Menaker Ida Kukuhkan JAWARA Jadi Wadah Pengembangan UMKM

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah resmi mengukuhkan organisasi Jangkar Wirausaha Nusantara (JAWARA) sebagai wadah berhimpun dan pengembangan usaha bagi Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM).

JAWARA diharapkan dapat mendorong percepatan terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan UMKM, sekaligus mewujudkan wirausaha rakyat yang kuat, produktif, inovatif dan berdaya saing.

Kemnaker telah melahirkan sekitar 110 ribu pelaku usaha baru melalui Program Tenaga Kerja (TKM) setiap tahunnya. Untuk dapat membantu UMKM naik kelas menuju usaha besar, Ida mengajak pelaku usaha bergabung dengan JAWARA.

"JAWARA ini untuk mewadahi pelaku usaha baik dari program pemerintah, TKM atau UMKM. Untuk teman-teman pelaku usaha, silahkan bergabung dengan JAWARA," jelas Menaker Ida usai menyerahkan bendera JAWARA dalam Fantastik Festival TKM Expo di Stadion Gajah Mada, Mojokerto, Sabtu (23/12/2023).

Ketua Umum JAWARA Lukman Prabowo menjelaskan organisasinya sebagai wadah konsolidasi ekonomi kerakyatan, menfasilitasi pengembangan usaha, dan mengadvokasi usaha. Ia menyebut, JAWARA berkewajiban untuk membentuk gerakan sociopreneurship (wirausaha berwawasan sosial), termasuk bagi para penerima TKM.

"Dengan sociopreneurship ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menyelesaikan masalah sosial. Sekaligus berperan dalam mewujudkan sociopreneurship yang dapat memberikan berbagai layanan kepada anggotanya, seperti pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan," jelas Lucky sapaan akrab Lukman.

Program Besar

Lucky menambahkan, JAWARA memiliki sejumlah program besar bagi wirausaha. Yakni, pendampingan, pelatihan, pengembangan produk, peningkatan akses permodalan, dan akses pasar. Bila pelaku usaha ingin bergabung, lanjut Lucky, dapat mengakses jangkarwirausaha.id.

"Program itu diperkuat dengan sinergitas antar anggota. Meskipun sinergisitas terkadang dinilai sesuatu yang buruk dalam bisnis karena persaingan karena memasarkan sesama produk, tetapi dengan bersinergi maka UMKM dapat memajukan usahanya secara bersama dan beriringan dengan yang dianggap kompetitornya," pungkas Lucky.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengatakan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia terus mengalami peningkatan pasca pandemi Covid-19.

Tercatat jumlah penempatan pada 2021 sebanyak 72.624 Pekerja Migran Indonesia, kemudian pada 2022 sebanyak 200.761 Pekerja Migran Indonesia, dan per November 2023 sebanyak 257.460 Pekerja Migran Indonesia.

Para Pekerja Migran Indonesia tersebut ditempatkan di berbagai sektor di negara-negara penempatan.

"Jadi, peningkatannya sudah sangat signifikan. Dengan jumlah peningkatan tersebut, pasti yang kita rasakan adalah remitensi yang meningkat, ada kontribusi yang sangat besar dari teman-teman pekerja migran kita pada perekonomian Indonesia di mana kontribusi per tahunnya kurang lebih 160 triliun. Itu luar biasa menyumbang devisa yang tidak kecil bagi perekonomian kita," ucap Menaker saat membuka Musrenbang Tematik Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu (20/12/2023).

Kendati begitu, Menaker menyatakan bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri masih memiliki sejumlah tantangan besar ke depan. Pertama, 54 persen peminat bekerja ke luar negeri tingkat pendidikannya masih didominasi SMP dan ke bawah.

Kedua, 61 persen jumlah penempatan PMI masih didominasi perempuan yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan yaitu caregiver dan house maid. Ketiga, masih tingginya permasalahan PMI yang berangkat secara unprosedural. Dari 1.918 pengaduan per November 2023, 1.553 (81 persen) adalah pengaduan unprosedural.

Menaker Ida berharap, tantangan-tantangan tersebut dapat menjadi bahan pembahasan pada forum Musyawarah Musrenbang Tematik Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Saya kira tiga catatan ini menurut saya penting pada Musrenbang Tematik ini untuk menjadi bahan kita merencanakan kegiatan penempatan dan pelindungan pekerja migran kita," pungkasnya.

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkap laporan atas kasus yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI. Ternyata aduan kasus tersebut terus mengalami peningkatan.

Peningkatan aduan atas kasus yang dialami TKI itu meningkat sekitar 16,8 persen dari 2022 lalu. Kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan online scam disebut menjadi yang paling tinggi di 2023 ini.

"Indonesia tentunya kita masih menyisakan tantangan yang perlu kita atasi bersama, berdasarkan datanya BP2MI, pengaduan kasus yang dialami pekerjaan migran Indonesia pada tahun 2022 ternyata meningkat 16,8 persen dari tahun sebelumnya," kata Amalia dalam Pencanangan Satu Sata Migrasi Internasional (SDMI) di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (20/12/2023).

"Pada tahun 2023 kasus perdagangan orang dan penipuan daring atau online scam ini menempati urutan yang teratas," sambungnya.

Dia mengatakan, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan tata kelola dari data migrasi Indonesia. Dengan begitu, dinilai perlu adanya perbaikan secara menyeluruh kedepannya.

"Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan kepada kita bahwa masih adanya kesenjangan antara tata kelola migrasi Indonesia terutama data migrasi Indonesia, yang tentunya menuntut kita semua untuk bisa terus memperbaiki ke depan dalam rangka untuk melindungi para migran, baik Indonesia maupun internasional," paparnya.

Melalui SDMI yang tengah disusun oleh BPS dan International Organitation for Migration (IOM), data PMI kedepannya akan makin lengkap. Baik yang legal maupun ilegal.

"Semuanya nanti akan terdata di dalam data migrasi internasional ini. Ini makanya tadi pentingnya itu, jadi bisa meletakan juga baik yang melalui procedural maupun yang non procedural," jelasnya.