Kantongi Rp 90,7 Triliun, Investasi Hulu Migas Belum Capai Target

Liputan6.com, Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan, realisasi investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (hulu migas) pada semester I 2024 sebesar USD 5,6 miliar, atau setara Rp 90,72 triliun. 

Meski begitu, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto memaparkan, capaian USD 5,6 miliar ini hanya 75 persen dari target Investasi USD 7,43 miliar di semester I 2024. "Realisasi investasi sampai dengan satu semester (2024) adalah USD 5,6 billion," kata Dwi di Kantor SKK Migas, Jakarta, dikutip Sabtu (20/7/2024).

Untuk proyeksi ke depan, pihaknya memperkirakan pemasukan investasi migas kemungkinan mencapai USD 15,7 miliar, atau setara Rp 254,34 triliun di sepanjang 2024 ini. 

Angka tersebut meningkat 15 persen dari realisasi 2023 senilai USD 13,7 miliar. Adapun realisasi tahun lalu juga lebih besar 13 persen dari 2022 silam, dan lebih tinggi 5 persen dari investasi global. 

 "Diperkirakan saat akhir tahun menjadi USD 15,7 bilion, dan ini akan lebih baik dari tahun 2023," ucap Dwi.

Namun, angka USD 15,7 miliar atau Rp 254,34 triliun ini hanya 89 persen dari target awal pada 2204, sebesar USD 17,7 miliar atau setara Rp 286,74 triliun.

Kendati demikian, Dwi meyakini outlook investasi hulu migas Rp 254,34 triliun masih sesuai dengan rencana jangka panjang atau long term plan (LTP) SKK Migas.

"Saat ini posisi outlook 2025 kalau itu USD 15,7 miliar masih inline dari posisi target kita di long term planning, target jangka panjang kita," pungkas Dwi. 

Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Industri Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) menolak anggapan bahwa industri hulu migas tengah memasuki fase terbenam atau sunset.

Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo menyatakan, saat ini kontrak EPC (Engineering, Procurement and Construction) hingga fabrikasi sedang banyak-banyaknya. 

"Itu menunjukkan bahwa industri hulu migas itu tidak sunset. Kita tuh sekarang lagi susah-susahnya nyari siapapun itu untuk mendukung agresivitas hulu migas yang saat ini lagi kita kerjakan," ujar Wahju di Kantor SKK Migas, dikutip Sabtu (20/7/2024).

"Ya semoga saja kondisi kayak gini masih bertahan sampai 2030 seperti yang kita rencanakan di dalam LTP (long term plan)," dia menambahkan. 

Sebagai contoh dari sisi proyek, Wahju melanjutkan, kenaikan kapasitas gas alam cair (LNG) masih akan sangat naik. Terutama dari Qatar dan Amerika Serikat yang bakal melesat di kurun waktu 2026-2028.

"CCUS kapasitasnya juga akan naik di tahun itu. Implikasinya apa? Implikasinya saat ini peralatan-peralatan itu sedang dibangun. Sehingga nanti onstreamnya di situ gede-gedean. Nah itu sekarang kita bersaing," ungkapnya. 

Bahkan, Wahju mengaku kesulitan untuk mencari juru las (welder). Sebagai contoh, ia menyebut banyak tukang las yang digembleng di salah satu Wilayah Kerja (WK) di Papua kini sudah hengkang mencari pekerjaan di tempat lain. 

"Contohnya begini. Tangguh itu untuk menyiapkan proyeknya, dia training orang-orang Papua untuk menjadi welder. Sekarang mereka itu di-hire pada lari ke Batam. Karena memang fabrikasi kan banyak di Batam," ungkapnya. 

"Di sisi lain itu good news, karena ternyata apa yang di-training dari penduduk lokal itu juga di-accept, berstandar untuk bisa dipakai di Batam. Tapi di sisi lain, Tangguh juga suffering karena mereka pergi," kata Wahju. 

Sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaksanakan pertemuan dengan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Riau dalam rangka membahas isu operasional serta upaya bersama dalam peningkatan produksi hulu migas di Provinsi Riau.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, Riau merupakan penghasil minyak mentah terbesar di Indonesia saat ini, dengan kinerja lifting migas mencapai 180.000 BOPD (barel minyak per hari) atau 30% dari lifting nasional.

“Dibutuhkan sinergi bersama antara SKK Migas dan Pemprov Riau untuk mengatasi berbagai isu di lapangan. Kami juga terus berupaya agar total produksi di Provinsi Riau dapat meningkat guna mengejar target 1 juta BOPD,” kata Dwi dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (7/7/2024).

Dampak Positif ke MasyarakatDwi menambahkan keberadaan industri hulu migas juga harus memberikan dampak positif kepada masyarakat antara lain melalui DBH (Dana Bagi Hasil) Migas, PI (Participating Interest) 10%, dan program pengembangan masyarakat.

Total realisasi investasi hulu migas di Riau selama 2020 hingga 2023 mencapai Rp 274 triliun. Sementara itu, rencana investasi pada 2024 sebesar Rp 69 triliun. 

“Investasi dari hulu migas tentunya juga akan memberikan multiplier effect bagi Provinsi Riau, kami terus mendorong KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) untuk menyerap tenaga kerja lokal serta memprioritaskan penyediaan barang dan jasa lokal,” ujar Dwi.

Dalam pertemuan tersebut, Dwi juga menyampaikan empat hal terkait dukungan operasional yang diperlukan dari Pemprov Riau yakni masih adanya kendala infrastruktur di sekitar wilayah operasi yang memerlukan dukungan perbaikan oleh Pemprov Riau.

Dukungan pemulihan situasi darurat di Wilayah Kerja (WK) CPP ini menyebabkan turunnya produksi sejak Februari 2024, tumpang tindih lahan di area kawasan hutan, dan kendala pengadaan tanah skala besar.

Pj Gubernur Provinsi Riau, SF Hariyanto, menegaskan komitmen dari Pemprov Riau untuk mendukung kelancaran operasi hulu migas di wilayahnya. Ia menyatakan bahwa langkah-langkah konkret akan segera diambil dengan melakukan koordinasi bersama pihak-pihak terkait untuk mengatasi berbagai isu yang disampaikan oleh SKK Migas.

“Hal ini penting, terlebih lagi Riau telah mengelola PI 10% melalui BUMD Riau Petroleum di WK Rokan, Siak, dan Kampar. Sehingga Pemprov berkepentingan agar operasi migas dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti, sehingga target produksi dapat tercapai,” kata Hariyanto.

Sinergi Ditingkatkan

Hariyanto juga berharap sinergi antara SKK Migas dan Pemprov Riau dapat terus ditingkatkan. Dia menuturkan, peningkatan produksi migas di wilayah Provinsi Riau tidak hanya penting bagi sektor energi nasional tetapi juga memiliki dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat. 

"Sinergi ini akan membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kontribusi ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya.