Jadi Negara Kepulauan, Indonesia Butuh 12 Juta Pekerja Profesional Maritim

Liputan6.com, Jakarta Perairan telah menjadi jalur perdagangan yang vital selama berabad-abad, terutama di Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan 90% volume perdagangan global seperti hasil bumi, bahan makanan, alat elektronik, dan otomotif dikirim melalui kapal, industri kemaritiman membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal.

Menurut Maritime Fairtrade, Indonesia membutuhkan sekitar 12 juta pekerja profesional maritim dan 1,2 juta pelaut untuk memberikan kontribusi pada 12,5% dari GDP Indonesia di masa depan. Sayangnya, banyak SDM menghadapi kendala, mulai dari keterbatasan informasi hingga ketergantungan pada broker.

Masalah ini semakin kompleks dengan adanya penipuan dan praktik tidak etis dalam proses rekrutmen.

"Lebih dari 80% responden survei internal mereka mengalami kesulitan menemukan lowongan pekerjaan di industri maritim melalui platform pencari kerja konvensional," kata Head of People Operation Profesea Ema Krisnaningtias dikutip Minggu (12/11/2023).

Platform bagi Pencari Kerja

Profesea hadir untuk mengatasi tantangan ini dengan menyediakan platform transparan yang menghubungkan job seeker dan perusahaan dalam proses rekrutmen di industri maritim dan logistik. Dengan tujuan menyederhanakan rekrutmen, Profesea juga berkomitmen memberikan kontribusi positif bagi perkembangan industri tersebut.

Platform Profesea, dapat diakses melalui www.profesea.id, menawarkan fitur-fitur tambahan yang berguna bagi pencari kerja dan profesional di industri maritim dan logistik.

Fitur Social Media dan Community memungkinkan pengguna terhubung dengan rekan-alumni, pelaut, dan pelaku industri lainnya. Ini tidak hanya menyederhanakan proses rekrutmen tetapi juga memastikan pengguna tetap terinformasi tentang perkembangan terbaru dalam industri maritim.

Sejak diluncurkan pada 23 Agustus, ribuan job seeker dan puluhan perusahaan terkemuka sudah bergabung dengan Profesea. Jangan lewatkan kesempatan untuk membangun karier di industri maritim dan logistik tanpa ketergantungan pada orang dalam hanya dengan menggunakan Profesea!

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dalam mewujudkan kedaulatan dan kejayaan maritim, perlu adanya rencana tata ruang wilayah nasional terintegrasi berwawasan nusantara.

Menurutnya, dengan mengoptimalkan potensi sumber daya maritim, menjadi poros penting pelayaran dunia, jalur utama telekomunikasi nasional dan global, pusat blue carbon dan energi terbarukan dari laut menjadi aspek penting dalam mewujudkan kedaulatan dan kejayaan maritim Indonesia.

"Indonesia memiliki visi yang besar pada tahun 2045. Indonesia ditargetkan dapat keluar menjadi negara berpendapatan tinggi. Namun tidak hanya itu, Indonesia juga berkeinginan untuk menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia. Untuk mewujudkan visi tersebut bukanlah hal yang mudah. Kita butuh tumbuh di kisaran 6 persen, dari pertumbuhan saat ini di kisaran 5 persen. Merealisasikan potensi di sektor maritim menjadi kunci," kata Menko Luhut dalam acara Marine Spatial Planning and Services Expo 2023 di Jakarta pada Selasa (19/9/2023).

Luhut menjelaskan, potensi tersebut masih belum dioptimalkan sepenuhnya. Jika merujuk pada Sejarah, karakter Indonesia sebagai bangsa maritim didahului oleh para pendahulu, yang telah mendedikasikan diri berjuang melalui diplomasi politik selama lebih dari 25 tahun.

Diplomasi ini mulai dari Deklarasi Djuanda di tahun 1957 hingga United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.

Ia pun menekankan bahwa estafet Deklarasi Djuanda dalam penataan ruang laut dan wilayah sama pentingnya dengan penataan ruang darat.

Perspektif perencanaan pembangunan dan penataan ruang nasional mulai dibenahi untuk lebih menyesuaikan diri terhadap karakter Bangsa Maritim, dan menghadirkan kembali cakrawala pandang eksternalitas yang sejalan dengan wawasan geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi Indonesia.

"Dengan modal yang dimiliki dan visi ke depan untuk menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia, sudah saatnya kita mengoptimalkan potensi sumber daya maritim bagi kemakmuran, keberlanjutan, dan kedaulatan. Tidak hanya itu, Indonesia juga harus mampu mewujudkan diri sebagai jalur dan poros penting pelayaran, telekomunikasi dan energi bagi dunia," jelas Menko Luhut.