Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Bos Surveyor Indonesia Sebut Aturan Anti-deforestasi Eropa Sering Berubah, Apa Solusinya?

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Sandry Pasambuna mengatakan kebijakan negara di dunia soal risiko deforestasi produk perkebunan kerap berubah

oleh Arief Rahman H diperbarui 25 Jun 2024, 11:31 WIB

Diterbitkan 25 Jun 2024, 11:31 WIB

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Sandry Pasambuna dalam sebuah workshop, di Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, dikutip Selasa (25/6/2024). (dok: Arief)

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Sandry Pasambuna mengatakan kebijakan negara di dunia soal risiko deforestasi produk perkebunan kerap berubah. Maka, diperlukan langkah cepat untuk memastikan produk asal Indonesia memenuhi kriteria.

Diketahui, salah satu yang tengah jadi sorotan adalah kebijakan anti deforestasi Eropa atau European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) yang menetapkan kriteria produk perkebunan berdasarkan basis risiko deforestasinya. Salah satu yang disorot adalah kelapa sawit.

Selain UEDR, Sandry mencatat juga ada kebijakan US Forest Act dan kebijakan serupa lainnya di Inggris. Dia bilang, kriteria kebijakan itu kerap berubah setiap tahun.

"Ini semua punya requirement yang tinggi dan setiap tahun selalu berubah, suatu saat nanti ketika kita tidak mengikuti requirement atau aturan-aturan yang dibuat EUDR, UK Dilligence Requirement, US Forest Act, ini akan mempersulit ekspor kita keluar," ungkap Sandry dalam sebuah workshop, di Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, dikutip Selasa (25/6/2024).

Untuk itu, perlu adanya satu sistem yang memperkuat ketertelusuran produk perkebunan Indonesia, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, hingga karet. Dengan basis data dalam satu platform Dasbor Nasional, produk Indonesia bisa ditelusuri dan menunjukkan risiko atas deforestasinya.

Sandry mengatakan, konsep serupa berhasil di beberapa negara Eropa. Dipastikannya, sudah berjalan di Spanyol dan Jerman.

"Nah untuk itu (diperlukan) kehadiran Dasbor Nasional untuk mempertahankan devisa hasil ekspor komoditi pangan dan agribisnis sehingga ini akan memudahkan untuk ekspor ke luar," katanya.

"Itu sangat penting sekali, pada saat kami berkunjung ke Spanyol dan Jerman banyak hal yang kami dapatkan dimana keberadaan National Dashborad ini sangat penting untuk kita semuanya," terang dia.

Pendataan Komprehensif

PT Surveyor Indonesia (PTSI) terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki (dok: PTSI)

Perlu diketahui, PT Surveyor Indonesia ditunjuk sebagai bagian dari Komite Teknis Dasbor Nasional. Tugasnya adalah bertanggung jawab atas pengembangan sistem ketertelusuran rantai pasok komoditi perkebunan berkelanjutan.

Hal ini merujuk pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 178 tentang Komite Pengarah Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan Indonesia.

Sandry menegaskan, platform dengan cakupan nasional ini akan berperan sebagai pendataan yang komprehensif. Nantinya, akan menjadi acuan bagi peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar global.

"Nah, National Dashborad ini diperlukan untuk pendataan yang komprehensif dan tersinkronisasi sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan daya saing produk Indonesia sesuai permintaan pasar global," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut uji coba dasbor nasional, PT Surveyor Indonesia dan Kementerian Pertanian turut menggelar workshop fungsi platform Dasbor Nasional. Terutama kaitannya dengan peran pemerintah daerah dan pekebun swadaya dalam rantai pasok komoditas perkebunan melalui integrasi STDB di dalam platform Dasbor Nasional.

Adapun penyelenggaraan workshop ini dilakukan sebagai bagian dari series dialog Jurisdictional Collective Action Forum Dialogue (JCAF) ke-26 dengan dukungan dari Tropical Forest Alliance (TFA) dan Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD).

Pantau Rantai Pasok

Hamparan kebun sawit yang masuk dalam program peremajaan sawit rakyat PTPN V. (Liputan6.com/M Syukur)

Sebelumnya, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian tengah menyiapkan produk perkebunan Indonesia untuk bisa bersaing di tengah kebijakan anti deforestasi Uni Eropa. Hal tersebut termasuk komoditas dari kelapa sawit.

European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) mengharuskan komoditas yang di ekspor ke sana mengantongi sertifikasi khusus. Utamanya terbebas dari risiko eksploitasi wilayah hutan.

Tim Ahli Dasbor Nasional Informasi dan Data Komoditi Berkelanjutan Indonesia Kemenko Perekonomian, Diah Suradiredja mengatakan pihaknya menujuk PT Surveyor Indonesia untuk mempersiapkan sistem pemantau rantai pasok.

Ketetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 178 tentang Komite Pengarah Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan Indonesia.

"Pengembangan National Dashboard adalah kebutuhan Indonesia untuk menjawab semua regulasi hijau secara global. PT Surveyor Indonesia diamanahkan untuk mengembangkan sistem dari dasbor tersebut dan dapat kami katakan bahwa progres-nya sudah sangat cepat," ujar Diah dalam keterangan resmi, Rabu (22/5/2024).

Lanjutkan Membaca ↓