APBN 2023 Tekor Rp 35 Triliun hingga 12 Desember

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjabarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan 12 Desember 2023. Dalam catatannya, APBN 2023 hingga tengah Desembe ini tekor atau defisit Rp 35 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, defisit APBN ini terjadi akibat realisasi belanja negara lebih besar dari realisasi pendapatan negara. Namun meskipun defisit, angka realisasinya masih jauh dari batas yang ditetapkan. 

“Defisit dalam APBN awal didesain sebesar Rp 598,2 triliun atau 2,8 persen dari PDB. Jadi defisit di 12 Desember 2023 yang hanya sebesar Rp  35 triliun atau 0,17 persen dari PDB jauh lebih kecil dari desain defisit awal,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa dikutip dari Antara, Jumat (15/12/2023).

Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp 2.553,2 triliun atau 103,7 persen dari target awal APBN yang sebesar Rp 2.463 triliun, dan diperkirakan sampai akhir tahun dapat mencapai target pendapatan dalam revisi APBN 2023 sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 yang sebesar Rp 2.637,2 triliun.

Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat tumbuh 4,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 2.451,8 triliun.

Pertumbuhan pendapatan ditopang oleh Penerimaan Perpajakan yang tumbuh 4,4 persen secara tahunan menjadi Rp 1.996,4 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh 3,1 persen secara tahunan menjadi Rp 554,5 triliun.

Belanja Negara

Dari sisi belanja, sampai 12 Desember 2023, negara sudah membelanjakan Rp2.588,2 triliun atau mencapai 84,55 persen dari target belanja pada APBN 2023 awal yang sebesar Rp3.061,2 triliun atau mencapai 83 persen dari revisi APBN sebesar Rp3.117,2 triliun.

Belanja Negara tercatat menurun 4,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.698,4 triliun karena penurunan belanja pusat sebesar 5,9 persen menjadi Rp1.840,4 triliun.

Namun demikian transfer ke daerah mengalami pertumbuhan sebesar 0,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp747,8 triliun.

Meskipun APBN mulai mengalami defisit, keseimbangan primer tercatat masih surplus sebesar Rp378,6 triliun, padahal dalam APBN 2023 keseimbangan primer diperkirakan bakal defisit sebesar Rp156,8 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai mencatat defisit pada Oktober 2023, setelah sebelumnya mengalami surplus anggaran sejak awal tahun 2023.

“Postur APBN sudah mulai defisit sebesar Rp. 700 miliar atau 0,003 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto)," kata Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi November 2023, disiarkan Jumat (24/11/2023).

Sri Mulyani menambahkan, meski ada defisit di bulan Oktober keseimbangan primer masih terjaga.

“Dari sisi keseimbangan primer surplus Rp 365,4 triliun,” ungkapnya.

Sebagai informasi, keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Sri Mulyani memaparkan, pada akhir Oktober 2023 pendapatan negara yang terdiri dari pajak, bea-cukai dan PNBP telah mencapai Rp 2.240,1 triliun.

“Ini artinya 90,9% dari target (APBN) tahun ini sudah terkumpulkan dan ini naik 2,8% dari tahun lalu,” terangnya.

Menkeu lebih lanjut mengungkapkan, belanja negara sampai dengan akhir Oktober 2023 telag mencapai Rp. 2.240,8 triliun. Angka ini hampir sama angkanya secara nominal antara pendapatan dan belanja negara.

“Namun belanja negara ini baru 73,2% dari total pagu anggaran yang ada di dalam undang-undang APBN,” beber Sri Mulyani, seraya menambahkan bahwa Ini artinya belanja negara dari tahun lalu turun 4,7% dari sisi posisi akhir Oktober 2023. 

Pendapatan negara yang berasal dari pajak, bea dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp 2.240,1 triliun. “Ini artinya 90,9% dari target (APBN) tahun ini sudah terkumpulkan dan ini naik 2,8% dari tahun lalu,” kata Sri Mulyani. 

Menkeu lebih lanjut mengungkapkan, belanja negara sampai dengan akhir Oktober 2023 telag mencapai Rp 2.240,8 triliun. Angka ini hampir sama angkanya secara nominal antara pendapatan dan belanja negara.

“Namun belanja negara ini baru 73,2% dari total pagu anggaran yang ada di dalam undang-undang APBN,” beber Sri Mulyani, seraya menambahkan bahwa Ini artinya belanja negara dari tahun lalu turun 4,7% dari sisi posisi akhir Oktober 2023.

“Dengan posisi ini, maka postur APBN sudah mulai defisit sebesar Rp. 700 miliar atau 0,003% dari PDB. Namun dari sisi keseimbangan primer surplus Rp. 365,4 Triliun,” paparnya.

Kemudian dari sisi belanja pemerintah, APBN telah membelanjakan untuk pemerintah pusat sebesar 1.572,7 triliun atau 70% dari total pagu anggaran atau anggaran yang sudah dianggarkan untuk tahun ini.

Untuk pemerintah pusat, belanja Kementerian/Lembaga telah mencapai Rp. 768,7 triliun atau 76,8% dari total pagu yang sudah ditetapkan bagi seluruh kementerian dan lembaga.

Sri Mulyani mengatakan, “Ini terutama belanja yang cukup terlihat adalah dari mulai pelaksanaan Pemilu, pembangunan IKN, hingga penyelesaian infrastruktur”.