Sri Mulyani: Defisit APBN Sentuh Rp 21,8 Triliun di Mei 2024

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan keseimbangan primer hingga Mei 2024 masih tetap terjaga. Dalam catatannya pendapatan negara tercatat Rp 1.123,5 triliun.

"Sampai dengan akhir Mei pendapatan anggaran dalam hal ini terdiri dari pajak, beacukai PNBP, dan hibah itu Rp 1.123,5 triliun. Ini artinya kita telah mencapai 40,1 persen dari target APBN tahun ini," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Menurutnya, meskipun pencapaian APBN untuk Mei dari sisi presentase cukup baik. Namun, jika dilihat pertumbuhannya terjadi penurunan sebesar 7,1 persen secara tahunan.

"Ini seperti diingat tahun 2022-2023, dimana kenaikan harga utamanya tahun 2022 kenaikan dari komoditas-komoditas itu luar biasa tinggi. Sehingga membukukkan penerimaan dari sisi perpajakan dan PNBP yang cukup tinggi, ini tentu suatu yang perlu kita monitor dan waspadai," ujarnya.

Kemudian di sisi lain, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) hingga Mei 2024 mencapai Rp1.145,3 triliun atau 34,4 persen dari pagu anggaran, tumbuh 14 persen (yoy).

"Ini artinya kita sudah membelanjakan dari seluruh total belanja negara yaitu sebesar 34,4 persen dari total pagu yang ada dalam APBN," ujarnya.

Disisi lain, keseimbangan primer justru mengalami surplus yakni Rp184,2 triliun. Namun, total anggaran membukukkan defisit sebesar Rp21,8 triliun atau 0,10 persen dari PDB.

"Karena defisit biasanya diukur dari sisi presentase terhadap PDB," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis pada Rancangan APBN 2025. Namun, angka ini disebut masih sebagai tahap awal dari target keseluruhan makan siang gratis ala Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai alokasi Rp 71 triliun di tahun perdana tadi hanya sebagian kecil dari target keseluruhan. Prediksinya, program andalan Prabowo Subianto itu bisa menelan dana Rp 450 triliun untuk menyasar seluruh targetnya.

"Sampai saat ini, dana APBN yang disepakati adalah Rp 71 triliun atau saya prediksi sebesar 1,83-1,91 (persen) dari APBN. Dana tersebut juga hanya 16 persen dari kebutuhan untuk pelaksanaan program makanan bergizi gratis bagi semua siswa, santri, dan ibu hamil yang diprediksi mencapai Rp 450 triliun," ujar Huda dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Selasa (25/6/2024).

Dia mengatakan, dengan beban anggaran tadi, disinyalir program makan bergizi gratis itu tak bisa mencapai target. Mengingat kemampuan kas negara yang dinilai tak mampu menopang kebutuhannya.

Huda memprediksi, selama periode pertama Prabowo-Gibran nanti, program makan siang gratis cuma berjalan 50 persen dari target.

"Saya pernah sampaikan hingga 2029, paling mentok program akan terlaksana 50 persen dengan kemampuan APBN saat ini. Angka tersebut juga sudah memperhitungkan batasan defisit fiskal terhadap PDB sebesar 3 persen," ucapnya.

"Jika dipaksakan realisasi 100 persen dari carget, maka defisit APBN akan mencapai lebih dari 3 persen. Presiden bisa terkena impeachment. Maka tidak mungkin menghadirkan program makan bergizi gratis 100 persen," imbuh dia.