Soal BBM Bersubsidi Nelayan, Negara Tekor Terus

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menilai ada kerugian terus menerus dari keuangan negara imbas penyaluran BBM bersubsidi kepada nelayan yang tak tepat sasaran.

Kendati begitu, Menteri Trenggono belum mengantongi nominal pasti kerugian negara atas penyaluran tak tepat sasaran itu.

"Kita belum bisa hitung, tapi selalu tekor," kata dia kepada wartawan, ditulis Minggu (17/12/2023).

Dia mengagakan, solusi tepat sasaran BBM subsidi nelayan itu dengan penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota. Melalui penerapan ini, akan dibagi kategori-kategori nelayan.

Dengan begitu, harapannya, bisa terkumpul data yang lebih akurat soal nelayan penerima subsidi dan nelayan yang bukan karegori penerima subsidi.

"PIT tu harus dijalankan dengan baik, karena di dalam PIT itu salah satunya adalah memisahkan antara nelayan penguasaha dan nelayan beneran. Nelayan pengusaha itu yang memiliki tenaga kerja," jelasnya.

Kaji Tata Kelola

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono buka suara terkait usulan penghapusan BBM bersubsidi untuk nelayan. Mengingat, masih ada saluran BBM subsidi nelayan yang tak tepat sasaran.

Menurutnya, penghapusan program atau kuota subsidi perlu dikaji lebih dulu. Utamanya soal tata kelola penyaluran BBM subsidi nelayan.

"Jadi soal tata kelola kita kaji dahulu lah, saya akan mengkaji," kata Menteri Trenggono kepada wartawan, ditulis Minggu (17/12/2023).

Penyaluran BBM Subsidi bagi nelayan diketahui kerap tak tepat sasaran. Ada sejumlah program yang dijakankan pemerintah, mulai dari pembuatan SPBU khusus nelayan untuk memudahkan akses.

Di sisi lain, Menteri Trenggono berpegang pada ekosistem kampung nelayan moderen yang dikampanyekannya di berbagai titik. Menurutnya, konsep itu bisa jadi solusi.

"Makanya kemarin dengan model seperti pembangunan kampung nelayan modern itu salah satu solusi," kata dia.

Kampung nelayan moderen, kata Trenggono, memuat juga data nelayan penerima subsidi. Melalui langkah itu diharapkan mampu meningkatkan tata kelola penyaluran.

"Maka kita tau persis ada datanya, yang tidak terdaftar di situ ya tidak bisa, dengan cara itu kita bisa manage (kelola)," tegas Menteri Trenggono.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meresmikan Kampung Nelayan Modern di Desa Samber dan Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Kampung Nelayan ini juga telah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 23 November lalu.

Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Trian Yunanda membeberkan hasil uji coba operasional yang dilakukan satu hari setelah peresmian kampung tersebut.

Sebagai informasi, Kampung Nelayan Modern di Biak itu merupakan sebuah kampung yang memiliki lebih dari 80% penduduk yang berprofesi sebagai nelayan. Kampung Nelayan Modern ini sudah terintegrasi secara lengkap dengan sistem penyimpanan hasil nelayan (cold storage), pabrik es, bengkel nelayan, dermaga tambatan kapal, sentra kuliner, SPBU kapal, hingga taman tempat wisata.

Trian menceritakan mengenai hasil tangkap nelayan di Biak setelah diresmikannya Kampung Nelayan Modern, terhitung dalam waktu berlayar selama enam jam mulai dari jam 4 pagi hingga jam 10 waktu setempat, mereka telah berhasil menangkap kurang lebih sebanyak 40 kilogram (kg) ikan tuna.

Total 40 kg ikan tuna tersebut setara dengan Rp 1,2 juta, hanya dengan biaya produksi Rp 240 ribu.

"Tanggal 23 November, Kamis, kita peresmian, besoknya pada hari Jumat pagi jam 4 kapal sudah bergerak beroperasi. Jam 4 keluar jam 10 sudah kembali, cuma 6 jam, itu bisa memperoleh hasil Rp1,2 juta nilainya, kurang lebih 40 kg tuna. Biaya produksi untuk melaut itu Rp240 ribu," ujar Trian dalam acara Bincang Bahari KKP Edisi 11, ditulis Kamis (7/12/2023).