Bansos Pangan Disetop hingga 14 Februari 2024, Tapi Operasi Pasar Tetap Jalan

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah resmi menghentikan sementara penyaluran Bantuan Pangan Beras. Ini dilakukan mulai 8-14 Februari 2024, saat Pemilihat Umum Presiden (Pilpres) 2024.

Arief mengatakan, hal ini guna menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Diketahui, persoalan bantuan atau bansos tengah menjadi sorotan belakangan ini.

“Jadi, hari ini tanggal 8 Februari kita pastikan penyaluran bantuan pangan beras dihentikan sementara untuk mendukung proses demokrasi yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. Ini komitmen kita bersama untuk memastikan Pemilu berlangsung secara tenang, baik, dan lancar," ujar Arief dalam keterangannya, dikutip Jumat (9/2/2024).

Dia mengatakan penyaluran bantuan pangan itu akan dilanjutkan pada 15 Februari 2024 usai Pemilu berlangsung. Diapun meminta maaf kepada masyarakat yang belum menerimanya.

“Saya atas nama pemerintah, tentunya Badan Pangan Nasional, memohon maaf kepada saudara-saudara penerima bantuan pangan beras, ini kita hold sementara dulu, dari 8 Februari sampai dengan 14 Februari. Nanti di 15 Februari, bisa kita mulai lagi bantuan pangan beras ini,” sambungnya.

Arief mengungkap, penghentian sementara bantuan pangan ini jadi perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di masa tenang pemilu. Dia juga menampik anggapan sebagian pihak yang menuding bantuan pangan ini politis.

"Saya harus sampaikan bahwa program bantuan pangan beras ini sebenarnya sudah disiapkan dan dikerjakan sudah cukup lama. Jadi bukan Januari Februari kemudian jelang Pemilu, tidak begitu. Dari sebelum sebelumnya memang sudah dikerjakan," tegas dia.

"Kita mau sampaikan bahwa tidak ada politisasi dalam bantuan pangan beras pemerintah ini kepada 22 juta keluarga penerima manfaat, sehingga nanti pada waktunya mencoblos memang tidak terkait antara bantuan pangan dengan Pemilu," sambungnya.

Sementara itu, Arief menyebut hanya bantuan pangan beras yang disetop saat ini. Namun, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau operasi pasar tetap berjalan seperti biasanya guna memastikan ketersediaan stok beras aman di semua lini pasar.

“Saya sudah sampaikan ke Dirut Bulog untuk menghentikan sementara bantuan pangan beras kepada masyarakat dari tanggal 8 sampai 14 Februari, tetapi kegiatan-kegiatan lain untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan masih tetap dijalankan. Ini karena beras ini kebutuhannya dalam 1 bulan ada 2,6 juta ton yang diperlukan masyarakat Indonesia," kata dia.

"Jadi hanya bantuan pangan yang dihentikan sementara, sedangkan beras SPHP tidak dihentikan. Pengiriman stok CBP (Cadangan Beras Pemerintah) ke Pasar Induk Beras Cipinang, ke pasar-pasar, ke ritel modern, ini tidak boleh berhenti,” sambungnya.

Arief kembali memberikan klarifikasi terkait beras SPHP yang sempat diisukan ditempeli stiker pasangan calon tertentu. Dia mengatakan, beras berlabel Bulog dan Bapanas itu bisa dibeli di manapun.

"Jadi begini, beras SPHP itu bukan beras bantuan pangan yang gratis, itu beras bisa dibeli dimana pun. Kemudian yang jelas, beras itu keluar dari Bulog, kemudian sampai ke masyarakat itu, pastinya tidak mungkin ditempeli stiker seperti itu. Kita tidak mungkin punya waktu juga untuk nempel-nempelin begitu,” tegas dia.

“Tanpa mengurangi rasa hormat, percayalah bahwa tidak mungkin kami melakukan itu, kita harus jaga sama-sama. SPHP itu target penyaluran di tahun ini 1,2 juta ton dan dalam kemasannya memuat logo Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog, sehingga masyarakat secara luas juga bisa saling mengawasi, bahwa beras ini adalah beras pemerintah,” tandasnya.