Ini Perbedaan Anggaran Makan Bergizi Gratis dan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal meminta adanya detil informasi terkait alokasi anggaran Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis di 2025.

Sebab, angka itu jauh lebih kecil dibanding proyeksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sebelumnya soal program makan siang gratis, yang bisa tembus dana Rp 450 triliun. Faisal menilai, alokasi Rp 71 triliun memang tidak akan terlalu memberatkan APBN.

"Di satu sisi, ini bagi APBN 2025 tentu saja bebannya jadi lebih kecil, karena alokasi anggarannya jadi lebih sedikit. Artinya ruang APBN bisa juga dipakai untuk program-program prioritas yang lain, termasuk pada masing-masing sektor strategis yang ingin didorong pada 2025," ujarnya kepada Liputan6.com, Selasa (25/6/2024).

"Ini juga berarti ada kemungkinan semustinya menekan anggaran defisit tidak sebesar yang diprediksi atau yang didesain sebelumnya," kata Faisal.

Namun, ia menuntut adanya detil belanja makan bergizi gratis Rp 71 triliun ini seperti apa. Pasalnya, sejauh ini belum ada rincian ke mana anggaran itu akan dialokasikan, dan siapa saja nantinya yang berhak menerima.

Faisal khawatir alokasi anggaran yang lebih kecil dari janji kampanye Prabowo tersebut malah membuat kualitas dari makan bergizi gratis jadi berkurang.

"Semustinya harus disesuaikan dengan penurunan anggaran ini adalah gizi yang didesain untuk masing-masing benefit recipients tetap berkualitas, dari sisi angkanya atau nilainya mencukupi, tidak banyak potongan sana-sini," ungkap dia.

"Termasuk misalnya potongan dalam hal delivery, koordinasi, penggunaan jasa platform digital. Tapi dari kemudian makanan yang sampai kepada benefit recipients tetap betul-betul berkualitas. Jadi itu yang harus dijaga," pintanya.

Dengan adanya pengurangan alokasi ini, ia menduga belum semua daerah akan menerima program makan bergizi gratis di tahun pertama. Sehingga pemerintah bakal memprioritaskan daerah-daerah yang betul-betul membutuhkan.

"Jadi misalnya dengan memprioritaskan pada daerah yang paling miskin, atau yang paling tinggi prevalensi dalam hal stunting, kualitas gizi dan lain-lain. Ini yang semustinya bisa dilakukan dalam mencapai efektivitas belanja," pungkas Faisal.

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK, mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi program makan siang gratis yang diinisiasi presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat mengatakan bahwa ia optimis makan siang gratis menjadi program yang akan memberi manfaat pada para pelajar sekolah dasar di Indonesia, juga ibu hamil.

"Ini menjadi salah satu program yang kami (buruh) harapkan untuk rakyat. Karena paling tidak kecukupan gizi anak-anak kita dalam sehari itu terpenuhi, karena banyak sekali anak-anak yang belum beruntung terutama di pedalaman dan wilayah pedesan-pedesaan dari Sabang sampai Merauke," ungkap Mirah kepada Liputan6.com di Jakarta, dikutip Selasa (25/6/2024).

"Dengan program makan siang gratis ini harapan saya nak-anak di sekolah dasar dan ibu hamil juga bisa merasakan, dan tentu menjadi satu edukasi yang penting juga, karena nanti ada kesamaan dari sisi lauknya dan juga nilai gizinya. Jadi kami saya mengapresiasi program Pak Prabowo ini ya," ujar dia.

Terkait dengan rencana anggaran program makan siang gratis senilai Rp 71 triliun, Mirah menilai, pengeluaran dana tersebut cukup baik terutama dalam mengurangi potensi risiko korupsi oleh oknum pejabat negara.

Ia pun optimistis bahwa Pemerintah baru nantinya dapat mengatur pendanaan makan siang gratis dari APBN dengan cukup baik.

"Saya optimis anggaran itu akan didapatkan. Kalau itu untuk rakyat pasti ada jalan keluar dan kemudahan. Jadi saya kira (program makan siang gratis) bisa terealisasi," jelasnya.

Selain itu, Mirah juga melihat bahwa program makan siang gratis ini akan menambah peluang bagi UMKM katering di seluruh negeri, terutama bagi ibu rumah tangga untuk menambah penghasilan.

"Ketika ada program makan siang gratis ini juga akan banyak dibuka peluang-peluang kerja untuk para ibu-ibu, dapur-dapur di tiap-tiap kecamatan yang memerlukan tenaga kerja. Jadi ini luar biasa bisa memberikan peluang dan penambahan tenaga kerja," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai alokasi Rp 71 triliun sebagai anggaran perdana program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, angka itu masih dapat diterima oleh postur APBN pertama Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dia mengamini anggaran makan siang gratis andalan Prabowo itu direncanakan akan masuk dalam rencana belanja negara pada APBN 2025. Said menilai, angka Rp 71 triliun sekaligus mematahkan anggapan program Makan Bergizi Gratis memerlukan anggaran jumbo.

"Kebijakan ini saya kira memberi kepastian kepada publik, bahwa selama ini yang di opinikan bahwa makan gizi gratis akan menyedot ratusan triliun tidaklah benar," kata Said kepada Liputan6.com, Selasa (25/6/2024).

Dia memandang, alokasi yang sudah disebut tersebut masih dalam batas aman. Berdasarkan hitungannya, Rp 71 triliun hanya sekitar 2 persen dari total belanja negara yang ditaksir mencapai Rp 3.500 triliun.

"Alokasi program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun pada RAPBN 2025 adalah alokasi yang moderat dibanding total belanja negara, yang saya perkirakan mencapai Rp. 3.500-an triliun atau setara 2 persen belanja negara, dengan defisit RAPBN 2025 sebesar 2,29 persen PDB," bebernya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menilai komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini Tim Sinkronisasi Pemerintahan yang diutus Prabowo sudah berjalan lancar. Hal ini, disinyalir memberikan citra yang baik bagi pengusaha dan pelaku pasar.

"Proses transisi yang smooth antara kementerian bidang ekonomi Presiden Jokowi dengan Tim ekonomi Pak Prabowo saya kira akan memberi sinyal yang baik bagi pasar bahwa akan terjadi kontinyuitas kebijakan fiskal bagi pemerintahan baru," urai Said Abdullah.

Lebih lanjut, Said menyebut kepercayaan pasar terhadap transisi pemerintahan ini perlu terus dijaga. Apalagi, tantangan kedepan bukan hal yang mudah.

"Kita perlu mendorong terus kepercayaan pasar terhadap proses transisi pemerintahan ini. Sebab pada tahun depan, pemerintah dihadapkan tantangan yang tidak mudah, terutama karena sentimen eksternal yang kurang kondusif, padahal kita dihadapkan kebutuhan pembiayaan pada RAPBN 2025 yang cukup besar," pintanya.

Proses komunikasi yang sudah berjalan saat ini menurutnya bisa menjadi modal yang kuat bagi keberlanjutan estafet pemerintahan. Di sisi lain, dia juga menilai perlu ada penyesuaian dari program di tahun perdana Prabowo-Gibran.

"Selaku Pimpinan Banggar DPR, saya ikut mendukung pentingnya proses adjusment program program pemerintahan baru pada RAPBN 2025. Sebab kalau pelaku pasar tidak mendapatkan informasi yang utuh, saya khawatir hal itu membuka sentimen yang kurang baik bagi kelangsungan APBN kita," pungkas Said Abdullah.