel," ujar Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari di Makassar, Sabtu.

Hal tersebut menyusul pandangan fraksi telah menyetujui kelanjutan tahapan pembahasan APBD 2024 yang sebelumnya menemui jalan buntu pada rapat paripurna.

Ini berkaitan penjelasan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin yang menyebutkan keuangan Pemprov sedang tidak baik-baik saja alias defisit Rp1,5 triliun hingga menyebut Sulsel nyaris bangkrut.

Namun hal tersebut kemudian diluruskan sehingga rapat paripurna kembali dilanjutkan melalui pandangan sembilan fraksi yang ada di DPRD Sulsel yang dasarnya menyetujui pembahasan anggaran tersebut dilanjutkan.

"Kami Fraksi Golkar siap hadir di forum-forum Badan Anggaran untuk membahas proses pembahasan selanjutnya demi masyarakat Sulsel," ujar Juru Bicara Fraksi Golkar Rahman Pina.

Hal senada disampaikan Jubir Fraksi NasDem Desi Susanti yang menyampaikan apresiasi penjelasan gubernur, meski tidak semua pertanyaan dijawab. Pihaknya dapat menerima dan akan mengkaji anggaran ke tahapan selanjutnya.

Sedangkan Jubir Fraksi PDI-Perjuangan Risfayanti Muin menyampaikan dapat menerima karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat, sebab inilah tujuan utama anggota dewan hadir sebagai perwakilan rakyat.

Jubir Fraksi Gerindra Muchtar Mappatoba menyatakan fraksinya siap melanjutkan ke tahap berikutnya. Sedangkan Jubir Fraksi Demokrat melalui Selle KS Dalle menyatakan harus ada komitmen yang kuat khususnya upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan serta kemajuan masyarakat. Pihaknya pun akan tegak lurus bersama Pj Gubernur Sulsel.