6 Jurus BI Dongkrak Literasi Keuangan Syariah Indonesia yang Masih Rendah

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebut tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia ternyata masih sangat rendah, yakni 28 persen. Kendati demikian, BI memiliki 6 fokus untuk mengembangkan ekonomi syariah, agar literasi keuangan syariah juga meningkat.

"Dalam menghadapi tantangan di atas kami memberikan enam fokus dalam pengembangan ekonomi syariah ke depan yang tentu saja tidak bisa dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri melainkan perlu terus bersinergi dengan semua stakeholder," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Juda Agung dalam opening ceremony Festival ekonomi dan keuangan syariah (FEKSyar) di Kawasan Timur Indonesia (KTI), di Kendari, Senin (8/7/2024).

Fokus pertama, BI akan mengembangkan ekosistem makanan halal. Dalam kaitan ini akselerasi sertifikasi rumah potong hewan perlu dilakukan.

Dia menuturkan, hal ini penting karena rumah potong hewan menjadi sumber utama pangan halal. Jika dagingnya sudah halal sudah dipastikan mengatasi sebagian besar kehalalan dari produk makanan.

"Produk turunan seperti emulsifier juga sering terbuat dari tulang. Kita impor produk emulsifier dari luar negeri kita harus memastikan kehalalannya dan kalau perlu kita produksi di dalam negeri, sehingga dipastikan kehalalan dari produk-produk makanan dengan menggunakan produk-produk turunan tersebut," ujarnya.

Selain itu, sertifikasi halal juga perlu terus di akselerasi. Bank Indonesia akan terus bekerja sama dengan berbagai halal center di berbagai universitas guna mendukung dan memperkuat dukungan jaminan produk halal.

Fokus kedua, pengembangan modest Fashion. Bank Indonesia terus mendorong para perancang dan pengusaha modest Fashion. Dalam hal ini BI telah menyelenggarakan Indonesia international modest fashion festival sebagai event fashion modesr rujukan dunia yang digelar di berbagai kota di mancanegara seperti di Kuala lumpur, Istanbul, Paris dan juga Dubai.

"Dalam itu Indonesia International Modest Fashion kali ini kami fokus pada brand awareness yang mendukung pakaian jadi yang highend dan premium serta mengedepankan penggunaan wastra Indonesia termasuk dari kawasan Timur Indonesia," ujarnya.

Fokus ketiga, pengembangan ekonomi pesantren. Menurut dia, pesantren memiliki potensi yang besar seperti ketersediaan lahan yang besar dan SDM yang berkarakter, serta kekuatan berjamaah yang perlu dioptimalkan.

"Untuk itu kami terus melakukan penguatan dan perluasan model bisnis pertanian perikanan dan peternakan di pesantren,"

Keempat, dari keuangan sosial, BI juga aktif dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan stakeholder terkait untuk melakukan inovasi-inovasi model bisnis agar pengelolaan wakaf semakin produktif.

Kelima, pengembangan digitalisasi eksyar. Digitalisasi bukan lagi sebagai pilihan melainkan sebuah keharusan, untuk itu upaya digitalisasi terus dilakukan baik untuk mendorong industri halal maupun keuangan syariah.

"Bersama BWI kami mengembangkan super Apps untuk mengintegrasikan pengelolaan wakaf namanya satu wakaf Indonesia," ujarnya.

Fokus keenam, yakni meningkatkan lliterasi dan edukasi eksyar. Juda menegaskan, semakin tinggi literasi maka sebagian besar pula penerimaan dan penggunaan produk halal dan keuangan syariah. "Ini perlu menjadi perhatian kita bersama target literasi ekonomi syariah sebesar 50 persen tahun depan tahun 2025 yang di canangkan oleh bapak wapres," pungkasnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkomitmen untuk mendukung dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) di Indonesia.

Hal ini ini diwujudkan dalam Nota Kesepahaman (NK) penguatan kerja sama kedua lembaga mengenai pengembangan instrumen keuangan komersial dan sosial syariah, pengembangan pasar keuangan syariah, pengembangan instrumen moneter syariah, pengembangan UMKM syariah, penguatan ekonomi keumatan, dan penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal, serta digitalisasi pengelolaan keuangan syariah.

Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Ma'ruf Amin yang juga merupakan Ketua Dewan Pertimbangan MU.

Kerja sama juga mencakup dukungan penetapan fatwa dan konsultasi pemenuhan prinsip-prinsip syariah atas instrumen serta usulan kebijakan BI yang terkait keuangan syariah.

Harapan Wapres

Wakil Presiden RI menyampaikan apresiasi dan dukungan atas kerja sama BI dan MUI dalam mengawal akselerasi pengembangan eksyar di Indonesia.

Lebih lanjut Wakil Presiden juga turut menekankan pentingnya konsistensi membangun komunikasi dan kerja sama yang erat untuk kemaslahatan umat, serta terus berkontribusi memajukan pengembangan eksyar di Indonesia.

"Pemberdayaan ekonomi dan keuangan syariah yang lebih luas diharapkan akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan," kata Wapres, Rabu (8/5/2024).

NK BI dan MUI yang berlangsung periode 2024-2028 ini merupakan bagian dari penajaman peran Bank Indonesia sesuai dengan mandat yang tertuang dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Ke depan, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus mempererat kerja sama strategis antar institusi terkait untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pencapaian Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Adapun melalui kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi aktif kantor-kantor perwakilan BI di dalam dan luar negeri dalam mengakselerasi pengembangan eksyar di Indonesia.