Progres IKN Baru 15%, Jokowi: Jangan Bayangkan Upacara 17 Agustus Sudah jadi Semua

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru sekitar 15 persen dibangun ketika penyelenggaraan Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.

oleh Septian Deny diperbarui 17 Jul 2024, 10:15 WIB
Diterbitkan 17 Jul 2024, 10:15 WIB
Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Progres IKN, Mendagri Mengaku Tidak Sabar Ingin Pindah ke IKN
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo didampingi sejumlah menteri meninjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru sekitar 15 persen dibangun ketika penyelenggaraan Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.

 

“Jadi jangan membayangkan kita Upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15 persen (jadi),” kata Presiden dikutip dari Antara, Rabu (17/7/2024).

Dia menegaskan kembali bahwa IKN adalah sebuah mimpi jangka panjang, yang pembangunannya tidak akan selesai hanya dalam 2 atau 3 tahun.

“Ini masih memerlukan investasi, masih memerlukan investor dari dalam maupun luar (negeri). Itu yang sedang kita kejar,” tutur Jokowi.

Guna mempercepat investasi, Jokowi telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang secara umum mengatur pemberian insentif untuk calon investor yang turut membangun layanan dan fasilitas di IKN.

Insentif pada pelaku usaha diberikan antara lain dalam bentuk jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 9.

Pada Pasal 9 ayat 2, hak guna usaha (HGU) diberikan hingga 190 tahun yang diberikan melalui dua siklus atau selama 95 tahun dalam satu siklus pertama dan 95 tahun pada siklus kedua.

Menurut Jokowi, aturan pemberian insentif kepada calon investor dalam bentuk HGU lahan hingga 190 tahun di IKN bertujuan untuk menarik investasi sebesarnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

 

Hak Guna Bangunan

Lapangan upacara di IKN (Foto: tim bisnis/istimewa)
Lapangan upacara di IKN (Foto: tim bisnis/istimewa)

Pemerintah juga memberikan jaminan hak guna bangunan (HGB) dengan jangka waktu paling lama 80 tahun pada siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali pada siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun, sehingga totalnya 160 tahun untuk HGB.

Hak pakai bangunan juga diberikan dengan jangka waktu paling lama 80 tahun pada siklus pertama dan 80 tahun berikutnya pada siklus kedua. Ketiga hak atas tanah tersebut tentunya diberikan berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Sementara itu, infrastruktur dan sarana prasarana yang menjadi kewajiban pemerintah, kata Jokowi, akan segera dirampungkan dengan menggunakan anggaran negara.

“Kalau pemerintah kan kewajiban dari gedung-gedung pemerintahan, istana presiden, istana wakil presiden dan oleh karena itu 100 persen dari APBN,” tuturnya.

PLN Jamin Pasokan Listrik Bersih untuk Upacara 17 Agustus di IKN

Pembangunan hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), atau rumah PNS dan TNI/Polri di Ibu Kota Nusantara (IKN). (Foto: Kementerian PUPR)
Pembangunan hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), atau rumah PNS dan TNI/Polri di Ibu Kota Nusantara (IKN). (Foto: Kementerian PUPR)

PT PLN (Persero) memastikan kesiapan pasokan listrik bersih di Ibu Kota Nusantara (IKN) guna menghadapi upacara 17 Agustus 2024 mendatang.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengklaim, saat ini pembangunan infrastruktur kelistrikan di IKN menunjukkan progres yang signifikan.

Dari sisi pembangkitan, ia menjelaskan, suplai listrik bersih telah tersedia sebesar 10 MW yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) IKN. Pasokan ini secara bertahap akan bertambah hingga 40 MW di akhir 2024.

"Ketersediaan pasokan listrik ini didukung dengan beroperasinya jaringan transmisi dan GIS 4 IKN (Gardu induk khusus IKN)," kata Gregorius kepada Liputan6.com, Selasa (16/7/2024).

Dari sisi distribusi, PLN sedang menyelesaikan pembangunan jaringan distribusi untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Sehingga kawasan ini dapat disuplai dari 3 Gardu Induk (GI) jelang pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 mendatang.

"Kebutuhan listrik tertinggi (beban puncak) di venue upacara HUT RI diperkirakan sebesar 1,5 MW, dengan ketersediaan listrik bersih sebesar 10 MW. Masih terdapat cadangan daya yang besar untuk mendukung kegiatan HUT RI," imbuh Gregorius.

 

Cadangan Daya

Kesiapan IKN Menggelar Upacara Peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia
Foto menunjukkan Istana Kepresidenan Indonesia di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada tanggal 11 Juli 2024. (Yasuyoshi CHIBA/AFP)

Meskipun ketersediaan cadangan daya mencukupi, ia menambahkan, PLN juga telah menyiapkan skema pengamanan kelistrikan 4 lapis yang di- backup dari GI 1, GI 2, UPS, dan genset.

"Sehingga apabila terjadi keadaan darurat, suplai listrik tetap aman untuk keberlangsungan perayaan HUT RI ke-79," tegas dia.

Lebih lanjut, Gregorius menyampaikan, PLN berkomitmen untuk mendukung pembangunan IKN dengan menyediakan sistem kelistrikan andal berdasarkan konsep green, smart & beautiful.

"Kelistrikan di IKN tidak hanya akan dipasok dari energi ramah lingkungan, tetapi juga pintar dengan didukung teknologi artificial intelligence, serta indah secara estetika di mana jaringan listrik berada di dalam tanah," tuturnya.

Infografis Misi Agustus 2024 Upacara HUT RI di Halaman Istana IKN Nusantara
Infografis Misi Agustus 2024 Upacara HUT RI di Halaman Istana IKN Nusantara (Liputan6.com/Triyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya