PLN Raih Predikat Perusahaan Utilitas Terbaik di ASEAN versi Fortune 500

Liputan6.com, Jakarta Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai keberhasilan PT PLN (Persero) meraih predikat perusahaan utilitas terbaik di ASEAN versi Fortune 500 merupakan buah dari transformasi bisnis yang dilakukan BUMN tersebut.

"PLN sangat layak mendapatkan predikat tersebut karena telah menunjukkan keberhasilannya dalam melakukan transformasi bisnis untuk melayani publik pada sektor penyediaan ketenagalistrikan,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (28/6/2024).

Dengan melakukan transformasi bisnis, lanjutnya, PLN menjadi lebih lincah dalam melakukan ekspansi dalam berbagai hal, bukan hanya bisnis yang tercermin dari peningkatan pendapatan sebesar 10 persen menjadi Rp487 trilyun pada 2023 namun juga tetap memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan bisnisnya.

"PLN tidak hanya menghasilkan keuntungan melalui penyediaan listrik kepada masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Ini menunjukkan kepedulian terhadap generasi masa depan," katanya.

Agus juga mengapresiasi inovasi-inovasi yang telah diterapkan PLN dalam mencapai transisi energi menuju Net Zero Emissions (NZE) pada 2060, serta untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menurut dia komitmen tersebut sangat kuat, terbukti dengan penghargaan Green Leadership Utama yang terus diraih Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo pada Anugerah Lingkungan PROPER dan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sebelumnya dalam laman PLN disebutkan perusahaan tersebut berhasil menjadi pemimpin di daftar Fortune 500 di antara seluruh industri Utilities: Gas and Electric se-Asia Tenggara.

Menurut Direktur Utama (Dirut PLN) Darmawan Prasodjo transformasi berbasis digital secara end to end, menjadikan PLN sebagai perusahaan nasional terdepan yang diakui di kancah global.

PLN menjadi perusahaan utilitas (kelistrikan) terbaik di antara 25 perusahaan lain sejenis dengan menduduki peringkat keenam. Perusahan asal Malaysia, Tenaga Nasional berada di peringkat 21, disusul perusahaan utilities asal Filipina, Manila Electric di peringkat 34, dan perusahaan utilities asal Singapore, Singapore Power dan juga Sembcorp Industries di peringkat 63 dan 68.

"PLN sebagai BUMN terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Transformasi bisnis yang dilakukan perusahaan membuat PLN menjadi lebih lincah dalam mengekspansi bisnis, sehingga mampu mencetak prestasi menjadi perusahaan utilities yang paling terkemuka se-Asia Tenggara," katanya.

Fortune Southeast Asia 500 tahun ini mencatat, Indonesia mendominasi dengan 110 perusahaan, disusul Thailand dengan 107 perusahaan. Malaysia, dengan 89 perusahaan dalam daftar tersebut, mengungguli Singapura dengan 84 perusahaan. Sementara itu Vietnam dengan 70 perusahaan, Filipina dengan 38 perusahaan, dan Kamboja dengan dua perusahaan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap pengaruh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap belanja subsidi BBM hingga tarif listrik. Diketahui, nilai tukar rupiah melemah ke posisi melebihi Rp 16.000 per dolar AS.

Sri Mulyani mengatakan, subsidi energi alan terpengaruh karena dibelanjakan merujuk pada mata uang asing. Serta, pos anggaran yang bergantung pada bahan impor.

"Kalau anggaran berubah, rupiah bergerak, maka waktu kita menyusun Undang-Unsang APBN 2025 dengan asumsi rupiah yang dibawah 16.000 maka akan terjadi pengaruhnya terhadap belanja-belanja yang menggunakan currency asing, seperti subsidi listrik, subsidi BBM yang sebagian bahannya adalah impor. Makanya nanti ada yang disebut efek rembesan itu, dari rupiah yang bergerak ke dalam," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (24/6/20254).

Menurutnya, pembayaran subsidi nanti akan ditagihkan kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) sebagai BUMN yang menyalurkan BBM dan listrik tadi. Angkanya akan disesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan ditambah dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jumlah subsidi kalau nanti, belanja subsidi BBM listrik, LPG itu nanti akan kalau tidak ada perubahan I, itu artinya volume sesuai dengan yang ada di UU APBN, kurs menggunakan asumsi tapi sekarang deviasi, harga minyak sesuai dengan asumsi tapi juga ada deviasi," ungkapnya.

"Ketiga faktor itu nanti akan ditagihkan oleh Pertamina dan PLN kepada pemerintah setiap kuartal, kita kemudian akan meminta BPKP untuk mengaudit dan kami akan membayar sesuai dengan kemampuan keuangan negara," sambung Bendahara Negara itu.

Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp 189,1 triliun. Ini dibagi untuk subsidi BBM sebesar Rp 25,8 triliun, subsidi LPG 3 kilogram Rp 87,4 triliun, dan subsidi listrik Rp 64 triliun.

Dia mengatakan, realisasi penyalurannya akan disesuaikan dengan alokasi volume dan anggaran yang ditetapkan. Kemudian, akan dibayarkan negara sesuai dengan kemampuan dana APBN.

"Nanti kita akan lihat alokasi itu akan memenuhi berapa banyak dari volume yang sudah ditetapkan dengan peurbahan harga maupun kurs yang terjadi, dan ini yang kita sampaikan sedapat mungkin kita akan menbayar sesuai dengan keuangan negara," jelasnya.