Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025, Pengamat: Harusnya Tunggu KPU Umumkan Hasil Pilpres 2024

Liputan6.com, Jakarta Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai, pembahasan Program Makan Siang Gratis dalam Rancangan APBN 2025 merupakan bentuk kelancangan teknokratis.

Peneliti Anggaran Publik Seknas FITRA Bernard, mengatakan pembahasan program Makan Siang Gratis tersebut berjalan tanpa memperhatikan hasil akhir Pilpres yang resmi dikeluarkan oleh KPU.

"Bahwa benar, Rencana Kerja Pemerintah perlu berkesinambungan dalam masa transisi pergantian Presiden dan Wakil Presiden, namun pembahasan itu seharusnya dilakukan setelah KPU mengumumkan secara resmi hasil dari Pilpres," kata Bernard, dalam keterangan resmi FITRA, Selasa (27/2/2024).

Menurutnya, fakta bahwa proses Pemilu 2024 masih belum benar-benar usai. Hasil Pemilu 2024 masih dalam proses penghitungan, dan belum ada pasangan yang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenangnya.

Meskipun beberapa lembaga survei sudah melakukan perhitungan cepat (quick count) terhadap hasil pemilu, dan hasilnya menunjukkan keunggulan paslon nomor 02 (Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka) dibanding dua paslon lainnya.

Kemudian, hasil real count per 27 Februari 2024 pukul 09.00 WIB di website resmi KPU juga sementara memperlihatkan keunggulan paslon 02 dengan persentase 58,84 persen dengan jumlah suara yang masuk 77,24 persen.

Akan tetapi, meskipun euforia kemenangan terlihat sudah dirayakan lebih dini oleh paslon 02 beserta para pendukukungnya, patut dicatat bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi Pemilu 2024.

"Tahapan Pemilu belum usai, Paslon calon pemenang sudah merayakannya, tidak hanya di Istora Senayan tapi merangsek hingga Istana Presiden, dengan pembahasan rencana Program Makan Siang Gratis, terkesan sangat prematur," pungkasnya.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menilai program makan siang gratis dan susu gratis Prabowo-Gibran dapat mendongkrak perekonomian di kawasan pedesaan. Adapun, anggaran program makan siang gratis dipatok Rp15.000 per anak di luar susu.

"Kalau demikian adanya (makan siang dan susu gratis). Sebenarnya giat ekonomi akan sangat besar. Utamanya di pedesaan," ucap Arief kepada awak media di Hotel Margo, Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024).Arief mencontohkan, dari program pemberian susu gratis dapat menggerakkan aktivitas ekonomi di kalangan koperasi susu perah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dengan catatan, pemberian susu gratis tersebut berasal dari peternak sapi perah lokal bukan impor.

"Jadi, jangan pakai powder milk (susu bubuk), yang impor. Tapi kita bangun yang ada di Indonesia," tegasnya.

Bagi Sapi Perah ke Peternak

Adapun skema yang dapat diterapkan, ialah dengan membagikan sapi perah kepada tiap-tiap peternak untuk kemudian dikoordinasikan dengan koperasi terdekat.

"Saya rasa misal ini dari (pandangan) saya, 1 peternak diberi 3 sapi, 4 sapi, setelah itu nanti susunya disiapkan koperasi. Kan gabungan koperasi susu ada di Lembang, Jawa Timur, dan lainnya. Ini giat ekonominya akan luar biasa, karena peternaknya akan happy dapat sapi ya, tinggal dibuatkan skema dan standar," jelas Arief.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa program makan siang dan susu gratis akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Diketahui, pemberian makan siang dan susu gratis merupakan salah satu program unggulan pasangan Calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka yang masih memimpin hasil hitung cepat atau quick count oleh berbagai lembaga survei.

"Masuk (RAPBN 2025)," kata Airlangga kepada awak media di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, ditulis Sabtu (24/5).

Anggaran yang disediakan untuk program makan siang dan pemberian susu gratis tersebut berkisar Rp400 triliun. Namun, penyaluran anggaran akan dilakukan secara bertahap.

Dia menyebut, program pemberian makan siang dan susu gratis akan dibahas lebih lanjut dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Dia pun meminta masyarakat untuk bersabar menantikan hasil pembahasan pada Senin pekan depan.

"PPKF sedang dibahas, nanti Senin akan ada sidang kabinet. Jadi tunggu saja Senin," ungkap Ketua Umum Partai Golkar tersebut.