PLTA Hydropower Sungai Kayan Bakal Jadi Sumber Listrik IKN

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan hydropower dari Sungai Kayan, Kalimantan Utara, dapat menjadi salah satu sumber pasokan listrik untuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Utara.

"Energi listrik yang dihasilkan hydropower dari Sungai Kayan, Kalimantan Utara tidak hanya untuk menerangi kawasan industri energi hijau di Kalimantan Utara, namun juga bisa menjadi salah satu sumber pasokan listrik untuk IKN Nusantara di Kalimantan Timur," ujar Basuki melansir Antara di Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Hydropower dari Sungai Kayan di Kalimantan Utara tersebut bisa memasok listrik ke kawasan industri energi hijau Kalimantan Utara. "Pemerintah membangun kawasan industri energi hijau dengan menggunakan sumber energi hydropower dari Sungai Kayan di Kalimantan Utara," katanya.

Dia menambahkan, potensi listrik yang dihasilkan dari hydropower tersebut sekitar 1.375 Gigawatt (GW).

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, IKN menjadi mesin penggerak perekonomian bagi Kalimantan dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh Kawasan Timur Indonesia.

Pembangunan IKN menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan inovasi teknologi.

Selain itu, IKN juga akan menjadi percontohan bagi pengembangan kota yang hijau dan berkelanjutan yang didorong oleh penerapan teknologi terkini.

Visi "Kota Dunia untuk Semua" tidak hanya menggambarkan masyarakat yang akan tinggal di IKN pada masa depan, tetapi juga kondisi lingkungan yang akan dipulihkan dan dipertahankan.

Visi "Kota Dunia untuk Semua" diturunkan ke dalam tiga tujuan utama yakni IKN sebagai simbol identitas nasional, IKN sebagai kota berkelanjutan di dunia, dan IKN sebagai penggerak ekonomi Indonesia pada masa depan.

Hingga November 2023 ini, investasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN Nusantara) membuahkan 305 surat pernyataan minat (Letter of Intent/LoI), baik dalam dan luar negeri. Terhitung sudah ada 21 investor yang melakukan groundbreaking dengan nilai investasi sebesar Rp 35 triliun.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono membahas terkait progres investasi yang ada di Nusantara. Dari 305 LoI yang masuk ke Otorita IKN, terdapat 172 perusahaan nasional/lokal yang berminat dengan proyek IKN. Meski demikian, sedikitnya ada 133 perusahaan luar negeri juga menyampaikan ketertarikannya.

"Dari 305 LoI yang telah diterima oleh Otorita IKN, telah kami lakukan proses uji kelayakan dengan peninjauan dan prioritasi, dimana tidak hanya perusahaan lokal tetapi juga berbagai perusahaan asing yang juga bermitra dengan perusahaan domestik," kata Agung, Selasa (21/11/2023).

Agung berpendapat, ini menunjukkan bahwa bukan berarti IKN Nusantara tak diminati perusahaan luar negeri, namun memang saat ini lebih diprioritaskan perusahaan dalam negeri dikarenakan lebih sigap dalam menyelesaikan pentahapan untuk berinvestasi di proyek ibu kota baru.

"Banyaknya perusahaan nasional/lokal yang menjadi investor kami juga dikarenakan cepatnya mereka dalam menyelesaikan proses uji kelayakan, investor domestik lebih sigap mengisi kebutuhan sektor-sektor prioritas di Nusantara," imbuhnya.

6 Perusahaan Pelopor

Setidaknya, terdapat enam perusahaan nasional sebagai pelopor pembangunan IKN Nusantara yang telah bermitra dengan perusahaan internasional.

Antara lain, Hotel Nusantara dan Swiss Hotel, PSSI dengan FIFA, Rumah Sakit Mayapada dengan Apollo Hospital Group, Nusantara Intercultural School dengan JIS, PLN dengan Sembcorp Singapura, dan Pakuwon dengan Marriot International.

Selain beberapa mitra tersebut, tiga perusahaan internasional juga menjadi pemrakarsa pembangunan kawasan perumahan di Nusantara di antaranya, Citic Construction, Maxim, dan IJM.

“Perlu ditekankan, kami tidak menutup pintu investasi untuk pihak asing, memang kita sempat melakukan pengereman terhadap beberapa bentuk investasi. Salah satunya alasan kajian kelayakan yang perusahaan tersebut lakukan dinilai kurang pas," tegas Agung.

Tak lupa, Ia juga menyebutkan insentif dan kemudahan berinvestasi di Nusantara, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2023, salah satunya terkait Hak Guna Usaha (HGU).

"Meskipun demikian, jenis paket penawaran investasi yang kami berikan juga cukup menarik di mana pemberian HGU yang mencapai 95 tahun, serta beberapa insentif, baik fisik maupun non-fisik lainnya," terangnya.

Ia menyebutkan, kemungkinan Desember 2023, akan ada groundbreaking tahap tiga, yang rencananya diisi oleh perusahaan-perusahaan yang dibagi ke dalam tiga sektor, yakni sektor hijau, sektor pelengkap ekosistem sumbu kebangsaan, dan sektor lembaga negara dengan sumber pendanaan non-APBN. "Namun jadwal tersebut masih belum final," tandasnya.