Skema Beli Layanan Angkutan Massal Punya Banyak PR

Liputan6.com, Jakarta Sejak beroperasi pada 2020 hingga 2023, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengeluarkan anggaran biaya operasional Rp 1,5 triliun untuk skema pembelian layanan angkutan umum massal, atau Buy The Service (BTS)

Hasil evaluasi yang dilakukan Ditjenhubdat (2023), persentase penumpang di 10 kota layanan Teman Bus terdiri dari 87,53 persen penumpang dengan tarif regular/umum, dan 12,47 persen penumpang khusus dengan tarif Rp 2.000. Penumpang khusus terdiri dari pelajar, lansia, dan disabilitas.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno melaporkan, terjadi penurunan penumpang BTS sebesar 1,35 persen pada kuartal III 2023 dibandingkan kuartal sebelumnya.

"Penurunan penumpang terjadi di Kota Medan, Surakarta Bus, Banjarmasin, Banyumas, dan Makassar. Penurunan yang terjadi disebabkan mulai diberlakukan tarif penumpang khusus per tanggal 01 Juli 2023 dari Rp 0 menjadi Rp 2.000,00 dan pemberlakuan 1 penumpang 1 kartu uang elektronik," jelasnya, Minggu (29/10/2023).

SPM Program BTS

Rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk program BTS juga mengalami penurunan, dari 99,98 persen pada kuartal II 2023 menjadi 99,91 persen di kuartal III 2023.

"Terjadi penurunan capaian SPM sebesar 0,07 persen jika dibandingkan dengan Triwulan II. Kota dengan capaian SPM di atas rata-rata di Kota Bandung, Banyumas, Makassar, dan Surabaya," imbuh Djoko.

"Sedangkan kota dengan capaian SPM di bawah rata-rata, yakni Kota Denpasar, Palembang, Surakarta (bus dan feeder), Yogyakarta dan Banjarmasin," ungkap dia.

Djoko melihat, ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibenahi dalam penyelenggaraan transportasi publik berskema BTS ini, khususnya kendala yang menjadi tanggung jawab lintas instansi.

"Ada sejumlah kendala lapangan yang masih terjadi, seperti titik henti digunakan untuk berdagang dan parkir, rambu bus stop tidak layak dan hilang, ranting pohon menghalangi jalan, halte rusak/tidak layak, konflik dengan angkutan yang ada, vandalism, jalan berlubang, pembangunan gorong-gorong, jalan sempit," paparnya.

Pembenahan perlu dilakukan, guna mengakomodir minat masyarakat menggunakan kendaraan umum. Djoko mencermati, sebanyak 72 persen pengguna angkutan BTS sebelumnya menggunakan sepeda motor dan 23 persen memakai mobil. Sisanya peralihan dari sebelumnya menggunakan angkot.

"Hal ini menandakan minat masyarakat menggunakan kendaraan umum cukup tinggi yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi. Diharapkan dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas. Terutama peminat dari kalangan pelajar cukup tinggi, yakni 70 persen," imbuhnya.

Di sisi lain, pengguna BTS menilai sangat puas (78,14 persen) terhadap pelayanan berdasarkan aspek yang terdiri dari keselamatan (82,85 persen), sistem pembayaran (80,03 persen), keamanan dan kenyamanan (77,95 persen), keterjangkauan (76,54 persen), operasional (76,46 persen) dan aksesibilitas (75,43 persen).

"Aspek aksesibilitas menjadi area of improvement utama, yaitu terkait kondisi fasilitas pendukung (misal, trotoar, marka/rambu, lampu penerangan) untuk mengakses dari/ke halte terdekat," kata Djoko.

"Berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan periode Mei-Juni 2023 yang dilakukan terhadap 20.735 pengguna layanan BTS, biaya transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat menjadi lebih rendah setelah menggunakan layanan BTS. Mengindikasikan layanan BTS memberikan penghematan ongkos bertransportasi lebih dari 50 persen bagi pengguna," tuturnya.