Menko Luhut Ingin Indonesia Kantongi Cuan dari Penjualan Karbon

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya alamnya secara berkelanjutan dan menghasilkan pendapatan dari penjualan karbon. 

Berdasarkan penelitian berbagai lembaga termasuk Mc Kinsey Indonesia, diperkirakan memiliki Nature Based Solutions (NBS) atau Ecological Based Approach (EBA) yang mencapai 1,5 GT CO2eq per tahun, sekitar USD 7, 1 miliar atau Rp 112,5 triliun.

"Saat kita berupaya menuju masa depan net-zero. Mengacu pada Konsensus COP28 UEA, semua pihak berkomitmen untuk beralih dari bahan bakar fosil, mempercepat pengurangan emisi NDC yang ambisius dan berskala ekonomi, dan mendorong tiga kali lipat energi terbarukan dan dua kali lipat efisiensi energi pada tahun 2030," ujar Menko Luhut dikutip dari keterangan tertulis yang disiarkan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (Kementerian ESDM), Senin (20/5/2024).

Menurut Luhut, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya alamnya secara berkelanjutan. Kemudian menghasilkan pendapatan dari penjualan karbon melalui mekanisme carbon pricing yang berstandar internasional.

"Indonesia diberkati dengan sumber daya alam yang sangat besar yang dapat digunakan untuk mengatasi perubahan iklim. Berdasarkan beberapa penelitian, termasuk McKinsey pada tahun 2023, Indonesia memiliki potensi Nature Based Solutions (NBS) atau Ecological Based Approach (EBA) yang sangat besar dari upaya mitigasi hingga 1,5 GT CO2eq per tahun, sekitar Rp 112,5 triliun atau USD 7, 1 miliar," ujar Menko Luhut.

Luhut juga menyinggung inisiatif Indonesia sela-sela KTT G20 yakni Global Blended Finance Alliance (GBFA) yang juga dapat menjadi solusi mengahadapi tantangan global perubahan iklim.

"GBFA juga mendukung pencapaian SDGs untuk negara-negara berkembang, LDCs, negara kepulauan, dan Kolaborasi Global Selatan. Melalui GBFA, kami meletakkan dasar bagi perubahan transformatif, memanfaatkan keuangan campuran dan pengetahuan masa depan untuk mempercepat penciptaan nilai dan investasi di sektor-sektor ekonomi utama seperti energi, hutan, ekonomi biru, termasuk hutan bakau dan lamun, kesehatan infrastruktur, dan keberlanjutan pariwisata," paparnya.

"GBFA bukan hanya solusi untuk mengatasi transisi energi, namun Indonesia juga memimpin dalam bidang hutan dan bakau sebagai bagian dari solusi berbasis alam untuk aksi iklim," pungkas Luhut.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah transaksi di bursa karbon mencapai Rp 35,31 miliar. Itu merupakan angka akumulasi sejak bursa karbon meluncur pada September 2023 lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, kinerja perdagangan di bursa karbon terus mengalami peningkatan. Dari sisi volume per April 2024, tercatat sebesar 572 ribu ton CO2 equivalen yang diperdagangkan.

"Pada bursa karbon sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga April 2024 tercatat 57 pengguna jasa yang dapat izin total volume 572 ribu ton CO2 equivalent dan akumulasi nilai sebesar Rp 35,31 miliar," ujar Inarno dalam Konferensi Pers Rapar Dewan Komisioner Bulanan April 2024, Senin (13/5/2024).

Dia menyampaikan, transaksi dalam bursa karbon itu masih bisa meningkat kedepannya. Mengingat, besaran transaksi tadi baru dilakukan oleh sedikit pengguna jasa yang mengantongi izin.

Inarno mengatakan, saat ini ada 3.758 pendaftar yang tercatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Artinya, potensi perdagangan karbon masih terbuka lebar.

Selain itu, dia juga melihat banyaknya potensi unit karbon yang bisa diperdagangkan.

"Tentunya kedepan potensi bursa karbon masih sangat besar mempertimbangkan terdapat 3.758 pendaftar yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRN PPI dan tingginya potensi unit karbon yang dapat ditawarkan," bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sejak diluncurkan bursa karbon pada 26 September 2023 hingga 29 Februari 2024, tercatat 50 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 501.910 ton Co2 ekuivalen.

"Akumulasi nilai sebesar Rp 31,36 miliar, dengan rincian 31,39 persen di Pasar Reguler, 9,69 persen di Pasar Negosiasi dan 58,92 persen di Pasar Lelang," kata Kepala Eksekutif Pengawas pengawas pasar modal, keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi, dalam Konferensi Pers RDK Bulanan Februari 2024, secara virtual, Senin (4/3/2024).

OJK melihat ke depan potensi Bursa Karbon masih sangat besar mempertimbangkan terdapat 3.453 pendaftar yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), dan tingginya potensi unit karbon yang ditawarkan.

Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Sebagai informasi, bursa karbon merupakan sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan unit karbon, dengan tujuan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.

Teknis perdagangannya, perusahaan yang menghasilkan emisi karbon dioksida dalam jumlah lebih sedikit dapat menjual kredit karbon kepada perusahaan yang menghasilkan banyak karbon dioksida.