Pertamina Patra Niaga RJBB Gencar Sosialisaikan QR Code Pertalite di Jawa Bagian Barat

Liputan6.com, Jakarta Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pengguna Pertalite agar mendaftarkan kendaraannya dan mendapatkan QR Code.

Upaya ini dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam rangkaian mewujudkan Subsidi Tepat di wilayah operasional Regional Jawa Bagian Barat yang mencakup Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Pjs. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Joevan Yudha Achmad menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Regional Jawa Bagian Barat agar implementasi Subsidi Tepat Pertalite dapat terlaksana dengan optimal.

“Program Subsidi Tepat Pertalite telah diimplementasikan di seluruh wilayah termasuk di Regional Jawa Bagian Barat. Tujuan Subsidi Tepat Pertalite adalah untuk melakukan pendataan sekaligus pencatatan pengguna serta volume transaksi Pertalite sehingga penyaluran BBM dapat tepat sasaran sesuai dengan aturan yang berlaku dan berjalan dengan optimal,” ungkap Joevan.

Pertamina Patra Niaga juga terus meningkatan koordinasi dengan stakeholder dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program Subsidi Tepat BBM mulai dari pendataan dokumen kendaraan yang didaftarkan hingga proses transaksi pembelian Pertalite di SPBU.

“Kami juga berharap adanya dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya bagi yang belum melakukan pendaftaran Subsidi Tepat Pertalite sehingga saat bertransaksi di SPBU dapat menggunakan QR Code dan transaksi tersebut dapat tercatat dan sesuai dengan peruntukannya,” tutupnya.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan langkah ini diambil sebagai upaya perusahaan untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan, mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan Pemerintah untuk produk Pertalite.

“Untuk masyarakat tidak perlu khawatir,prosesnya mudah, tinggal mendaftarkan kendaraannya di website subsiditepat.mypertamina.id untuk mendapatkan QR Code,” terang Irto.

Irto melanjutkan saat ini uji coba QR Code Pertalite sudah dijalankan di 41 Kota/Kabupaten dan akan segera diperluas di seluruh wilayah Indonesia. Hingga awal Juni 2024, tercatat lebih dari 3,44 juta pengguna Pertalite telah memiliki QR Code.

“Skemanya akan mirip seperti pendaftaran pengguna Solar Subsidi (Biosolar). Mulai dari uji coba hingga nanti ada penerapan full QR Code di wilayah secara bertahap. Dan kami tegaskan ini adalah pendataan, bukan pembatasan. Jika ada kesulitan atau kendala bisa menghubungi Pertamina Call Center 135,” terang Irto.

Masyarakat yang sudah terdaftar juga mulai terbiasa bertransaksi menggunakan QR Code-nya. Pada awal Juni 2024, sekitar 600 ribu transaksi pembelian Pertalite sudah tercatat menggunakan QR Code sejak program ini digulirkan pada pertengahan tahun 2023 lalu.

"Artinya memang ketika sudah mendaftar dan sudah terbiasa dengan prosesnya, pengguna tidak ada keluhan dan pembelian tetap mudah. Kami akan terus gencarkan sosialisasi sehingga ketika uji coba diperluas, masyarakat tidak perlu ragu lagi mendaftarkan kendaraan dan menggunakan QR Code-nya," tutup Irto.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar 18,84 juta - 19,99 juta Kilo Liter (KL). Usulan BBM subsidi tersebut terdiri dari minyak tanah sebesar 0,51 - 0,55 juta KL dan minyak solar sebesar 18,33 - 19,44 juta KL.

"Kami mengusulkan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN TA 2025 sebesar 18,84 - 19,99 juta KL," ujar Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Arifin menjelaskan bahwa pemerintah terus memberikan subsidi tetap untuk BBM Solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah, dengan pengendalian volume dan mengontrol kelompok atau sektor yang berhak mendapatkan manfaat.

Pemerintah mempertimbangkan perkembangan indikator ekonomi makro, terutama ICP dan nilai tukar Rupiah, saat menentukan besaran subsidi tetap Solar.

"Dalam RAPBN T.A. 2025, kami mengusulkan Subsidi Tetap untuk Minyak Solar sebesar Rp1.000 - Rp3.000 per liter dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah," kata Arifin.

Hal ini perlu dilakukan mengingat harga keekonomian minyak solar mencapai Rp12.100/liter sedangkan Harga Jual Eceran sebesar Rp6.800/liter.

Minyak solar masih banyak dipergunakan untuk transportasi darat, transportasi laut, kereta api, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha mikro, dan pelayanan umum, sehingga diperlukan upaya menjaga harga jual eceran minyak solar.

Di kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar menyampaikan bahwa solar subsidi masih banyak disalahgunakan untuk kegiatan pertambangan. Hal ini terjadi karena disparitas harga solar yang tinggi antara harga subsidi dan harga non-subsidi di pasaran.

"Mereka membeli solar bersubsidi dengan harga murah dan kemudian menjualnya kembali ke industri pertambangan dengan harga yang lebih tinggi," terangnya.

Di akhir sambutannya, Arifin menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penyaluran BBM bersubsidi dan melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan. "Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan," tutupnya.