Transaksi Digital Banking Indonesia Sentuh Rp 5.118 Triliun di November 2023

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

oleh Natasha Khairunisa Amani diperbarui 23 Nov 2023, 16:45 WIB
Diterbitkan 23 Nov 2023, 16:45 WIB
Transaksi digital
Ilustrasi transaksi digital/Shutterstock.

Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

“Pada Oktober 2023 nilai transaksi uang elektronik meningkat 17,67% year-on-year, sehingga mencapai Rp. 41,71 triliun secara bulanan,” ungkap Gubernur Bank Indonesia erry Warjiyo, dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan November 2023, dikutip Kamis (23/11/2023).

Sementara nilai transaksi digital banking tercatat Rp. 5.118,9 triliun atau tumbuh 15,57% year-on-year.

Adapun nominal transaksi QRIS yang tercatat tumbuh 186,1% year-on-year, mencapai Rp. 24,97 triliun pada bulan Oktober 2023. 

BI mencatat, QRIS kini memiliki 43,44 juta pengguna 29,63 juta merchant yang sebagian besar merupakan UMKM.  

“Bank Indonesia terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, dan perluasan kerjasama sistem pembayaran antar negara guna mendorong inklusi Ekonomi keuangan dan memperluas ekonomi dan keuangan digital,” tutur Perry Warjiyo.

Transaksi Pembayaran

Sementara itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit mencapai Rp. 664,9 triliun atau turun sebesar 3,53 year-on-year.

”Dari sisi pengelolaan uang Rupiah jumlah uang kartal yang diedarkan pada Oktober 223 meningkat 5,73% year-on-year sehingga mencapai Rp. 957,7 triliun,” papar Gubernur BI.

“Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI termasuk pemenuhan kebutuhan Natal dan Tahun Baru,” ucapnya.

Tahan Suku Bunga

BI Kembali Pertahankan Suku Bunga Acuan di 5 Persen
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersiap menyampaikan hasil Rapat Dewan Gubernur (RGD) Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (19/12/2019). RDG tersebut, BI memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate (7DRRR) sebesar 5 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 6%. 

Suku bunga ini sama dengan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) yanh dinaikkan sebesar 25 basis poin pada Oktober lalu.

“Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 22 dan 23 November 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 6%, suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,75%,” kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan November 2023, dikutip Kamis (23/11/2023).

Perry Warjiyo mengatakan, keputusan ini tetap konsisten dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor atau imported inflation.

"Sehingga inflasi tetap terkendali dalam sasaran 3,0±1 persen pada 2023 dan 2,5±1 persen pada 2024," ujarnya.

 

Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Menguat
Teller menunjukkan mata uang rupiah di bank, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan penguatan nilai tukar rupiah yang belakangan terjadi terhadap dolar Amerika Serikat sejalan dengan fundamental ekonomi Indonesia dan mekanisme pasar. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kebijakan makro berisi longgar terus ditempuh melalui penguatan implementasi kebijakan insentif Likuiditas Makro Prudensial (KLM) dan penurunan rasio rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) untuk mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha. 

“Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, termasuk digitalisasi transaksi, keuangan pemerintah pusat dan daerah, juga terus didorong untuk perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital,” jelas Perry.

“Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter makro prudensial dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya