Brasil Sukses Pindah Ibu Kota, Otorita IKN Berguru ke Pemkot Brasilia

Liputan6.com, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Distrik Federal Kota Brasília, Brasil. Kerja sama ini untuk pertukaran pengetahuan dan kerjasama antar-ibukota baru.

"Sebagai ibu kota baru Brasil, Kota Brasilia memiliki pengalaman dalam menjawab berbagai tantangan dalam menciptakan sebuah pusat pertumbuhan ekonomi dan politik baru yang berada di tengah negara. Hal-hal tersebut dapat menjadi pelajaran bagi IKN," ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangan resminya, Jumat (19/4/2024).

Salah satu hasil pertemuan tersebut menyepakati kerja sama yang lebih erat dan konkret antara kedua kota. Selama pertemuan tersebut, Gubernur Brasilia Ibaneis Rocha membagikan pengalamannya dalam membangun Kota Brasilia.

"Selain pengembangan kota, saya dan Gubernur Brasilia juga sepakat untuk bekerja sama dalam hal pengembangan kota pintar dan inisiatif penghijauan, pembangunan infrastruktur, pembangunan komunitas yang tangguh dan inklusif serta mitigasi iklim, upaya adaptasi, dan perencanaan komunitas dalam pembangunan perkotaan," imbuh Bambang.

Delegasi Otorita IKN berada di Brasília untuk menjalankan berbagai agenda bersama dengan Pemerintah Kota Brasil. Antara lain, untuk mengkaji sejarah pemindahan dan perencanaan kota Brasilia, serta tantangan pengelolaan pembangunan kota ini termasuk pengembangan permukiman dan transportasi perkotaan.

Pihak delegasi juga bertemu dengan para akademisi termasuk dari Universitas Brasilia yang memberikan perspektif tambahan dalam pembangunan kota baru.

Perayaan Pemindahan Ibu Kota

Kunjungan ini dilaksanakan bertepatan dengan bulan perayaan 64 tahun Brasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia, pada April 1960. Perjalanan pembangunan Brasilia selama enam dekade dianggap telah menghasilkan banyak pengetahuan yang bermanfaat dan dapat menjadi pelajaran berharga bagi pembangunan IKN.

Kerjasama ini juga sejalan dengan makin meningkatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Brazil, yang tahun ini menjadi tuan rumah G20.

Sekretaris Jenderal Hubungan Internasional Kota Brasilia, Paco Britto menyatakan kesiapan Kota Brasilia untuk mendukung pembangunan IKN.

"Bagi Kota Brasilia, kerjasama ini sangatlah penting, karena pemerintah kami saat ini tengah mendorong peremajaan Kota Brasilia di usianya yang ke-64," kata Paco.

"Oleh karena itu, kedua pemerintah kota dapat bertukar pengalaman dan bersama-sama membangun dua kota yang monumental, sekaligus menjawab tantangan urban masa kini," tuturnya.

Sebelumnya, Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair kembali mengunjungi Indonesia pada pekan ini. Dalam kunjungan yang kesekian kalinya ini, Tony Blair membahas rencana investasi di sektor energi baru terbarukan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam kunjungan ini, Tony Blair bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Tony Blair menjelaskan, Uni Emirat Arab (UAE) berencana untuk investasi panel surya di IKN. Investasi ini akan difasilitasi oleh Tony Blair Institute.

“Ini business to business akan masuk (investasi) dari UAE, detailnya nanti disampaikan, tetapi ini difasilitasi oleh Tony Blair institute,” kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, usai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Tony Blair.

Berdasarkan proposal yang akan dipelajari lebih lanjut oleh Indonesia, kata dia, proyek panel surya tersebut akan mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas 1,2 gigawatt.

Bahlil pun memastikan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan dilibatkan dalam proyek kerja sama ini.

“Pasti akan berkolaborasi dengan PLN, karena (sesuai) undang-undang kan (kewenangannya ada pada) PLN. Setelah itu baru kita rumuskan regulasinya,” ujar dia.

Namun, ia belum bisa memastikan kapan kontrak kerja sama proyek pembangunan panel surya itu akan ditandatangani oleh Indonesia dan UAE.

Selain investasi UAE, Presiden Jokowi dan Tony Blair juga mendiskusikan soal penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS) yang baik, untuk digunakan di IKN.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, kapasitas penyimpanan karbon diprioritaskan untuk penghasil karbon dalam negeri dengan porsi penyimpanan 70 persen.

Sementara pihak asing diizinkan menyimpan karbon di perut bumi Indonesia dengan porsi penyimpanan 30 persen, atas seizin kontraktor dan pemegang izin operasi CCS di Tanah Air.

“Ini diformulasikan agar menjadi sumber pendapatan baru negara, dan kita bisa kelola untuk memberikan insentif bagi industri yang masuk ke Indonesia,” tutur Bahlil.

Tony Blair Institute (TBI) for Global Change Indonesia merupakan salah satu lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam pengembangan IKN.