Peringatan Hari Metrologi Sedunia, Kemendag Ingatkan Kebijakan Perdagangan Harus Perhatikan Hal Ini

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengatakan, kebijakan perdagangan yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan sosial.

"Hal ini meliputi perlindungan terhadap lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam perdagangan internasional," kata Moga dalam Puncak Peringatan Hari Metrologi Sedunia 2024, Senin (20/5/2024).

Moga menyampaikan, metrologi legal memberikan jaminan kebenaran pengukuran untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan berdaya saing global, serta melindungi kepentingan umum dalam rangka mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

"Dengan menerapkan strategi perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam perekonomian global, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.

Dalam sambutannya, Moga menyampaikan, perekonomian Indonesia pada kuartal I-2024 tumbuh sebesar 5%, lebih rendah dibandingkan dengan capaian periode yang sama 2023 yang tumbuh sebesar 5,03%. Kendati begitu, menurut proyeksi IMF pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dan 2025 tetap akan tumbuh 5%.

Hal itu didorong oleh kontribusi sektor perdagangan baik kinerja ekspor barang dan jasa maupun konsumsi rumah tangga, masih tetap akan mendominasi pertumbuhan ekonomi. Bahkan surplus neraca perdagangan pada triwulan I-2024 mencapai sebesar USD 7,31 miliar dan melanjutkan trend surplus sejak Mei 2020, sehingga Indonesia berhasil mencatatkan trans surplus perdagangan selama 47 bulan berturut-turut.

Pada triwulan pertama 2024 tren inflasi Indonesia juga bergerak membaik inflasi nasional secara kumulatif sebesar 0,52%, angka ini menunjukkan bahwa kelompok makanan minuman dan tembakau yang selama ini selalu memberikan andil inflasi terbesar mengalami penurunan signifikan.

Bahkan pada April 2023 inflasi nasional secara tahunan sudah berada di bawah target pemerintah sebesar 4% yaitu 3,05% yoy. Oleh karena itu, untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif ke depannya, maka diperlukan kebijakan perdagangan yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ekonomi Indonesia terganggu imbas 26.000 kontainer tertahan di pelabuhan. Bahkan, sejumlah bahan baku industri pun turut tertahan.

Dia mengatakan, puluhan ribu kontainer barang tertahan di pelabuhan itu mengganggu alur barang di pelabuhan secara keseluruhan.

"Sejak Permendag 36/2024 dimana memang mempersyaratkan agar kontainer keluar itu dengan berbagai persyaratan termasuk dalam hal ini pertimbangan teknis dari instansi terkait, sehingga memang dari sisi volume maupun dari sisi alur barang itu sangat tertahan dengan adanya penumpukan tersebut," ujar Sri Mulyani di Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (18/5/2024).

Tercatat, ada 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian, ada 9.111 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari keduanya didapat total lebih dari 26.000 kontainer yang tertahan.

Menkeu bilang, hal tersebut turut mengganggu kegiatan ekonomi nasional. Pasalnya, ada sejumlah bahan baku industri untuk kegiatan manufaktur yang tak bisa segera diolah.

 "Nah ini menimbulkan tentu saja dampak terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi. Terutama untuk impor barang-barang bahan baku yang dibutuhkan untuk suplai chain dan kegiatan-kegiatan manufaktur di Indonesia," tuturnya.

Dia menyambut baik terbitnya Permendag 8/2024 yang melakukan relaksasi aturan barang tersebut untuk masuk. Dia pun meminta pihak terkait bisa memproses beberapa persyaratan terbaru.

"Kami dari Kemenkeu DJBC menyambut gembira perubahan Permendag 36/2024 menjadi Permendag 8/2024 yang menyederhanakan proses persyaratan untuk pelepasan kontainer tersebut dengan tadi pengubahan persyaratan menjadi hanya laporan surveyor," kata dia.

"Namun karena sudah ada 17.304 kontainer dan 9.111 kontainer di tj perak tentu laporan surveyor juga harus di segerakan sehingga dia tidak menjadi bottle neck baru," imbuh Sri Mulyani.

Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024. Aturan ini akan memuluskan puluhan ribu kontainer yang semula tertahan di beberapa pelabuhan Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada tahap awal, Sabtu 18 Mei 2024 ini, sebanyak 30 kontainer bisa dilepas dengan landasan aturan baru tersebut. Sedikitnya ada 13 kontainer yang diizinkan keluar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Yang akan keluar hari ini dari (Pelabuhan Tanjung) Priok 13 kontainer. Dimana 5 kontainer dengan 2 dokumen impor PIB (Pemberitahuan Impor Barang) itu dan 8 kontainer dalam hal ini berupa barang-barang yang membutuhkan laporan surveyor (LS) dari dalam negeri," kata Sri Mulyani di Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (18/5/2024).

Sementara itu, pada saat yang sama, akan dikeluarkan sebanyak 17 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Landasan aturannya sama, yakni Permendag 8/2024.

"Artinya dengan tadi malam sudah dikeluarkan Permendag (Nomor 8 Tahun 2024) kita langsung bisa mengeluarkan 13 kontainer di sini dan 17 di Tanjung Perak," kata Sri Mulyani.

Kendati masih tahap awal, dan masih perlu proses untuk barang lainnya, Bendahara Negara menegaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan ke depannya.

"Nanti kita akan monitor bersama perkembangan dan tentu kalau ada hal-hal yang masih menghambat nanti kita juga akan terus monitor dan atasi," tegas dia.