Alokasi Pupuk Bersubsidi 2024 di NTT Ditambah, Segini Jumlahnya

Liputan6.com, Jakarta Petrokimia Gresik blusukan ke kios-kios dan distributor hingga pulau terluar Indonesia yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini dilakukan dalam rangka sosialisasi penambahan alokasi pupuk 2024 yang telah ditetapkan Pemerintah dari 4,7 juta menjadi 9,55 juta ton.

Direktur Keuangan dan Umum Petrokimia Gresik, Robby Setiabudi Madjid menyampaikan, penambahan alokasi pupuk bersubsidi 2024 juga terjadi di NTT. Antara lain alokasi Urea dari sebelumnya hanya 36.408 ton menjadi 62.228 ton.

Kemudian alokasi NPK juga bertambah menjadi 70.244 ton dari alokasi awal 32.858 ton, begitu juga NPK Kakao yang alokasinya bertambah menjadi 659 ton dari sebelumnya 95 ton.

"Kami sudah keliling ke distributor dan kios-kios yang ada di NTT, seperti ke Maumere. Kami juga melihat blusukan ke distributor dan kios di Kepulauan Rote yang menjadi wilayah paling selatan Indonesia. Sosialisasi ini kami lakukan agar penambahan alokasi ini bisa dioptimalkan oleh petani untuk mendorong produktivitas pertanian di NTT, dan ketahanan pangan baik lokal maupun nasional," ujar Robby dikutip Jumat (17/5/2024).

Agar petani dapat mengoptimalkan penambahan alokasi ini, tambahnya, Petrokimia Gresik telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi yang cukup di gudang-gudang lini II (provinsi) maupun lini III (kabupaten/kota) di NTT.

Adapun stok pupuk bersubsidi yang disiapkan Petrokimia Gresik untuk NTT, hingga per tanggal 14 Mei 2024 sebanyak 20.557. Persediaan tersebut jauh melampaui stok minimal yang diwajibkan oleh Pemerintah.

Rinciannya, stok Urea bersubsidi sebanyak 12.827 ton atau sekitar 352 persen dari stok minimal yang dipersyaratkan Pemerintah, yaitu 2.324 ton. Sementara persediaan stok NPK di NTT saat ini sebanyak 7.730 ton atau 298 persen dari ketentuan minimum sebesar 2.594 ton. 

"Stok tersebut aman untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi petani selama 14 hari kedepan. Kami akan terus memastikan ketersediaan pupuk terjaga sehingga penambahan alokasi yang telah dilakukan pemerintah benar-benar memberikan dampak positif," ujar Robby.

Ia mengungkapkan, penyerapan pupuk bersubsidi di NTT saat ini perlu dioptimalkan. Realisasi penyaluran Urea di NTT hingga Mei 2024 ini baru di angka 17 persen dari alokasi atau 10.378 ton, kemudian NPK juga masih 14 persen atau 9.828 ton.

Sementara itu, dengan kemudahan penebusan pupuk bersubsidi yang hanya menggunakan KTP, pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi juga semakin diperketat. Untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai Permentan Nomor 01 Tahun 2024, petani harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK). Beleid ini menyebutkan, pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, serta subsektor tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan subsektor perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi.

Dari jenis-jenis usaha tani tersebut, ditetapkan bahwa kriteria luas lahan yang diusahakan maksimal 2 hektare termasuk di dalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada aturan baru ini, e-RDKK dapat dievaluasi 4 (empat) bulan sekali pada tahun berjalan. Dengan kata lain, petani yang belum mendapatkan alokasi bisa menginput pada proses pendaftaran pada proses evaluasi di tahun berjalan.

Terakhir Robby menambahkan, selain blusukan ke kios dan distributor, pihaknya juga bertemu dengan tokoh pangan di NTT dan para petani langsung di lapangan. Kegiatan ini dilakukan selain untuk mesosialisasikan penambahan alokasi dan kemudahan penebusan pupuk bersubsidi, juga bertujuan untuk menjaring aspirasi dalam upaya meningkatkan layanan penyaluran pupuk bersubsidi di NTT.

"Harapannya, penambahan alokasi pupuk bersubsidi dan kemudahan penebusan yang diberikan oleh Pemerintah benar-benar memberikan dampak besar bagi produktivitas pertanian, khususnya di NTT," pungkasnya.