Utang Luar Negeri Indonesia Turun per Agustus 2023, Masih Rp 6.206 Triliun

Bank Indonesia (BI) mencatat, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai USD 395,1 miliar atau Rp 6.206 triliun (kurs Rp15.708) pada Agustus 2023

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 16 Okt 2023, 14:50 WIB
Diterbitkan 16 Okt 2023, 14:50 WIB
Ilustrasi Utang atau Pinjaman. Foto: Freepik
Bank Indonesia (BI) mencatat, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai USD 395,1 miliar atau Rp 6.206 triliun (kurs Rp15.708) pada Agustus 2023. Foto: Freepik

Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) mencatat, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai USD 395,1 miliar atau Rp 6.206 triliun (kurs Rp15.708) pada Agustus 2023. Angka utang luar negeri ini turun dibandingkan ULN akhir Juli 2023 sebesar USD 397,1 miliar.

"Penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN sektor publik dan swasta. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 0,7 per9 (yoy)," kata Direktur Eksekutif Departmen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono di Jakarta, Senin (16/10/2023).

Posisi ULN pemerintah pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar USD 191,6 miliar, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang sebesar USD 193,2 miliar.

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang tinggi.

Penggunaan Utang Pemerintah

Selain itu, pemerintah berhasil memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu dan akuntabel. Pemerintah mempergunakan ULN untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas.

Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,2 persen ), jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi (14,2 persen), dan jasa keuangan dan asuransi (10,1 persen).

Dengan ini, pemerintah mengklaim Posisi ULN relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Utang Swasta

Ilustrasi Utang atau Pinjaman. Foto: Freepik
Ilustrasi Utang atau Pinjaman. Foto: Freepik

 

Setali tiga uang, ULN swasta juga menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN swasta pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar USD 194,3 miliar, turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar USD 194,5 miliar.

Penurunan ULN swasta ini terutama disebabkan oleh makin dalamnya kontraksi pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) menjadi 5,1 persen (yoy) dibandingkan dengan kontraksi 4,3 persen (yoy) pada periode sebelumnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,2 persen dari total ULN swasta.

ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9 persen terhadap total ULN swasta.

 


Peran Pemerintah

Ternyata Utang Indonesia Terendah di Negara ASEAN dan China!
Ternyata Utang Indonesia Terendah di Negara ASEAN dan China!

Dengan ini, pemerintah memastikan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,1 persen, dari 29,2 persen pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,4 persen dari total ULN.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya