Perusahaan Vietnam Buka Suara soal Dugaan Mark Up Impor Beras di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan asal Vietnam, Tan Long Group buka suara terkait dengan keterlibatan dalam dugaan mark up impor beras Indonesia.

Ketua Tan Long Group, Truong Sy Ba menegaskan pihaknya tidak terlibat sedikitpun terkait impor beras Indonesia. Dia menjelaskan sejak 2023 sampai saat ini, perusahaannya tidak memenangkan tender apapun dengan Perum Bulog.

"Sepanjang sejarah pembukaan penawaran beras Bulog, dan sejak tahun 2023 hingga sekarang kami hanya menang satu batch beras sebanyak 30.000 ton dikirimkan melalui Posco (Korea), dan tidak secara langsung memenangkan kiriman Bulog," kata dia, dikutip Sabtu (13/7/2024).

Dia menegaskan, pihaknya tidak memenangkan pengiriman satu pun dari Bulog sebagai lembaga yang ditugaskan untuk membeli kontrak beras internasional dari Pemerintah Indonesia.

Truong Sy Ba mengungkap jika mengacu pada penawaran Mei, ada anggota usahanya Loc Troi yang memenangkan tender 100.000 ton beras. Namun, Tan Long menawarkan harga yang lebih tinggi yaitu USD 15 per ton, jadi dia tidak memenangkan tawaran itu.

Penawaran oleh Tan Long ini disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman yang saat itu tengah berkunjung ke Vietnam.

Namun, melihat penawaran harga Tan Long lebih tinggi, maka tidak diambil oleh pemerintah Indonesia.

"Pada tanggal 19 Mei, Bapak Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Indonesia berkunjung ke Vietnam, kemudian mengunjungi pabrik beras TLG di Can Tho, dan pabrik beras Hanh Phuc di An Giang, saat itu kami Ada meja yang menawarkan 100 ton beras , dengan harga USD 538/ton, harga FOB. Namun jika dibandingkan dengan harga Loc Troi, mereka menemukan bahwa tawaran TLG lebih tinggi, sehingga kami tidak menang," jelas dia.

Jadi, Truong Sy Ba mengatakan bahwa penawaran beras USD 538/ton tidak secara resmi menawarkan harga tersebut kepada Indonesia. Namun hanya pada hari Menteri Pertanian Indonesia berkunjung ke Vietnam datang ke kelompok tersebut untuk berbicara.

"Dalam pembicaraan ini, Menteri bertanya kepada kami saat itu berapa harga beras yang diekspor ke Indonesia dengan metode FOB (harga di gerbang perbatasan negara penjual), dan kemudian Kami menghitung harganya menjadi USD 538/ton," lanjutnya.

Secara khusus, Truong Sy Ba menegaskan kembali bahwa perusahannya ini tidak ada hubungannya dengan Bulog.

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Komisi IV DPR RI berencana membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengungkap soal polemik impor beras.

"Iya nanti kita usulkan dan dorong," kata Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan, Minggu (7/7/2024).

Politikus PKB ini menuturkan,pembentukan pansus menjadi langkah krusial untuk mengungkap segala kebenaran terkait polemik  impor beras dan dugaan kerugian negara akibat demurrage.

"Bisa diungkap sejauh mana kebenarannya,," tutur Johan.

Dia pun menuturkan, pembentukan Pansus juga penting untuk memperbaiki tata kelola pangan di Indonesia. Dia menegaskan bahwa Pansus menjadi bukti komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

"Sekaligus perbaiki tata kelola dan memastikan komitmen dan langkah pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan keberpihakan kepada petani dan kemandirian pangan," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengatakan, untuk mengatasi polemik impor beras ini, bisa menggunakan DPR. Salah satunya dengan membentuk panitia khusus atau pansus.

"Saya mendukung dibentuknya Pansus oleh DPR untuk melakukan pendalaman terkait dengan proses dan penetapan kuota impor beras Bulog," kata dia, Jumat (5/7/2024).

Menurut Fernando, pansus ini bukan hanya membicarakan polemik tersebut. Bisa juga untuk memperbaiki tata kelola pertanian agar negara berpihak kepada para petani.

"Jangan sampai negara hanya mengandalkan impor dan tidak melibatkan petani difasilitasi untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri," ungkap dia. 

Fernando menyatakan, dengan dibentuknya pansus, masalah impor beras ini bisa menjadi terang benderang. Sehingga, wajar hal tersebut diperlukan.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara setelah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan itu disampaikan ke KPK atas dugaan penggelembungan harga (mark up) impor beras, dan tertahannya beras impor di Tanjung Priok atau demurrage.

Menurut dia, demurrage bukan isu baru yang kerap disematkan kepada Bulog. Dalam kondisi tertentu, kata Bayu, keterlambatan bongkar muat adalah hal yang tidak bisa dihindarkan sebagai bagian dari risiko handling impor beras.

Jadi misalnya dijadwalkan 5 hari, menjadi 7 hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur, dan sebqgainya. Dalam mitigasi risiko importasi, demurrage itu biaya yang sudah harus diperhitungkan dalam kegiatan ekspor impor," jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/7/2024).

"Adanya biaya demurrage menjadi bagian konsekuensi logis dari kegiatan eskpor impor. Kami selalu berusaha meminimumkan biaya demurrage dan itu sepenuhnya menjadi bagian dari biaya yang masuk dalam perhitungan pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengekspor," tegas Bayu.

Saat ini, Bulog masih memperhitungkan total biaya demurrage yang harus dibayarkan, termasuk dengan melakukan negosiasi ke pihak Pelindo, pertanggungan pihak asuransi serta pihak jalur pengiriman.

"Perkiraan demurrage yang akan dibayarkan dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor tidak lebih dari 3 persen," imbuh Bayu Krisnamurthi.

Terkait isu mark up impor beras berkenaan dengan penawaran dari perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group, ternyata entitas yang bersangkutan pernah mendaftarkan dirinya menjadi salah satu mitra dari Perum Bulog pada kegiatan impor, namun tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog.

"Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini," kata Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto.

Saat ini, Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan (Kemendagri) sebesar 3,6 juta ton pada 2024. Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton.

Sumber: Merdeka.com