Daftar Warisan Masalah yang Jadi Beban Pemerintahan Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan baru dibawah nakhoda Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka disinyalir bakal memikul beban berat di awal perjalanan. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) setidaknya mencatat ada beberapa beban dari aspek ekonomi.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menuturkan beberapa persoalan merupakan tantangan yang terjadi dari pemerintahan sebelumnya.

"Presiden baru ini masih menggendong persoalan lama, apalagi kalau kita lihat beberapa persoalan lama ini masih saja menjadi beban bagi pemerintahan yang baru," kata Esther dalam Kajian Tengah Tahun INDEF 2024 bertajuk 'Presiden Baru, Persoalan Lama', di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Dia mencontohkan, persoalan terkait pertumbuhan ekonomi yang dinilai relatif menurun dan pada akhirnya ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Padahal, mesin pertumbuhan itu juga mencakup adanya investasi, ekspor, hingga belanja pemerintah.

Selanjutnya, ada aspek daya beli masyarakat yang terus menerus menurun dari waktu ke waktu. Menurutnya, ini ada pengaruh dari ketatnya kebijakan fiskal.

"Nah ini kita tahu bahwa kebijakan fiskal masih ketat karena apalagi presiden terpilih sudah mencanngkan bahwa tax ratio-nya harus naik sekitar 23 persen. Artinya apa? Generate income dari pajak ini harus ditingkatkan, bagaimana? Itu nanti yang harus kita lihat lagi," bebernya.

Beban lainnya yang perlu dipikul Prabowo-Gibran adalah kebijakan moneter yang juga ketat. Baik dari sisi suku bunga yang terus naik, hingga pelemahan nilai tukar rupiah.

"Jadi ini nih kondisinya saat ini baik fiskal, maupun moneter ini masih relatif ketat ditandai dengan tingkat suku bunga yang terus menerus naik kemudian nilai tukar berfluktuasi, sekarang mungkin sekitar 16.400 (per dolar AS)," katanya.

"Nah sehingga ini adalah keadaan kondisi ekonomi yang relatif sulit ya menjadi awalan dari pemerintahan presiden terpilih nanti," sambung Esther.

Lebih lanjut, Esther juga mencatat adanya tantangan dari sisi sempitnya ruang fiskal. Dia mencatat, itu terlihat dari fleksibilitas fiskal yang turun.

Indikatornya terlihat dari rasio pajak hingga rasio utang yang dijalankan pemerintah saat ini.

"Turunnya fleksibilitas fiskal pasti karena tax ratio kita relatif 8-10 persen kemudian untuk rasio utang juga 38 persen. Nah apalagi nanti akan ada PPN ini naik menjadi, yang tadinya 11 persen menjadi 12 persen," kata dia.

"Nah sehingga ruang fiskal kita relatif lebih sempit, maka kedepan memang generate more income atau revenue stated itu harus terus diupayakan," pungkas Esther.

Sebelumnya, Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tim sinkronisasi utusan Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut rajin bertemu. Salah satunya membahas mengenai rancangan APBN 2025 mendatang.

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan, Thomas Djiwandono menegaskan sudah sering membahas berbagai kesepakatan. Menurutnya, itu jadi bukti tidak ada celah antara Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto.

 "Jadi selama ini saya rasa saya harus menggarisbawahi apa yang dikatakan bu Menkeu tadi, tidak ada gap sama sekali antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Itu hal yang perlu saya garis bawahi," tegas Thomas dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia menegaskan, pertemuan yang sudah dilakukan antara perwakilan pemerintah dan tim Prabowo-Gibran merupakan kelanjutan kebijakan kedepannya.

"Saya ingin menggarisbawahi bahwa rapat tersebut pertama sinkronisasi dan komunikasi yang lancar tapi lebih penting lagi adalah kontinyuitas kebijakan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto," ungkapnya.

Thomas menegaskan, pihaknya sudah menjalin komunikasi selama 2 bulan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Rapat tersebut, tentunya tidak berdiri sendiri seperti ibu Menkeu jelaskan kami di tim gugus sinkronisasi khususnya tim ekonomi saya, sudah lebih dari 2 bulan bekerja erat dengan Kemenkeu, ibu Menteri, pak Wamen, dirjen-dirjen dan sebagainya," tuturnya.

"Jadi ini suatu proses yang sebetulnya alami dan tersinkron terkait dan sebagainya jadi rapat minggu lalu itu adalah suatu konkluai dari rapat2 kerja sebelumnya. Pun demikian dengan timnya pak Menko Perekonomian," sambung Thomas Djiwandono.