Cegah Hoaks Jelang Pemilu 2024, Pemerintah Luncurkan Media Center

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah meluncurkan Media Center Pro Pemerintah, dalam rangka untuk memberikan informasi dan klarifikasi kepada masyarakat mengenai berbagai isu yang berkembang pada saat Pemilihan Umum (Pemilu).

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, sebagai ketua yang pengelola Media Center Pro Pemerintah, menjelaskan bahwa ada tiga tujuan utama diluncurkannya media center tersebut.

"Pertama, Media center ini namanya 'Media center Indonesia Maju'. Ini kita bentuk untuk membina teman-teman wartawan, bisa cepat menelaah informasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang telah dilakukan atau akan dilakukan yang kaitannya dengan proses pembangunan," kata Bahlil dalam konferensi pers, di kantor Media Center Pro Pemerintah di Jalan Diponegoro No 15A, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).

Tujuan kedua, peluncuran media center pro Pemerintah ini dibangun dalam rangka memberikan wadah kepada para wartawan untuk mengecek kembali berbagai isu yang berkembang menjelang Pemilu.

"Karena inikan sebenarnya banyak ditahun Pemilu, Pileg, Pilpres, kadang-kadang ada berita yang butuh informasi. Nah, disini kita bisa bergialog," ujarnya.

Tujuan Ketiga

Kata Bahlil, tujuan ketiga yakni sudah sepantasnya Pemerintah berperan untuk melakukan percepatan pemberian informasi ataupun klarifikasi terhadap berbagai masukan, kritikan ataupun data tidak sinkron yang dipaparkan oleh para Capres, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

"Kalau teman-teman wartawan itu paling senang diberikan plesetan data. Nah, agar tak terjadi plesetan data, kami akan memberikan data dan informasi yang sesungguhnya. Kaitannya dengan itu," ujarnya.

Bahlil menegaskan, adanya Media Center Pro Pemerintah tidak memihak kepada Capres manapun. Media center ini secara murni diprakarsai Pemerintah, yang dinaungi oleh Kementerian Investasi yang berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Contoh katakanlah teman-teman (wartawan) seperti sekarang ada salah satu tim dari pasangan Capres yang bilang bahwa IKN mau dipindahkan, Nah itu bisa ditanyain disini. Nanti kita hadirkan Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dan kita hadirkan Bappenas untuk bisa meluruskan," pungkasnya.