Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir menyoroti dampak dari maraknya penambangan ilegal, termasuk dengan berkurangnya pendapatan baik kepada perusahaan maupun negara. Dia menuturkan, transparansi pertambangan bisa jadi salah satu cara untuk mengurangi praktik tersebut.
Erick mengatakan, praktik ilegal itu terjadi di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. Dia mengatakan, memberantas penambang ilegal di kawasan konsesi bukan perkara mudah.
Baca Juga
"Kita harus terus menekan yang namanya illegal mining, tapi dengan memberikan solusi. Contoh banyak kasus-kasus di pertambangan sendiri ketika kita punya wilayah tertentu, tetapi tiba-tiba ada penggarap, dan itu tidak mudah," kata Erick Thohir kepada wartawan di Jakarta, dikutip Senin (22/4/2024).
Advertisement
Dia mengatakan, salah satu solusi yang bisa diambil adalah merangkul para penambang ilegal untuk kerja sama. Harapannya, langkah itu bisa turut berkontribusi pada peningkatan pendapatan, termasuk juga aspek pembayaran pajaknya.
"Karena itu sejak awal saya bilang, ya sudah bagaimana kita duduk dengan mereka, mencari solusi. Supaya jangan sampai ini belum bayar pajak, tidak tercatat, itu segala," ucapnya.
Guna mencatat produksi tambang tadi, termasuk di sektor timah, Erick mengusulkan perlu adanya transparansi. Misalnya mengacu pada Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA). Dia tak menutup kemungkinan membuka ruang untuk mencatatkan komoditas lainnya.
"Bahwa tidak hanya untuk batu bara, tapi juga masuk turunan lain seperti nikel, timah, macam-macam. Ini konteksnya bagaimana memberantas illegal mining ya dengan transparansi, dengan digitalisasi, dengan juga perbaikan kerja sama," ujar dia.
Hilirisasi-Perbaikan Setelah Tambang
Masih dalam konteks pertambangan, Erick Thohir menyoroti juga soal hilirisasi mineral yang tak sebatas pada nikel. Selanjutnya, menyasar pada bauksit hingga timah. Ini jadi salah satu upaya menciptakan nilai lebih dari bahan tambang yang dikeruk.
Kemudian, Erick juga melihat perlu adanya perbaikan pasca tambang. Misalnya, mengoptimalkan lubang bekas tambang hingga menanam kembali tumbuhan di wilayah bekas tambang.
"Bagaimana eks-eks pertambangan ini juga jangan menjadi aset terbengkalai. Sedangkan kalau itu bisa diperbaiki, di-replanting, apakah dijadikan danau, itu kan menjadi sumber income untuk ekonomi rakyat sekitarnya," urainya.
"Jadi selain illegal mining, value creation, tapi ini juga. Jadi itu policy saya," tegas Erick Thohir.
Advertisement
Sambut HUT ke-26 Kementerian BUMN, MIND ID Percepat Hilirisasi Komoditas Pertambangan
Sebelumnya, Kementerian BUMN memastikan kehadiran organisasi mampu memberi nilai tambah bagi warga sekitar operasional perusahaan yang memasuki usia ke-26 tahun pada Sabtu, 26 April 2024. Tidak terkecuali BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID.
Dalam perjalanannya, Kementerian BUMN terus mendorong perusahaan pertambangan milik negara untuk melakukan transformasi bisnis dengan melakukan hilirisasi barang tambang sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan.
Hilirisasi tersebut sudah sesuai dengan peta jalan Kementerian BUMN untuk meningkatkan nilai tambah, mendorong pengembangan industri manufaktur dalam negeri, dan meningkatkan daya saing produk hilirisasi tambang di pasar regional dan global.
"Kami segenap jajaran direksi dan karyawan MIND ID mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kementerian BUMN yang ke-26. Semoga Kementerian BUMN terus menjadi pelopor perubahan, berkontribusi nyata dan menggerakan Indonesia untuk terus maju," ujar Sekretaris Perusahaan MIND ID, Heri Yusuf seperti dikutip dari keterangan resmi, Senin (15/4/2024).
Sebagai induk perusahaan pertambangan milik negara, MIND ID terus berupaya mempercepat dan memaksimalkan hilirisasi komoditas pertambangan di Indonesia.
"Hadirnya MIND ID sebagai strategic holding industri pertambangan selain memastikan sinergi dan kolaborasi di setiap rantai bisnis antar Anggota Grup MIND ID, juga diharapkan dapat fokus mengembangkan bisnis hilirisasi,” ujar Heri.
Di bawah naungan MIND ID, setiap anggotanya sedang menjalankan berbagai proyek hilirisasi dengan perkembangan yang cepat.
Salah satunya adalah pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. SGAR tersebut memiliki kapasitas hingga 1 juta ton per tahun.
Pembangunan Smelter
SGAR dilengkapi oleh penghubung rantai pasokan antara mineral bijih bauksit dari PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dengan pabrik peleburan aluminium milik PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).
Pembangunan smelter tembaga juga sedang dijalankan oleh Anggota Grup MIND ID, PT Freeport Indonesia (PTFI) di kawasan ekonomi khusus (KEK) JIIPE Gresik, Jawa Timur. Smelter ini nantinya akan memproduksi hingga 600.000 ton katoda tembaga dan 35-50 ton emas per tahunnya.
Proyek yang dinamakan Smelter Manyar ini memiliki kapasitas pengolahan konsentrat tembaga sebesar 2 juta ton per tahun. Hasil pengolahan Smelter Manyar akan ditambahkan dengan kapasitas pengolahan smelter yang telah beroperasi, PT Smelting, dengan kapasitas pengolahan 1 juta ton konsentrat tembaga setiap tahun.
Dengan begitu, setelah Smelter Manyar beroperasi, PTFI mampu mengolah 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun.
Anggota Grup MIND ID lainnya, PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), juga sedang menyelesaikan pembangunan smelter feronikel. Proyek pembangunan pabrik di Halmahera Timur oleh ANTAM saat ini sudah memasuki tahapan commissioning.
Advertisement