IMF Menghadap Sri Mulyani Mau Laporan, Soal Apa?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan dari International Monetary Fund (IMF) dalam rangka kajian ekonomi dan keuangan dari negara anggota IMF, salah satunya Indoensia.

"Salah satu tugas @the_imf adalah menyelenggarakan kajian (assement) ekonomi dan keuangan dari negara anggota tiap tahunnya yang dikenal sebagai Article IV (pelaksanaan pasal 4 dari Article Agreement IMF dengan seluruh anggota)," tulis Sri Mulyani diakun instagram pribadinya @smindrawati, Selasa (4/6/2024).

Menkeu menjelaskan, bahwa tim IMF mengunjungi suatu negara untuk mengumpulkan informasi ekonomi dan keuangan, lalu berdiskusi serta memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan ekonomi di negara tersebut.

"Sore ini, saya menerima tim Article IV IMF yang terdiri dari IMF Mission Chief to Indonesia María González-Miranda, IMF FSAP Mission Chief Ranjit Ajit Singh, IMF Resident Representative for Indonesia Dennis Botman, dan tim ekonom dari IMF. Mereka hadir untuk menyampaikan laporan atas pelaksanaan assesment tersebut," ujarnya.

Siapkan Laporan

Kata Bendahara negara ini, tim ekonomi IMF menyampaikan laporan antara lain, pertumbuhan yang diproyeksikan masih berlanjut, kehati-hatian fiskal yang perlu dijaga.

Kemudian mereka juga menyampaikan terkait tantangan dinamika global dan higher for longer terhadap pilihan kebijakan makro, moneter dan fiskal, juga assement tentang risiko sektor keuangan dan pentingnya melakukan reformasi struktural untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Diskusi yang kritis dan baik. Laporan Article IV IMF akan dibahas oleh Board of Director IMF. Berbagai pandangan IMF bermanfaat bagi perbaikan kebijakan dan kinerja ekonomi - serta menjadi sinyal bagi pelaku ekonomi mengenai arah kebijakan ekonomk suatu negara," pungkas Menkeu.

Dana Moneter Internasional (IMF) buka suara terkait ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan China, menyusul langkah Presiden Joe Biden menaikkan tarif impor pada kendaraan listrik dan barang lainnya dari China.

Mengutip CNBC International, Senin (20/5/2024) juru bicara IMF Julie Kozack mengatakan, bahwa AS akan lebih terbantu dengan mempertahankan sistem perdagangan terbuka daripada menerapkan bea masuk baru terhadap barang-barang China.

Kozack menilai, pembatasan perdagangan yang diumumkan Biden dapat mendistorsi perdagangan dan investasi, serta memecah rantai pasokan dan memicu tindakan serupa.

Advertisement "Fragmentasi seperti ini bisa sangat merugikan perekonomian global," ujar Kozack dalam sebuah konferensi pers.Ia mengungkapkan, IMF mengidentifikasi sekitar 3.000 pembatasan perdagangan global pada tahun 2023, naik dari 1.000 pembatasan pada tahun 2019.

Skenario Terburuk

Dalam skenario terburuk, ada risiko  fragmentasi blok-blok geopolitik sehingga mengurangi output ekonomi global sekitar 7% atau setara dengan menghilangkan PDB sebesar gabungan Jepang dan Jerman.

"Sehubungan dengan tarif, pandangan kami adalah bahwa AS akan lebih terlayani dengan mempertahankan kebijakan perdagangan terbuka yang penting bagi kinerja perekonomiannya," jelas Kozack.

"Kami juga mendorong AS dan China untuk bekerja sama menuju solusi yang mengatasi kekhawatiran mendasar yang memperburuk ketegangan perdagangan antara kedua negara," pungkasnya.

Selain itu, Kozack juga menyebut, Deputi Pertama Direktur Pelaksana IMF Gita Gopinath akan melakukan perjalanan ke Beijing dari 26 hingga 29 Mei mendatang untuk bertemu dengan pejabat pemerintah mengenai tinjauan tahunan Pasal IV IMF mengenai kebijakan ekonomi China.

Kenaikan tarif impor yang diumumkan AS pada China baru-baru ini juga mencakup produk tenaga surya, semikonduktor, hingga pasokan medis.