Indonesia Bidik jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia, Caranya?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, melaporkan strategi dan progres penguatan kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) kepada Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, Jumat (26/4/2024).

Pada kesempatan itu, Ma’ruf Amin menyampaikan beberapa arahan dan masukan terhadap penataan kelembagaan KNEKS.

Anas berharap agar hasil dari penataan kelembagaan ini memperkuat pemerintah dalam memajukan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

"Pemerintah concern pada penguatan kelembagaan KNEKS ini sebagai salah satu bagian ikhtiar menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/4/2024).

Penataan kelembagaan KNEKS ini dalam prosesnya telah melibatkan beberapa kementerian dan lembaga terkait, serta telah memasuki tahap akhir penyelesaian.

"Penguatan kelembagaan KNEKS ini dilakukan mulai dari penajaman fungsi, penguatan hingga ke komite di daerah," ungkap Anas.

Dalam pertemuan ini, Menteri Anas juga melaporkan terkait pembukaan 110.553 formasi aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama. Formasi tersebut diantaranya adalah penyuluh agama, penghulu, dosen di perguruan tinggi keagamaan negeri, dan lain sebagainya.

"Wapres menyampaikan apresiasi atas langkah kolaboratif Kementerian PANRB dan Kementerian Agama yang membuka ruang lebih luas pada formasi ASN bidang keagamaan hingga pendidikan keagamaan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta peran Islamic Development Bank (IsDB) bisa semakin diperkuat. Mengingat pentingnya multilateral bank dalam membantu banyak negara.

Permintaannya ini disampaikan salah satunya kepada Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan.

“Peran multilateral development bank seperti IsDB saat ini semakin penting dan diharapkan bisa menjembatani kesenjangan dan kebutuhan pembiayaan untuk negara-negara yang membutuhkan,” kata Sri Mulyani di Washington DC, dikutip Sabtu (20/4/2024).

Menjelang gelaran IsDB Annual Meeting 2024 di Riyadh sepekan mendatang yang juga merupakan peringatan 50 tahun berdirinya institusi ini, Menkeu menyampaikan IsDB perlu untuk melakukan reformasi.

Tujuannya menguatkan perannya dalam mendukung negara-negara anggota menghadapi tantangan global saat ini.

“IsDB juga perlu menjadikan operasinya lebih efektif dengan menyederhanakan beberapa prosedur pembiayaan dan semakin meningkatkan keterlibatan negara-negara anggota dalam mengarahkan kebijakan IsDB,” imbuh Menkeu Sri Mulyani.

Sebagai negara anggota terbesar ke-3, Menkeu berharap agar IsDB dapat semakin baik dalam membenahi tata kelola, prosedur, kapasitas, dan instrumen pembiayaannya sesuai dengan tema pertemuan mendatang yaitu Cherishing our Past Charting our Future: Originality, Solidarity and Prosperity.

Indonesia telah resmi menjadi pemegang saham terbesar ketiga di Islamic Development Bank (IsDB), setelah Arab Saudi dan Libya. Dewan Gubernur Islamic Development Bank secara aklamasi memberikan persetujuan atas proposal kenaikan saham Indonesia pada Sidang Tahunan IsDB ke-48 (10-13 Mei 2023) di Jeddah, Arab Saudi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir dalam kesempatan tersebut menyatakan, dengan adanya kenaikan saham di Islamic Development Bank, Indonesia akan mendapatkan beragam manfaat, baik secara strategis dan ekonomis.

"Mulai dari meningkatkan posisi tawar Indonesia di IsDB hingga meningkatkan potensi pembiayaan IsDB sampai dengan 3,5-4 kali lebih besar," kata Sri Mulyani melalui akun Instagram @smindrawati, Minggu (14/5/2023).

"Saya harap dengan adanya kenaikan saham ini, kerja sama antara Indonesia dan IsDB dapat semakin menguat serta membawa kesejahteraan bagi seluruh umat," ujar dia.

Sri Mulyani menceritakan, hubungan Indonesia dengan Islamic Development Bank telah terjalin begitu lama. Keanggotaan Indonesia pada IsDB dimulai sejak 12 Agustus 1974, bahkan jadi salah satu anggota pendirinya.

Sebelum punya porsi tiga terbesar, Sri Mulyani menyebut, Indonesia merupakan pemegang saham terbesar ke-12 dengan total penyertaan modal sebesar USD 1.511 juta, atau 2.25 persen dari total modal ditempatkan IsDB.

Adapun sejak berdiri sampai dengan 2022, IsDB Group sendiri telah menyetujui pembiayaan untuk Indonesia sebesar USD 6,3 miliar.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga telah menyampaikan strategi untuk melakukan kenaikan saham khusus, atau Special Capital Increase (SCI). Kenaikan saham ini akan menempatkan Indonesia pada posisi pemegang saham ke-3 setelah Saudi Arabia dan Libya dengan kenaikan saham sebesar 8,43 persen.

"Post-SCI ini akan terjadi dilusi untuk seluruh pemegang saham. Sehingga hasil final shareholding Indonesia menjadi 7,94 persen. Board of Governors IsDB telah menyetujui SCI ini pada IsDB Annual Meetings 12 Mei 2023," terang Sri Mulyani.