3 Seruan Gubernur BI untuk Negara Maju di Pertemuan G20 Brasil

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, memimpin delegasi Republik Indonesia pada Pertemuan Ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 (Finance Minister and Central Bank Governors /FMCBG) di bawah Presidensi Brasil, yang diselenggarakan pada tanggal 25-26 Juli 2024 di Rio de Janeiro, Brasil. 

Dalam pertemuan ini, Bank Indonesia menekankan pentingnya koordinasi kebijakan dalam mengatasi tantangan global di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik yang berpotensi menahan prospek pertumbuhan jangka menengah.

Pertemuan ketiga G20 FMCBG di bawah Presidensi Brasil dimaksud melanjutkan pembahasan berbagai agenda penting dibawah tema utama Presidensi, “Building a Just World and a Sustainable Planet". Topik yang dibahas meliputi prospek perekonomian global dan tantangan global yang tengah berlangsung, sektor keuangan dan inklusi keuangan, kerja sama perpajakan internasional, perubahan iklim, serta pembiayaan pembangunan berkelanjutan, aliran modal, dan utang global.

Dalam pertemuan tersebut, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral anggota G20 sependapat bahwa perekonomian global tumbuh resilien, namun masih dibayangi oleh ketidakpastian yang berpotensi menggangu prospek pertumbuhan jangka menengah. Oleh karena itu, G20 sepakat untuk mengoptimalkan kerja sama internasional.

Pada forum tersebut, Gubernur BI menyampaikan bahwa ketidakpastian global, seperti divergensi kebijakan moneter dan tingginya utang publik di beberapa negara maju telah berdampak pada terbatasnya kemampuan negara berkembang dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, Gubernur Perry Warjiyo menyerukan agar negara maju melakukan tiga strategi untuk mengatasi spillover tantangan global terhadap negara berkembang.

"Pertama, memperkuat transparansi kebijakan moneter untuk memberikan kejelasan respons dan arah kebijakan bagi pelaku di sektor keuangan, menjaga persepsi, dan meredakan reaksi pasar sehingga dapat memperkuat stabilitas global," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/7/2024).

"Kedua, menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi tingkat utang yang berlebihan dan menerapkan kebijakan fiskal berkelanjutan yang lebih hati-hati," tambah dia. 

Ketiga, memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter serta reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas.

Di sektor keuangan, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral memandang ketahanan sistem keuangan global tetap terjaga ditopang regulasi dan pengawasan yang solid. Ke depan, upaya memperkuat ketahanan di sisi operasional perlu terus menjadi perhatian sejalan dengan makin tingginya penggunaan teknologi digital.

Bank Indonesia mengarisbawahi pentingnya asesmen risiko yang komprehensif, tata kelola yang baik, perencanaan penanganan dan pemulihan insiden siber yang efektif, serta ketersediaan teknologi dan infrastruktur yang mampu mitigasi risiko.

Lebih lanjut, dalam pembahasan terkait agenda inklusi keuangan, Indonesia menyambut baik kemajuan G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) dalam mendorong kemajuan inklusi ekonomi dan keuangan.

Indonesia menyampaikan bahwa pada Presidensi Indonesia 2022, Bank Indonesia menekankan tiga pendekatan untuk mendorong inklusi keuangan, yaitu:

1. Meningkatkan akses dan penggunaan produk dan layanan keuangan untuk mengembangkan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk melalui literasi keuangan dan pelindungan konsumen,
2. Implementasi kebijakan makroprudensial untuk mendorong likuiditas penyaluran kredit yang dikoordinasikan dengan kebijakan fiskal,
3. Digitalisasi sistem pembayaran dengan dukungan infrastruktur keuangan digital serta kerjasama sistem pembayaran antarnegara.