Capres Anies Baswedan Janji Bisa Pangkas Pengangguran hingga 44%, Caranya?

Liputan6.com, Jakarta Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengusung konsep pengembangan ekonomi bertajuk Agromaritim.

Menurutnya, konsep ekonomi sektor ini bisa menurunkan angka pengangguran hingga 44 persen setiap Rp 1 triliun investasi.

Anies mengatakan, itu mengaca pada kondisi Indonesia sebagai negara kepualauan. Ditambah lagi, dengan potensi pangan yang cukup besar.

"Ini mungkin terminologi relatif baru karena biasanya disebut dengan Aqua culture dan agriculture. Indonesia itu negara kepulauan. keduanya adalah pangan," kata Anies dalam Dialog Capres Bersama Kadin Indonesia: Menuju Indonesia Maju 2045, di Jakarta, dikutip Jumat (12/1/2024).

"Karena itu kami mengistilahkan sebagai istilah agro maritim. Sektor agro maritim inilah yang harus didorong untuk maju," sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan ada banyak aspek yang masuk dalam konsep agromaritim. Diantaranya, pertanian tradisional, peternakan, perkebunan, perikanan, hingga kehutanan.

Jika dilihat pada sisi komoditas, minyak sawit atau crude palm oil (CPO), cokelat, hingga olahan laut dipandang Anies sebagai potensi yang harus dimanfaatkan dengan optimal.

"Jadi CPO, kopi, karet, coklat, ikan, produk olahan laut itu potensi yang luar biasa dan kami melihat dalam perjalanan selama ini dan interaksi dengan pelaku-pelaku daerah potensinya luar biasa besar tetapi belum kita dorong ke sana," ungkapnya.

Tak kalah penting, kata Anies, adalah proyeksi penurunan angka oengangguran yang dibidik mencatatkan angka cukup tinggi. Dia meluhat sektor agromaritim bisa menurunkan 44 persen pengangguran.

"Sektor ini mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang sangat signifikan. Bila pertambangan itu setiap Rp 1 triliun investasi menurunkan satu persen pengangguran kalau sektor agromaritim menurunkan 44 persen pengangguran," kata dia.

Alasan ini yang mendasar pasangan Anies Baswedan dan Muhaimim Iskandar untuk mengusung pengembangan sektor agromaritim.

"Jadi begitu kita masuk sektor agromaritim ini itu dahsyat dampaknya. Inilah sebab kami yang harus kita dorong secara domestik memberi keuntungan karena penyerapan tenaga kerja dan secara internasional juga memiliki peluang cukup besar," pungkas Anies Baswedan.

Sebelumnya, Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan meramu fokus dari perusahaan pelat merah. Dia ingin mengembalikan BUMN sebagai korporasi milik negara yang tak berorientasi pada mencari keuntungan.

Anies bilang sejatinya BUMN merupakan instrumen negara untuk memudahkan sejumlah pekerjaan di lapangan. Namun, tugasnya adalah menjalankan peran pemerintah untuk mengeksekusi, sehingga tidak mengarah pada mencari keuntungan.

Dia mencontohkan pengelolaan transportasi di DKI Jakarta yang ditangani oleh korporasi dan bukan kedinasan. Alasannya, kemudahan dalam melakukan kerja sama, investasi, hingga pengendalian aset.

"Jadi ketika negara punya korporasi, jangan dipandang itu sebagai mencari keuntungan. Itu menjalankan tugas pembangunan dengan cara fleksibilitas yang ada di korporasi. Nah ini yang absen didalam BUMN kita selama ini," ujar Anies dalam Dialog Capres bersama Kadin Indonesia, di Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan penyebab BUMN saat ini kerap mengambil keuntungan dari proses bisnisnya.

Dia melihat banyak pejabat di BUMN yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha swasta. Maka, pola itu yang dinilai masih dibawa ketika menjalankan bisnis BUMN.

"Kenapa? ya salah satu sebabnya, karena yang ditugaskan di BUMN selalu berasal dari private sector. Ya, di private sector itu kalau korporasi tugasnya adalah untuk mencari profit, harus. Sementara kalau BUMN, ini bukan salah orang private sectornya, karena filosofinya tidak diberikan, kalau berada di national leadership tunjukkan filosofinya supaya orang ebkerja dengan filosofi yang benar," paparnya.

"Sehingga bekal korporasi yang dibawah dipakai untuk menjalankan nilai yang betul, dan ini bukan kata Anies. Ini adalah kata founding fathers kita tentang BUMN kita dan ditegaskan didalam undang-undang tadi. Bahwa dia menjalankan fungsi-fungsi yang tidak bisa dikerjakan oleh swasta," sambungnya.