Pemerintah Lunasi Utang Pupuk Subsidi Rp 16,7 Triliun Bulan Ini

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan melunasi utang subsidi pupuk ke PT Pupuk Indonesia senilai Rp 16,7 triliun tahun ini. Saat ini, proses administrasi sudah diselesaikan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan proses administrasi atas utang pemerintah soal pupuk subsidi itu sudah selesai.

"Udah di-support, aman, aman. Diproses-diproses," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Ditemui terpisah, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengungkapkan nominal piutang ke pemerintah sebesar Rp 16,7 triliun. Itu merupakan jumlah yang belum dibayarkan untuk periode 2020-2022.

"Rp 16,7 triliun untuk tahun 2020-2022. Itu udah beres administrasinya. Insyaallah (bulan ini dibayar), doain ya," ungkap dia.

Rahmad menguraikan, proses administrasi di Kementan sudah selesai. Sementara itu, dana dari Kementerian Keuangan pun disebut sudah ada. Artinya, tinggal menunggu pencairan untuk masuk kas perusahaan.

"Piutang baru tadi dikonfirmasi dari Kementan, semua administrasi sudah selesai. Ya mudah-mudahan bulan ini bisa beres administrasinya. Alhamdulillah tadi ditegaskan langsung sama Pak Menteri (Mentan Amran Sulaiman)," ujarnya.

"Jadi sekarang tinggal Kementerian Keuangan, saya cek ke Kementerian Keuangan dananya ada, jadi insyaallah lah. Mohon doanya," sambung Rahmad.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan pihaknya akan membayar piutang ke Pupuk Indonesia tahun ini. Data yang dikantonginya, besaran ada utang sebesar Rp 16,3 triliun.

"Yang sudah dikirimkan Kementerian Pertanian ke kami itu tagihannya Rp 16,3 triliun. Ini sedang kami proses termasuk kami sedang meneliti apakah audit dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan sebagainya sudah dilengkapi dan sebagainya ini sedang kami cek," jelasnya dalam Konferensi Pers APBN Kita beberapa waktu lalu.

Dia menyebut, pembayaran utang pemerintah itu masuk prioritas yang akan dibayarkan tahun ini. Mengingat besaran anggaran untuk subsidi pupuk tahun ini sebesar Rp 25 triliun.

"Tentu ini akan menjadi prioritas untuk kami bayarkan dari anggaran subsidi pupuk yang tahun ini mencapai Rp 25 triliun. Jadi kalau untuk memenuhi tagihan tunggakan InsyaaAllah ada," urainya.

Kendati begitu, menyoal utang subsidi pupuk tahun ini, kemungkinan akan mundur pembayarannya tahun depan. Menurut Isa, ini sudah menjadi mekanisme yang berlaku.

"Tapi memang beberapa dari tagihan tahun ini akan kita lihat nanti, kalau ada kelebihan cadangan, bu Menteri berkenan, mungkin bisa kita bayarkan juga sebagian, tapi kalau enggak, tergeser lagi ke tahun depan," ujar Isa.

"Lagipula yang triwulan 4, semester 2 atau triwulan 4 secara lebih spesifik biasanya memang tidak akan terkejar untuk dibayar tahun ini, karena masih membutuhkan audit BPKP dan sebagainya. Jadi pasti akan tergeser ke tahun depan karena prosesnya memang menghendaki demikian," pungkasnya.