Buruh Geruduk Istana Negara Pagi Ini, Tuntut Kenaikan UMP 2024 dan Setop Perang Israel

Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PBB dan Istana Negara tuntut setop perang Israel-Hamas dan kenaikan UMP 2024

oleh Ilyas Istianur PradityaArief Rahman H diperbarui 27 Okt 2023, 08:30 WIB
Diterbitkan 27 Okt 2023, 08:30 WIB
Polisi melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka menuju ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat saat demo buruh.
Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PBB dan Istana Negara tuntut setop perang Israel-Hamas dan kenaikan UMP 2024

Liputan6.com, Jakarta Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Istana Negara. Kenaikan upah minimum dan desakan setop perang Israel-Hamas jadi dua tuntutan utama para buruh.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, kaum buruh dan elemen kelas pekerja yang lainnya akan melakukan aksi bergelombang mulai 27 Oktober 2023 hingga 30 Januari 2024 di seluruh Indonesia. Di Jakarta, massa buruh berasal dari DKI, Jawa Barat, dan Banten.

“Aksi akan diawali di Kantor PBB Jakarta mulai pukul 10.00 WIB dan dilanjutkan ke Istana Merdeka pada hari Jum`at, 27 Oktober 2023,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat (27/10/2023).

Kenaikan UMP 2024 Belum Jelas

Dia menyoroti pembahasan UMP 2024 yang masih belum menemui titik terang. Pasalnya, PP36/2021 tentang Pengupahan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 dinilai tidak berlaku.

"Kalau PP36/21 nggak berlaku, Permenaker 18/22 nggak berlaku, maka produk hukum mana yang digunakan pemerintah dalam kenaikan ump 2024, yang akan diputuskan November 2023 ini, baik UMP maupun UMP jadi nggak ada dasar hukum," tegasnya.

Jika Menteri Ketenagakerjaan memutuskan kenaikan upah minimum 2024 dan merekomendasikan aturan ke Gubernur yang menandatangani baik keputusan upah minimum provinsi dan kabupaten/ kota, maka satu-satunya dasar dasar hukum yang bisa digunakan UU Ciptaker No 6/2023 tanpa turunannya. Namun, aturan ini sulit mendefinisikan indeks.

"Kalau menggunakan UU Ciptaker, Menaker akan kesulitan definisikan indeks. Persoalan kedua Dewan Pengupahan Kabupaten Kota, Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Nasional belum ada rapat. Mereka bingung semua dewan pengupahan apa putuskan atau rekomendasikan, sehingga nggak ada rapat," sebut Said Iqbal.

Di sisi lain, lanjutnya, penetapan upah minimum seharusnya ditetapkan untuk UMP 60 hari sebelum diberlakukan. Sedangkan aturan ini diberlakukan per 1 Januari 2024.

 

 

Minta Upah Naik 15 Persen

20160929-Demo-Buruh-Jakarta-FF
Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ada beberapa alasan mengapa kaum buruh meminta kenaikan upah sebesar 15 persen. Salah satu alasannya adalah, Indonesia sebagai kelompok negara menengah atas, atau upper middle income country .

Dengan pendapatan nasional bruto atau GNI per kapita Indonesia di kisaran USD4.500 ini setara upah Rp5,6 juta per bulan, Said Iqbal menyebut UMP DKI Jakarta harusnya sudah naik hingga Rp700.000 per bulan.

"Negara berpenghasilan menengah di kelompok atas minimal penghasilannya USD4.500. Kalau dikalikan Rp15.000, dibagi 12 bulan jadi 5,6 jut per bulan. Jakarta sekarang Rp4,9 juta. Untuk menuju Rp5,6 juta, upper middle income country masih kurang Rp 700.000. Ya itu 15 persen. Jadi kita tidak mengada ada," ujarnya,

"Survei harga daging, beras, dan lain-lain, 64 item, survei beberapa pasar kabupaten/ kota, kenaikan 12-15 persen. Nyambung tuh dengan kenaikan pensiunan 12-15 persen," paparnya.

Said menyebut kenaikan harga beras saat ini sudah mencapai 40 persen. Kemudian bahan makanan lainnya ikut mengalami kenaikan sekitar 15 persen. Hal ini sejalan dengan tingkat inflasi yang setiap bulan dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

"Coba aja lihat BPS. Inflasi makanan kan yang dikonsumsi masyarakat bawah," kata Said.

 

Stop Perang Israel-Hamas

Barikade Polisi menghalau buruh yang berdemo di depan Istana Negara
Barikade Polisi menghalau buruh yang berdemo di depan Istana Negara

Dalam aksi ini, buruh juga mendesak stop perang Israel – Palestina. Menurut Iqbal, Partai Buruh adalah partai yang selalu berkomitmen untuk perdamaian dan penyelesaian konflik melalui dialog.

"Kami percaya bahwa tidak ada kemenangan dalam perang, dan satu-satunya cara untuk mencapai stabilitas jangka panjang di wilayah ini adalah melalui negosiasi dan dialog," paparnya.

“Segala masalah harus diselesaikan di meja perundingan dengan mengikuti keputusan resolusi PBB tentang kemerdekaan Palestina. Partai Buruh mendukung kemerdekaan Palestina tanpa harus melalui jalan peperangan,” tegasnya.

Said Iqbal juga menyerukan kepada PBB untuk mengambil langkah-langkah dengan menggelar persidangan dengan mengakui kemerdekaan Palestina. “Kami juga mendesak Amerika untuk tidak mengirimkan kapal induk dan pasukan ke Israel. Karena hal itu akan memperburuk Perang. Segala persoalan harus diselesaikan secara damai dan jalan perundingan,” ujarnya.

“Mendesak Amerika mengambil langkah-langkah pro aktif untuk menghentikan perang dan mengambil jalan damai dengan tidak mengirimkan tentara,” tegasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya