Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun Tak Bebani APBN, Tim Prabowo-Gibran Beri Bukti

Liputan6.com, Jakarta Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono mengaskan alokasi anggaran makan bergizi gratis tak mengganggu APBN 2025. Diketahui, pemerintah mulai mengalokasikan Rp 71 triliun untuk program makan siang gratis andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Thomas menegaskan angka alokasi itu merupakan rumusan yang disepakati antara pemerintahan saat ini dan pemerintahan Prabowo-Gibran selanjutnya. Meski, keputusan finalnya masih harus menunggu siklus pembahasan Rancangan APBN 2025 bersama DPR RI.

"Tentunya kita harus menunggu proses siklus APBN di DPR nanti, itu juga penting digarisbawahi. Kami sangat mengikuti siklus tersebut jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati siklus APBN tadi," tutur Thomas dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia mengatakan, angka Rp 71 triliun sebagai alokasi awal makan siang gratis di anggaran perdana Prabowo Subianto merupakan dana yang cukup. Meski, pada awalnya program makan siang gratis ini akan dilakukan secara bertahap.

Dia memastikan, pemerintah Prabowo-Gibran akan menggenjot hingga program ini terlaksana 100 persen. Pada konteks itu, pihaknya memastikan tetap melihat kemampuan dari kas negara.

"RP 71 T buat kami adalah suatu angka yang sangat baik, tadi ibu Menteri Keuangan menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan Pak Prabowo Subianto secara bertahap," kata dia.

"Fungsinya bertahap tapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas dan tentunya kita ingin mencapai target 100 persen secepat mungkin dengan prinsip bahwa postur fiskal jadi prinsip utama," sambung Thomas.

Tak Ganggu Defisit APBN 2025

Lebih lanjut, Thomas memastikan alokasi anggaran makan siang bergizi gratis senilai Rp 71 triliun tidak akan mengganggu besaran target defisit anggaran perdana Prabowo-Gibran. Diketehui, rentang defisit APBN 2025 berada di 2,29-2,82 persen.

"Kami juga ingin menerkankan bahwa Presiden terpilih komit terhadap defisit atau target defisit yang akan disepakat oleh pemerintah sekarang dan DPR," tegasnya.

"Selama beberapa minggu terkahir banyak berita-berita, nah disini kami sebagai tim gugus tugas ingin nyatakan secara gamblang bahwa dengan angka Rp 71 T terebut, dengan kesepakatan tersebut, artinya defisit APBN itu, range itu artinya terjamin," sambung Thomas Djiwandono.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alokasi anggaran Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau makan siang gratis. Menurutnya itu jadi alokasi secara bertahap.

Sri Mulyani menyampaikan telah menjalin komunikasi dengan tim utusan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Termasuk untuk menyesuaikan besaran anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Banyak pertanyaan mengenai program prioritas makanan bergizi gratis, kami telah berkomunikasi dengan presiden terpilih bapak prabowo dan timnya dan ini untuk memberikan clarity mengenai bagaimana makaan bergizi gratis akan fit dalam RAPBN 2025," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia mengakui, Prabowo sudah menyepakati alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis andalannya sebesar Rp 71 triliun. Ini merupakan anggaran untuk tahap pertama di tahun perdana Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Presiden terpilih bapak Prabowo telah menyampaikan beliau menyetujui pelaksanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025," bebernya.

Bendahara Negara menjelaskan, angka Rp 71 triliun itu sudah masuk dalam postur anggaran RAPBN 2025 dengan desain defisit 2,29-2,82 persen. Dia menyatakan kepastiannya akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Paripurna DPR RI, 16 Agustus 2024 mendatang.

"Angka Rp 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 hingga 2,82 (persen), angka Rp 71 triliun bukan merupaka ontop diatas itu, tapi sudah didalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan bapak pre sjokowi 16 Agustus," urainya.

Namun, rincian mengenai teknis dan pembagian anggarannya, Sri Mulyani enggan berbicara banyak. Dia menyerahkan hal itu ke tim sinkronisasi pemerintahan sebagai utusan Prabowo Subianto.

"Detail mengenai program MBG nanti akan dijelaskan tim dari presiden terpilih. Namun untuk postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh pak presiden terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun," pungkasnya.