Proyek IKN Nusantara Serap 12.123 Tenaga Kerja Konstruksi

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan fisik proyek raksasa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di kalimantan Timur sudah mulai terlihat.  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 49,2 persen dan Istana Negara telah mencapai 32,90 persen.

Pembangunan IKN dengan kemajuan yang tentu tinggi ini tentu saja berkat kecekatan dan kehandalan para tenaga kerja kontruksi. Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN mengungkapkan hingga Oktober 2023, proyek pembangunan IKN Nusantara telah menyerap 12.123 tenaga kerja konstruksi.

"Hingga Oktober, Proyek pembangunan IKN menyerap 12.123 tenaga kerja konstruksi," ujar Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga dikutip dari Antara, Sabtu (28/10/2023).

Danis menambahkan, adapun komposisi dari pekerja tersebut yakni sebanyak 2.765 tenaga kerja konstruksi berasal dari Pulau Kalimantan dan sebanyak 9.345 tenaga kerja konstruksi berasal dari luar Pulau Kalimantan.

Jumlah tenaga kerja konstruksi IKN tersebut sebagian besar terkonsentrasi pada proyek Cipta Karya dengan jumlah tenaga kerja konstruksi sebanyak 5.276 orang atau 46,3 persen.

Kemudian proyek Bina Marga dengan jumlah tenaga kerja konstruksi sebanyak 5.040 orang atau 42,9 persen. Proyek sumber daya air sebanyak 656 tenaga kerja konstruksi atau 5,7 persen, dan proyek perumahan sebanyak 337 tenaga kerja konstruksi atau 5,0 persen.

Fungsi Utama Simbol Negara

Sebagai informasi, berdasarkan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bahwa Indonesia telah menetapkan sasaran untuk masuk ke jajaran lima besar perekonomian terkuat di dunia dan memiliki pendapatan per kapita negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045.

Sasaran itu dibangun di atas empat pilar utama Visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

IKN mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemindahan dan pengembangan ibu kota yang baru perlu didasarkan pada perkembangan prinsip pembangunan kota yang matang serta kebutuhan dan visi jangka panjang suatu bangsa.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan bahwa kemajuan pembangunan Kantor Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah mencapai 49,2 persen hingga 19 Oktober 2023.

"Untuk Kantor Presiden progres pembangunannya mencapai 49,2 persen dan mulai dilakukan pemasangan bilah-bilah Garuda yang merupakan pekerjaan arsitektur. Progres pembangunannya sudah besar," ujar Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga di Jakarta, Jumat.

Danis juga mengatakan bahwa progres pembangunan Istana Negara di IKN Nusantara telah mencapai 32,90 persen.

"Artinya pekerjaan konstruksinya masih bersifat civil work seperti pekerjaan beton dan sebagainya, setelah itu dilanjutkan dengan pekerjaan mechanical, electrical dan plumbing (MEP) seperti pemasangan jaringan kabel listrik dan pipa air," katanya.

Sebagai informasi, pemasangan modul bilah membentuk sayap dan patung burung Garuda menjadi ikon dari gedung Kantor Presiden.

Total terdapat 4.650 bilah garuda yang dipasangkan pada Kantor Presiden.

Gedung Kantor Presiden ini didesain pula oleh seniman Nyoman Nuarta yang juga mendesain jembatan di ruas jalan tol IKN.

Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian Kantor Presiden selesai sebelum Agustus 2024. Hal ini bertujuan agar Kantor Presiden dapat digunakan pada perayaan HUT RI pada tahun depan, sebagai tanda dimulainya roda pemerintahan di IKN Nusantara.

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur bertujuan untuk keseimbangan pembangunan. Kehadiran IKN memangkas kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

Konsep Future Smart Forest City atau kota pintar hijau menjadikan IKN sebagai simbol baru Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, ramah lingkungan, penggunaan energi hijau, dan tata kota yang modern.

Dengan perpindahan ibu kota, Indonesia mengikuti jejak negara modern, seperti Amerika Serikat, Rusia, Australia, Turki, dan negara-negara lainnya.

Negara - negara tersebut berhasil memindahkan ibu kota yang hingga kini memiliki ibu kota terpisah, kota pusat bisnis dan kota pusat pemerintahan. Pembagian pusat pemerintahan dan pusat bisnis telah membawa negara tersebut semakin maju.