Bikin Negara Rugi, Sektor Pangan jadi Lahan Basah Perburuan Rente

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menyatakan sektor pangan di Indonesia telah menjadi lahan perburuan rente. Tidak hanya beras, hampir semua sektor pangan di Indonesia telah menjadi lahan perburuan rente yang rugikan keuangan negara.

“Sektor pangan sekarang jadi lahan perburuan rente. Beras, gula, garam, daging, bawang putih, dan lain-lain,” papar dia, Selasa (16/7/2024).

Hendrawan pun mengaku sedih karena sektor pangan di Indonesia telah berubah menjadi lahan perburuan rente. Hendrawan menegaskan, kedaulatan pangan yang dicita-citakan juga semakin utopis atau hanya khayalan.

“Kita sedih karena seharusnya kita sudah berswasembada untuk komoditas pangan strategis seperti ini. Kedaulatan pangan jadi sebuah impian yang makin utopis,” tandasnya.

Untuk itu, dia mengajak semua elemen bangsa untuk memerangi para bandit ekonomi yang mencuri uang negara dalam skandal impor beras dengan potensi kerugian negara mencapai Rp8,5 triliun.

Hal ini disampaikan Hendrawan menanggapi potensi kerugian uang negara dalam skandal mark up impor beras. “Kita dukung langkah-langkah tegas untuk memerangi para bandit ekonomi yang merugikan keuangan negara, apalagi dengan dugaan kerugian besar seperti ini,”

Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyampaikan perhitungan kerugian negara terkait kasus skandal mark up impor beras yang telah dilaporkan ke KPK.

Anthony menjelaskan perhitungannya mengenai kerugian negara yang ditimbulkan apabila mark up terjadi pada impor beras tahun 2023 dan bulan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.

“Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Jika modus mark up sebesar 117 dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara mencapai 565 juta dolar AS, atau sekitar 8,5 triliun rupiah,” kata Anthony.

Herman Khaeron mengungkapkan, Komisi VI DPR RI akan melakukan pengecekan ke pelabuhan dan gudang Bulog pada masa reses yang berlangsung dari 12 Juli 2024 atau di masa sidang terakhir. 

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan memanggil direksi Perum Bulog guna mendalami dugaan mark up impor beras yang ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga Rp8,5 triliun.

“Kami bukan hanya memanggil direksi Bulog, juga akan melakukan kunjungan ke pelabuhan dan gudang Bulog (untuk mendalami skandal mark up impor beras),” kata Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron, Senin, (15/7/2024).Herman Khaeron mengungkapkan, Komisi VI DPR RI akan melakukan pengecekan ke pelabuhan dan gudang Bulog pada masa reses yang berlangsung dari 12 Juli 2024 atau di masa sidang terakhir.

“Jika memungkinkan di masa reses ini, atau di masa sidang terakhir dalam periode ini,” ungkap Herman Khaeron.

Herman Khaeron berharap, langkah tersebut dapat memberikan gambaran jelas atas skandal mark up impor beras yang diduga menelan kerugian negara hingga Rp8,5 triliun.

“Sisa waktu di periode ini mudah-mudahan bisa memberi gambaran apa yang terjadi,” tandas Herman Khaeron.

Fakta Teranyar Dugaan Mark Up Impor Beras Perum Bulog dengan VietnamFakta baru mulai terungkap pada polemik beras impor yang tidak saja menghebohkan pemegang kebijakan di Indonesia, tapi juga di negara Vietnam.

Sebagaimana yang pernah disampaikan Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto, yang menyatakan bahwa isu penggelembungan (mark up) harga beras impor itu tidak benar.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,”ucap Suyamto, di Jakarta, Jumat (12/7/2024)

Hal ini selaras dengan pernyataan dari Direktur Utama Tập đoàn Tân Long (TLG). Mengutip dari pemberitaan media Vietnam bernama CAFEF, Ketua Dewan Direksi dan Direktur Utama Tập đoàn Tân Long (TLG)Trương Sỹ Bá, menjelaskan dalam sejarah tender beras BULOG, dari tahun 2023 sampai sekarang, pihaknya tidak pernah memenangkan tender langsung apapun dari BULOG.

Maka hal itu menjawab sejumlah tuduhan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam, serta keraguan kepada kinerja Perum BULOG dalam hal pelaksanaan tender.

Paket tender tanggal 22 Mei yang diumumkan BULOG di mana Lộc Trời dan anak perusahaannya berencana untuk menawarkan 100.000 ton beras, Bapak Bá mengatakan, namun Tân Long menawar dengan harga beras 15 USD/ton lebih tinggi, sehingga tidak memenangkan tender.

“Pada bulan Mei, kami pernah menawarkan penjualan 100 ribu ton beras dengan harga 538 USD/ton, harga FOB. Namun, dibandingkan dengan harga dari perusahaan Lộc Trời, harga dari TLG lebih tinggi sehingga kami tidak jadi ikut," ujar Trương Sỹ Bá.