Bermodal Rp 12,4 Miliar, Kawasan Pesisir Labuang Disulap Jadi Wisata Baru Majene

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merampungkan penataan Kawasan Pesisir Labuang di Kabupaten Majene sebagai destinasi wisata baru di Sulawesi Barat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, upaya penanganan permukiman kumuh perlu dilakukan secara kolaboratif dan terpadu dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) hingga tuntas.

"Penataan kawasan kumuh jangan hanya mengerjakan fisik yang sifatnya terbatas, tapi perlu perencanaan serta penataan yang komprehensif. Sehingga, permukiman kumuh dapat ditangani dengan tuntas, melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat," kata Menteri Basuki, Sabtu (27/4/2024).

Peningkatan kualitas permukiman pada kawasan seluas 16,7 ha tersebut di bawah koordinasi Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Pekerjaan konstruksi dilaksanakan pada 2023 dan telah selesai pada Januari 2024. Sehingga saat ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat.

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Wahyu Kusumosusanto berharap, Kawasan Pesisir Labuang yang telah ditata dapat terus dijaga, sehingga senantiasa menjadi kawasan yang tidak kumuh.

"Kami juga berharap kepada Pemerintah Kabupaten Majene dan masyarakat agar infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dengan baik dan dipelihara agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama," pintanya.

Lingkup Pekerjaan Kawasan

Lingkup pekerjaan kawasan meliputi pekerjaan drainase, workshop perahu, pekerjaan dermaga, area parkir, kios dan gazebo, ruang terbuka publik, pengaspalan jalan, penataan jalan dan tangga dermaga waterfront city, kalan setapak, Ruang Terbuka Hijau (RTH), tambatan perahu masyarakat hingga MCK, dengan nilai pekerjaan Rp 12,42 milliar.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Barat Evry Biaktama Meliala menambahkan, penataan kawasan pesisir Labuang ini diharapkan dapat mendukung kegiatan acara tahunan sandeq race yang diselenggarakan di Kabupaten Majene.

"Selain itu kawasan pesisir labuang Majene ini telah dimanfaatkan sebagai ruang terbuka publik dan tempat untuk berolahraga," ujar Evry.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengungkapkan nantinya semua ruas-ruas tol baru di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan diterapkan sistem bayar tol tanpa kartu atau Multi Lane Free Flow (MLFF).

"Untuk ruas-ruas tol baru (IKN) pasti akan menggunakan MLFF semuanya," ujar Kepala BPJT Danang Parikesit di sela-sela Seminar "Pemanfaatan Keandalan Data Elektronik Kepemilikan Kendaraan dalam Penegakan Hukum pada Pelaksanaan MLFF" di Jakarta, Senin.

Danang mengatakan, sementara ini BPJT mengusulkan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda untuk menjadi salah satu ruas yang akan diterapkan MLFF kepada Menteri PUPR.

"Kemungkinan salah satu ruas yang kita usulkan kepada bapak Menteri PUPR adalah Jalan Tol Balikpapan - Samarinda," katanya.

Menurut Danang, penerapan MLFF di jalan tol tersebut bertujuan untuk menyongsong digitalisasi di IKN.

Sebelumnya, BPJT Kementerian PUPR sudah mengidentifikasi ada enam ruas tol yang akan diuji coba MLFF, yakni Jagorawi, Jakarta-Cikampek, Dalam Kota, Jakarta Outer Ring Road (JORR) termasuk Ulujami-Pondok Aren-Serpong, Bali-Mandara, dan Balikpapan-Samarinda.

BPJT berencana melakukan uji coba transisi sistem transaksi tol nontunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) pada 1 Juni 2023 di Bali.

Danang Parikesit mengatakan uji coba dilakukan secara bertahap dengan pengguna selama masa transisi bisa langsung bertransaksi melalui sistem MLFF menggunakan aplikasi tanpa melewati palang tol. Namun gerbang untuk transaksi non-tunai konvensional tetap beroperasi.

Dengan MLFF, maka sistem transaksi tol akan lebih cepat karena pengguna tidak perlu lagi berhenti untuk menempelkan kartu elektronik, sehingga dapat mengurangi antrean di gerbang tol. Selain itu, MLFF membuat biaya operasional pengumpulan tol semakin efisien.

Pemilihan Bali telah melalui proses diskusi, mempertimbangkan bahwa ruas tol ini belum terlalu padat sehingga akan lebih mudah melaksanakan pengawasan untuk memastikan semua sistem berjalan dengan baik.