Japan Credit Rating Kembali Pertahankan Peringkat Utang Indonesia di BBB+

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga pemeringkat Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB+ (Investment Grade) dengan outlook stabil pada 22 Maret 2024.

Keputusan Japan Credit Rating ini mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat dan utang pemerintah yang terkendali. JCR memperkirakan utang pemerintah akan menurun secara gradual sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi dan defisit fiskal pemerintah.

Menanggapi keputusan JCR tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menuturkan, afirmasi rating Indonesia pada peringkat BBB+ dengan outlook stabil menunjukkan, di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini, pemangku kepentingan internasional tetap memiliki keyakinan yang kuat atas terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia.

Hal ini didukung oleh kredibilitas kebijakan serta sinergi bauran kebijakan yang kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan keuangan global dan domestik, merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga, termasuk penyesuaian lebih lanjut stance kebijakan bila diperlukan, serta terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

JCR menilai kinerja perekonomian Indonesia tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 diperkirakan mencapai 5%, didukung oleh konsumsi swasta dan investasi. Implementasi UU Cipta Kerja dipandang mampu meningkatkan penanaman modal asing (PMA) antara lain untuk pembangunan infrastruktur dan Ibu Kota Nusantara.

Dari sisi fiskal, kredibilitas kebijakan fiskal terjaga tecermin pada defisit fiskal yang kembali berada di bawah 3% dari PDB pada 2022 antara lain didukung oleh implementasi reformasi perpajakan dan realokasi belanja pemerintah. Selanjutnya pada 2023, defisit fiskal turun menjadi 1,66% (angka sementara) dan dipertahankan di bawah 3% untuk tahun 2024. 

Dari sisi eksternal, JCR memandang daya tahan ekonomi Indonesia terhadap gejolak eksternal tetap terjaga didukung oleh level cadangan devisa yang setara dengan 6,5 bulan impor. PMA terus meningkat didukung oleh perbaikan iklim investasi, serta kinerja transaksi berjalan dalam menghadapi tantangan dari penurunan harga komoditas. 

JCR sebelumnya mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB+ dengan outlook stabil (dua tingkat di atas level terendah Investment Grade) pada 27 Juli 2022.

Sebelumnya diberitakan, lembaga pemeringkat Fitch kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB, atau satu tingkat di atas level terendah investment grade dengan outlook stabil pada 1 September 2023.

Menurut Fitch, keputusan ini mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah yang baik serta rasio utang Pemerintah terhadap PDB yang rendah.

Pada sisi lain, Fitch melihat masih ada sejumlah tantangan yang perlu direspons, yaitu penerimaan Pemerintah yang masih rendah serta beberapa indikator struktural termasuk indikator tata kelola yang relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain pada peringkat yang sama.

Dari sisi eksternal, sejumlah indikator seperti transaksi berjalan menunjukkan perbaikan dibandingkan sebelum pandemi, meskipun akan kembali ke level normal dalam beberapa tahun ke depan, dengan asumsi bahwa penurunan harga komoditas akan berlanjut.

Menanggapi keputusan Fitch tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan, afirmasi rating Indonesia pada peringkat BBB dengan outlook stabil menunjukkan keyakinan kuat pemangku kepentingan internasional atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia yang tetap terjaga.

"Kepercayaan dunia internasional ini didukung oleh kredibilitas kebijakan yang tinggi dan sinergi bauran kebijakan yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi. Ke depan," jelas dia di Jakarta, Senin (4/9/2023).

 Bank Indonesia dikatakan akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan keuangan global dan domestik, merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan."

Pada laporannya, Fitch menilai ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 5% pada 2023 didukung oleh konsumsi domestik yang solid, di tengah pelemahan ekspor dan eskalasi risiko dari tertahannya pemulihan ekonomi China.

Pemilu pada 2024 diperkirakan tidak memengaruhi investasi, bahkan belanja Pemilu partai dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam enam bulan ke depan.

Dalam jangka menengah, ekonomi Indonesia diyakini akan memperoleh manfaat dari implementasi reformasi dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, termasuk pembangunan ibu kota baru, Nusantara.

Atas perkembangan tersebut, Fitch memperkirakan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah tumbuh 5,2% pada 2024 dan 5% pada 2025.

Pada sisi eksternal, setelah mencatat surplus pada dua tahun terakhir, Fitch memperkirakan transaksi berjalan akan mencatat defisit sebesar 0,3%-1,5% dari PDB pada 2023-2025, seiring penurunan harga komoditas.

Penanaman modal asing (PMA) diperkirakan meningkat didukung kelanjutan aktivitas hilirisasi yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap ekspor komoditas dan mendorong peningkatan ekspor manufaktur.

Terkait perkembangan harga, penerapan kebijakan moneter ketat dan sinergi dengan Pemerintah melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) diperkirakan mampu menurunkan inflasi sehingga mencapai kisaran sasaran 3%+1% pada akhir tahun 2023 dan ke sasaran baru 2.5%+1% pada 2024.

Fitch menilai penerapan kebijakan fiskal yang berhati-hati telah berhasil mengembalikan defisit fiskal ke level sebelum pandemi pada 2022, dan diperkirakan tetap terjaga di bawah 3% dari PDB untuk beberapa tahun ke depan.

Dari sisi penerimaan, dampak positif kenaikan tarif PPN terhadap penerimaan pada 2023 diperkirakan belum mampu menahan dampak negatif dari penurunan harga komoditas.

Namun demikian, dalam jangka menengah Fitch memperkirakan utang Pemerintah akan menurun dari level 38,9% dari PDB pada tahun 2023 menjadi 38,0% pada 2025.