Jokowi Mau Bikin Inpres Air Minum dan Sanitasi, Anggaran Rp 16,6 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk sambungan air minum dan sanitasi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan anggaran Rp 16,6 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Inpres air bersih dan sanitasi ini ditarget bisa dijalankan pada tahun depan. Aturan ini telah mendapat restu Jokowi dan tengah dalam proses penyusunan.

"Tahun depan akan berlaku, kita waktu mengusulkan itu Rp 16,6 triliun tapi yang prioritas yang bisa untuk ditangani itu Rp 2,3 triliun," ujarnya di Jakarta, ditulis Minggu (5/11/2023).

Sesuai RPJMN

Basuki menerangkan, langkah ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan ada 10 juta sambungan rumah tangga. Namun, hingga 2023 ini baru tersambung 3,8 juta. Artinya, masih ada sekita 6,2 juta sambungan lagi yang menjadi PR.

Untuk pelaksanaan nantinya akan menyasar daerah yang sudah siap dengan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA). Diharapkan, sambungan rumah tangga menjadi lebih efisien.

"Kita sudah punya IPA yang proyek strategis nasional dan proyek regional, itu totalnya yang sudah terpasang dari IPA-IPA semua termasuk IPA kabupaten/kota itu 3,8 juta sehingga kita punya idle kapasitas 6,2 juta sambungan. Itu yang mau didanai oleh Inpres," ungkap Basuki.

"Kalau Inpres air minum dan sanitasi ini kebutuhan totalnya Rp 16,6 triliun untuk yang sudah IPA-nya, jadi tidak bangun IPA, tapi untuk nyambung ke rumah sehingga totalnya menjadi 10 juta," bebernya.

Basuki mengatakan, adanya Inpres Air Minum dan Sanitasi ini merujuk pada suksesnya Inpres Jalan Daerah yang berhasil memberikan dampak. Maka, dia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sepakat untuk melanjutkan ke sektor lain.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah pada Maret 2023. Namun, awal pengerjaan Inpres Jalan Daerah (IJD) tersebut baru dilakukan di Juli 2023.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Hedy Rahadian menerangkan, total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Inpres Jalan Daerah secara nasional sekitar Rp 14,7 triliun. Saat ini progresnya sekitar 30 persen.

"Alokasi tersebut mencakup seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah. Total yang ditangani yaitu 3.140 ruas jalan daerah provinsi dan kabupaten, lalu untuk jembatannya sepanjang 2.700 meter," terang Hedy, Jumat (27/10/2023).

Hedy mengatakan, pelaksanaan Inpres Jalan Daerah merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemantapan jalan daerah dan konektivitas yang terpadu dengan sistem jaringan jalan nasional.

"Ini merupakan upaya pemerataan juga, karena kita masuk ke daerah-daerah yang memiliki basis ekonomi kerakyatan, seperti perkebunan, pertanian maupun UMKM. Tujuannya supaya dapat menekan biaya logistik dan tentu mendorong pergerakan ekonomi," tutur Hedy.

Perbaikan di Lampung

Provinsi Lampung jadi salah satu provinsi yang mendapat bantuan program IJD, dengan alokasi anggaran Rp 800,9 miliar yang digunakan untuk perbaikan 17 ruas jalan daerah. Salah satunya ruas jalan Simpang Randu-Seputih Surabaya, yang berada di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung Susan Novelia mengatakan, ruas jalan Simpang Randu-Seputih Surabaya sepanjang 14 km ini merupakan salah satu ruas yang ditangani Kementerian PUPR melalui IJD.

"Total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan ruas jalan Simpang Randu-Seputih Surabaya sebesar Rp 102,1 miliar. Adapun progressnya saat ini telah mencapai 61,28 persen, dan ditargetkan Desember sudah selesai," tandas Susan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengecek perkembangan perbaikan jalan rusak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Jumat (27/10/2023). Jalan rusak parah yang viral di media sosial ini pernah dikunjungi Jokowi pada Mei 2023 lalu.

Usai lima bulan dari kunjungan pertamanya, Jokowi mengatakan perbaikan jalan rusak parah di Lampung Tengah saat ini sudah mencapai 60 persen. Adapun anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat untuk perbaikan jalan rusak di Lampung mencapai Rp800 miliar.

"Hari ini saya ingin memastikan bahwa apa yang saya lihat 5 bulan lalu semuanya sudah berjalan dan memang belum selesai 100 persen, baru kira-kira 60 persen, 70 persen, ada yang 60 persen, ada yang 70 persen. Seperti yang kita lihat di Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah ini baru selesai kira-kira 60 persenan," kata Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (27/10/2023).

"Di Provinsi Lampung diberikan Rp800 miliar anggaran dipakai untuk perbaikan 17 ruas jalan yang ada di sini," sambungnya.

Dia menyebut, jalan rusak di Lampung Tengah saat ini sudah mulus, usai diperbaiki. Bahkan, Jokowi mengaku dirinya sampai tertidur di dalam mobil.