Erick Thohir: GovTech Diluncurkan Akhir Februari 2024

Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, Pemerintah berencana meluncurkan GovTech atau sistem pemerintahan berbasis teknologi di akhir bulan ini.

Sejauh ini, Pemerintah tengah mengkaji pemberlakuan GovTech atau Goverment Technology.

”Mudah mudahan kalo tidak ada apa-apa akhir bulan ini bisa diluncurkan,” ungkap Erick kepada media di Jakarta International Velodrome, Jakarta pada Senin (12/2/2024).

“Artinya, ketika ada angka 20 juta PNM Mekaar dan angka-angka lain juga ini benar-benar kita bisa (menekan) yang namanya kesenjangan,” sambungnya.

Sistem GovTech sendiri, Erick mengatakan, telah berhasil diterapkan di negara-negara ekonomi besar di Asia salah satunya China dan India.

GovTech sendiri kalau kita sudah studi banding dengan negara-negara yang sudah berhasil, seperti China tercatat bisa menekan kemiskinan sampai di bawah 1 persen, lalu percepatan pembangunan di India dari yang tadinya ditargetkan 40 tahun bisa tercapai dalam 10 tahun,” jelasnya.

Erick kemudian merujuk bahwa penyatuan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian, Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam mendukung UMKM yang esensial sebagai fondasi ekonomi nasional.

Erick Thohir Bidik Nasabah PNM Mekaar Tembus 20 Juta

Dalam pidatonya di Jakarta International Velodrome, Erick Thohir mengungkapkan bahwa ia menargetkan capaian nasabah PNM Mekaar menembus angka 20 juta.

“Ayo kita canangkan mulai hari ini PNM Mekaar bisa tembus 20 juta nasabah,” ucap Erick.

“Ini semua karena kerja keras ibu-ibu juga. Saya juga tentu dengan simbolik hari ini di Jakarta sudah melihat bagaimana perjuangan ibu-ibu (nasabah PNM Mekaar) di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, lampung. Maka dari itu jangan patah semangat,” ujarnya.

Erick Thohir mengungkapkan, jika melihat kebelakang target 14 juta nasabah PNM Mekaar dalam 4 tahun terlihat sulit dicapai. “Tetapi kita hari ini kita buktikan bisa 15 juta (nasabah) dalam 4 tahun,” sambungnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas GovTech. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Presiden Joko Widodo pada pekan lalu.

Dalam Sidang Kabinet tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa keterpaduan layanan digital pemerintah merupakan keharusan dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat. Jokowi pun meminta kepada Kemenko Marves, KemenpanRB, Kemendagri, Kementerian BUMN, dan Kominfo menyusun GovTech, penguatan Digital ID, dan optimalisasi Government Cloud sebagai bagian ekosistem Pusat Data Nasional.

“Pembicaraan soal Government Cloud ini dalam memperluas Perpres No. 82 Tahun 2023, semua harus terintegrasi. Kalau sistem ini dibuat, kita dapat memudahkan masyarakat sekaligus kasus korupsi akan turun,” tutur Luhut Binsar  Pandjaitan, Senin (15/1/2024).

Untuk mencapai visi layanan digital Indonesia, pemerintah akan melakukan transformasi Perum Peruri untuk menjadi GovTech berkelas dunia dan menyinergikan BUMN Digital. Aplikasi pelayanan publik ini diciptakan dengan customer experience yang mudah dan informatif.

Selain itu, pemanfaatan Digital ID, dengan begitu NIK dapat digunakan sebagai basis data layanan digital pemerintah, seperti SIM, BPJS, paspor, plat nomor, NPWP, nomor telepon, buku nikah, dan sebagainya. Pemerintah melalui Kemendagri telah menerbitkan SE Mendagri kepada Gubernur/Bupati/Walikota agar daerah dapat ikut berperan dalam percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.

“Sekali lagi kita berpikir, bagaimana caranya kita mengeksekusi perintah Presiden untuk mewujudkan sistem pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi ini,” ujar Menko Luhut.

Sebagai informasi, sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan terpercaya, serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Perum Peruri sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan bertransformasi menjadi Government Technology Agency atau GovTech Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir berjanji mendukung dengan optimal transformasi tersebut sesuai kewenangannya.

"Tentu ini kehormatan buat kami dari Kementerian BUMN, kita mendapat penugasan untuk percepatan transformasi Perum Peruri untuk menjadi Govtech Indonesia yang kapabel dengan memastikan rekrutmen/mobilitas talenta digital utamanya yang sudah dimiliki BUMN," ujar Erick Tohir di Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan rekrutmen atau mobilitas talenta digital ke Perum Peruri diharapkan selesai Januari 2024.

Talenta-talenta tersebut rencananya diambil dari tim digital instansi pemerintah talenta digital BUMN, serta rekrutmen sumber daya manusia Perum Peruri.

Kementerian PANRB dan Kementerian BUMN telah sepakat untuk bersama mengawal peningkatan kapabilitas Perum Peruri untuk mendukung pelaksanaan penugasan. Tidak hanya dari sisi manajemen talenta, Kementerian BUMN juga akan membantu memastikan hal-hal terkait hukum dan kerja sama yang diperlukan.

"Pada Perpres Nomor 82/2023 sudah memandatkan BUMN Peruri menjadi GovTech yang akan ditransformasi oleh Kementerian BUMN. Timeline sudah disusun, siapa mengerjakan apa, persiapannya apa, sudah dilakukan, dan hari ini ada komitmen luar biasa dari pak Menteri BUMN untuk mengerjakan arahan bapak Presiden," ungkapnya.

Sementara Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi juga siap mendukung lahirnya GovTech dengan memaksimalkan pembangunan Portal Nasional. Budi Arie juga menekankan pentingnya memahami prinsip transformasi digital.

"Prinsip pertama inklusif artinya seluruh warga negara Indonesia harus terlayani tanpa terkecuali. Kedua memberdayakan dan ketiga berkelanjutan. Itu yang penting," ujar dia.

Budi Arie juga berpendapat kehadiran GovTech sangat penting agar digitalisasi layanan pemerintah bisa terpadu dan terintegrasi. Portal Nasional yang dibangun dibawah supervisi Kementerian Komunikasi dan Informatika berbasis citizen-centric, yakni masyarakat menjadi aktor utama dalam pelayanan.

Kementerian Kominfo berperan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan aplikasi SPBE prioritas, sesuai dengan standar pembangunan aplikasi dan interoperabilitas data.

Setidaknya terdapat 9 aplikasi yang menjadi fokus SPBE prioritas. Meliputi, sektor layanan penerbitan SIM dan izin keramaian daring, bantuan sosial, layanan kesehatan, layanan pendidikan, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service dan layanan aparatur negara.